![[Valid RSS]](images/valid-rss-rogers.png "Valid RSS")
This is a valid RSS feed.
This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.
line 33, column 0: (11 occurrences) [help]
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196301377</site> <item>
line 51, column 0: (61 occurrences) [help]
]]></content:encoded>
^
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" > <channel> <title>ISB Consultant</title> <atom:link href="https://isbconsultant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>https://isbconsultant.com/</link> <description>Jasa Konsultan Pajak & Akuntansi</description> <lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2024 03:56:43 +0000</lastBuildDate> <language>en-US</language> <sy:updatePeriod> hourly </sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency> 1 </sy:updateFrequency> <generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator> <image> <url>https://isbconsultant.com/wp-content/uploads/2021/10/favicon-150x150.png</url> <title>ISB Consultant</title> <link>https://isbconsultant.com/</link> <width>32</width> <height>32</height></image> <site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196301377</site> <item> <title>Pegawai Bisa Nihil Pajak dengan Skema TER</title> <link>https://isbconsultant.com/pegawai-bisa-nihil-pajak-dengan-skema-ter/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 03:54:44 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Pph21]]></category> <category><![CDATA[pajak penghasilan]]></category> <category><![CDATA[pph21]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4780</guid> <description><![CDATA[<p>Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dan dikelola dengan ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu aspek penting dari PPh adalah pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi pegawai yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, skema tarif efektif rata-rata (TER) menjadi penting dalam perhitungan pajaknya. Skema […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/pegawai-bisa-nihil-pajak-dengan-skema-ter/">Pegawai Bisa Nihil Pajak dengan Skema TER</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dan dikelola dengan ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu aspek penting dari PPh adalah pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi pegawai yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, skema tarif efektif rata-rata (TER) menjadi penting dalam perhitungan pajaknya.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER)</strong></h2> <p>Skema TER merupakan metode perhitungan pajak yang digunakan selain pada masa pajak terakhir. Dalam konteks pengisian SPT Tahunan PPh bagi pegawai yang hanya memiliki satu pemberi kerja, skema ini menentukan jumlah pajak terutang dalam setahun dengan menghitung ulang tarif Pasal 17 UU PPh.</p> <p>Pada masa pajak terakhir, pemberi kerja akan memperhitungkan kembali jumlah pajak terutang dalam setahun dengan tarif Pasal 17 UU PPh dan menguranginya dengan jumlah pajak yang sudah dipotong pada Januari-November. Hal ini berarti pada masa pajak terakhir, SPT Tahunan PPh bagi pegawai yang hanya memiliki satu pemberi kerja dipastikan akan tetap nihil.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/dampak-perubahan-peraturan-pph-21-2024/">Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024 Terhadap Gaji Pegawai</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pengembalian Kelebihan</strong></h2> <p>Apabila terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 dalam perhitungan pada masa pajak terakhir (Desember), maka kelebihan tersebut akan langsung dikembalikan oleh pekerja kepada pegawai. Dengan demikian, status SPT Tahunan PPh pegawai tetap akan tetap nihil. Pengembalian kelebihan ini harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PMK 168/2023. Dengan demikian, tidak akan ada SPT yang lebih bayar yang menimbulkan kekhawatiran pemeriksaan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Dalam mengelola kepatuhan pajak yang baik, Anda memerlukan bantuan dari konsultan pajak yang dapat diandalkan dan berpengalaman. ISB Consultant melalui <a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-jogja/">https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-jogja/</a> hadir sebagai solusi terbaik untuk membantu Anda dalam mengoptimalkan pajak dengan benar sesuai hukum yang berlaku. Menghadirkan akuntan handal dan bersertifikasi, ISB Consultant siap berikan jaminan layanan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Kelebihan Penyetoran Pajak dan Penghitungannya</strong></h2> <p>Selain pemotongan PPh Pasal 21, terdapat juga kemungkinan terjadi kelebihan penyetoran pajak yang terutang oleh pemotong pajak pada suatu masa pajak. Kelebihan ini dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT Masa.</p> <p>Jika terdapat kelebihan penyetoran pajak pada pembetulan SPT Masa, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang terutang pada bulan-bulan berikutnya tanpa harus berurutan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Contoh Kasus</strong></h2> <p>Misalkan seorang pegawai bernama Andi hanya memiliki satu pemberi kerja selama setahun dan menerima penghasilan bruto sebesar Rp120.000.000. Pemberi kerja telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp12.000.000 (10% dari penghasilan bruto) setiap bulannya.</p> <p>Dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan pada masa pajak terakhir (Desember), pemberi kerja akan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Mereka akan menghitung ulang jumlah pajak terutang dalam setahun dengan tarif Pasal 17 UU PPh, dan menguranginya dengan jumlah pajak yang sudah dipotong pada Januari-November.</p> <p>Jika setelah perhitungan ternyata terdapat kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp500.000 pada bulan Desember, kelebihan tersebut akan dikembalikan langsung oleh pemberi kerja kepada Andi. Dengan demikian, SPT Tahunan PPh Andi tetap nihil meskipun telah menerima penghasilan sepanjang tahun.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/zakat-sebagai-pengurang-pph-21/">Zakat Sebagai Pengurang PPh 21, Bagaimana Caranya?</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Dengan adanya skema tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan pajak bagi pegawai yang hanya memiliki satu pemberi kerja, SPT Tahunan PPh untuk mereka dipastikan akan tetap nihil. Hal ini karena semua pajak sudah dipotong oleh pemberi kerja, dan kelebihan pemotongan akan dikembalikan langsung kepada pegawai. Sistem ini memudahkan pegawai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tanpa perlu khawatir akan kelebihan pembayaran yang dapat menimbulkan pemeriksaan lebih lanjut.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/pegawai-bisa-nihil-pajak-dengan-skema-ter/">Pegawai Bisa Nihil Pajak dengan Skema TER</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4780</post-id> </item> <item> <title>Sanksi Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Tidak Sesuai Ketentuan</title> <link>https://isbconsultant.com/sanksi-pemberitahuan-perpanjangan-spt-tahunan-tidak-sesuai-ketentuan/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 02:51:40 +0000</pubDate> <category><![CDATA[SPT Tahunan]]></category> <category><![CDATA[spt tahunan]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4778</guid> <description><![CDATA[<p>Pajak adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang memperoleh penghasilan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, terkadang ada situasi di mana wajib pajak memerlukan perpanjangan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan mereka. Dalam hal ini, penting untuk memahami prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar perpanjangan […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/sanksi-pemberitahuan-perpanjangan-spt-tahunan-tidak-sesuai-ketentuan/">Sanksi Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Tidak Sesuai Ketentuan</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pajak adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap individu yang memperoleh penghasilan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, terkadang ada situasi di mana wajib pajak memerlukan perpanjangan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan mereka.</p> <p>Dalam hal ini, penting untuk memahami prosedur dan ketentuan yang harus dipatuhi agar perpanjangan waktu ini dapat dilakukan dengan tepat.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Dasar Hukum Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan</strong></h2> <p>Menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/2014, wajib pajak memiliki opsi untuk memperpanjang periode pengiriman SPT Tahunan hingga dua bulan setelah batas waktu pengiriman yang telah ditentukan</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/cara-mengajukan-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/">Cara Mengajukan Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Proses Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan</strong></h2> <p>Proses perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan langkah yang dapat diambil oleh wajib pajak yang membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan dan menyampaikan SPT Tahunan mereka kepada otoritas pajak. Berikut ini adalah rincian tentang proses perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan:</p> <ul><li><strong>Pengajuan Permohonan Perpanjangan Waktu<br></strong>Langkah pertama dalam proses perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan adalah pengajuan permohonan perpanjangan waktu. Wajib pajak yang memerlukan perpanjangan waktu harus mengisi formulir perpanjangan yang tersedia di kantor pajak terkait. Formulir ini biasanya tersedia dalam format kertas (hardcopy) dan/atau format elektronik yang dapat diunduh dari situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Isian Formulir Perpanjangan Waktu</strong><br>Dalam formulir perpanjangan waktu, wajib pajak harus mengisi informasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi yang diminta mungkin termasuk nomor identifikasi wajib pajak (NPWP), data pribadi, alamat, jenis penghasilan, serta alasan mengapa perpanjangan waktu diperlukan. Wajib pajak juga harus mencantumkan periode perpanjangan yang diinginkan.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Melampirkan Dokumen Pendukung</strong><br>Selain mengisi formulir perpanjangan waktu, wajib pajak juga mungkin diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang mendukung alasan mereka membutuhkan perpanjangan waktu. Dokumen ini dapat berupa bukti-bukti tertentu yang menjelaskan situasi atau kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, seperti surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen-dokumen lain yang relevan. <strong>(Baca juga: <a href="/dokumen-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan">3 Dokumen Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</a>)</strong></li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penyerahan Formulir dan Dokumen Pendukung<br></strong>Setelah formulir perpanjangan waktu dan dokumen pendukung selesai diisi dan disiapkan, wajib pajak harus menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke kantor pajak terdekat atau melalui saluran yang telah ditentukan oleh DJP. Pengiriman dokumen dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos, tergantung pada prosedur yang berlaku di wilayah masing-masing.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Verifikasi dan Persetujuan</strong><br>Setelah menerima formulir perpanjangan waktu dan dokumen pendukung dari wajib pajak, otoritas pajak akan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan. Jika semua persyaratan terpenuhi dan alasan perpanjangan waktu dianggap sah, maka permohonan perpanjangan waktu dapat disetujui oleh otoritas pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pemberitahuan Perpanjangan Waktu</strong><br>Setelah permohonan perpanjangan waktu disetujui, wajib pajak akan menerima pemberitahuan resmi dari otoritas pajak mengenai perpanjangan waktu yang diberikan. Pemberitahuan ini dapat diterima dalam bentuk surat resmi atau melalui email jika wajib pajak telah menyampaikan alamat email mereka kepada DJP.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penyampaian SPT Tahunan dalam Batas Waktu Perpanjangan</strong><br>Setelah menerima pemberitahuan perpanjangan waktu, wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan mereka dalam batas waktu perpanjangan yang telah ditentukan. Penyampaian SPT Tahunan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus mencakup semua informasi yang diperlukan sesuai dengan jenis dan sumber penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak.</li></ul> <p>Dengan memahami proses perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan ini, wajib pajak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat jika mereka membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Konsekuensi Jika Pemberitahuan Perpanjangan Tidak Memenuhi Ketentuan</strong></h2> <p>Pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat berdampak pada berbagai konsekuensi bagi wajib pajak. Berikut adalah rincian tentang konsekuensi jika pemberitahuan perpanjangan tidak memenuhi ketentuan:</p> <ul><li><strong>Dianggap Bukan Pemberitahuan Perpanjangan</strong><br>Menurut Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/2014, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan. Artinya, jika pemberitahuan perpanjangan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DJP tidak akan mengakui perpanjangan waktu yang diminta oleh wajib pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pemberitahuan oleh Direktur Jenderal Pajak</strong><br>Jika pemberitahuan perpanjangan dianggap tidak memenuhi ketentuan, Pasal 16 ayat (2) PMK 243/2014 menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak akan memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak mengenai ketidaklengkapan pemberitahuan perpanjangan tersebut. Hal ini dapat berupa surat peringatan atau pemberitahuan resmi lainnya yang diterima oleh wajib pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Dampak Hukum</strong><br>Konsekuensi lain yang mungkin timbul jika pemberitahuan perpanjangan tidak memenuhi ketentuan adalah adanya dampak hukum bagi wajib pajak. Meskipun tidak secara langsung diatur dalam PMK 243/2014, DJP memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi administratif atau denda kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Tidak Mendapat Perpanjangan Waktu</strong><br>Jika pemberitahuan perpanjangan tidak memenuhi ketentuan, DJP berpotensi untuk tidak memberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan kepada wajib pajak. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak harus menyampaikan SPT Tahunan mereka sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa adanya tambahan waktu.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penyampaian SPT Tahunan Tanpa Perpanjangan</strong><br>Jika wajib pajak tidak mendapatkan perpanjangan waktu karena pemberitahuan perpanjangan tidak memenuhi ketentuan, mereka harus menyampaikan SPT Tahunan mereka dalam batas waktu yang telah ditetapkan tanpa adanya tambahan waktu. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi wajib pajak yang membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan SPT Tahunan mereka.</li></ul> <p>Dengan demikian, penting bagi wajib pajak untuk memastikan bahwa pemberitahuan perpanjangan yang mereka ajukan memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJP agar mereka dapat memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan dengan lancar dan menghindari potensi konsekuensi yang tidak diinginkan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">ISB Consultant merupakan pilihan tepat untuk solusi perpajakan Anda di Surabaya. Dengan tim akuntan handal dan bersertifikasi, ISB Consultant siap membantu mengatasi masalah perpanjangan SPT Tahunan yang tidak sesuai ketentuan. Konsultasikan melalui laman <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/">https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/</a></strong> untuk mendapatkan layanan konsultasi yang profesional dan terpercaya. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen untuk memberikan solusi terbaik bagi klien, ISB Consultant akan membantu Anda menyelesaikan masalah perpajakan dengan cepat dan efisien.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Penyampaian SPT Tahunan Setelah Perpanjangan Waktu</strong></h2> <p>Berdasarkan Pasal 16A PMK 243/2014, wajib pajak yang memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan wajib menyampaikan SPT Tahunan dalam batas waktu perpanjangan sebagaimana tertera dalam pemberitahuan perpanjangan. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan merupakan fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Namun, dalam melakukan perpanjangan ini, wajib pajak harus mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terkena sanksi. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/sanksi-pemberitahuan-perpanjangan-spt-tahunan-tidak-sesuai-ketentuan/">Sanksi Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Tidak Sesuai Ketentuan</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4778</post-id> </item> <item> <title>3 Dokumen Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</title> <link>https://isbconsultant.com/dokumen-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 08:49:01 +0000</pubDate> <category><![CDATA[SPT Tahunan]]></category> <category><![CDATA[laporan SPT]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4774</guid> <description><![CDATA[<p>Pada proses perpajakan, kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan hal yang tak terelakkan bagi wajib pajak badan. Namun, terkadang situasi atau kendala tertentu membuat wajib pajak tidak mampu untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Ditjen Pajak (DJP) memberikan kelonggaran dengan memberikan opsi perpanjangan jangka waktu penyampaian […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/dokumen-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/">3 Dokumen Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pada proses perpajakan, kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan hal yang tak terelakkan bagi wajib pajak badan. Namun, terkadang situasi atau kendala tertentu membuat wajib pajak tidak mampu untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Ditjen Pajak (DJP) memberikan kelonggaran dengan memberikan opsi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.</p> <p>Namun, dalam proses perpanjangan ini, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan lampiran dokumen. Artikel ini akan menguraikan secara mendalam tentang lampiran-lampiran yang wajib disertakan saat melakukan perpanjangan lapor SPT Tahunan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan</h2> <p>Sebelum membahas lebih lanjut tentang lampiran yang wajib disertakan, penting untuk memahami proses perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak badan diberikan kesempatan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan setelah tenggat waktu penyampaian resmi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan jika tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/telat-bayar-pajak/">Sanksi Telat Bayar Pajak & Batas Waktu Pelaporan SPT</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Persyaratan dan Prosedur Perpanjangan</h2> <p>Proses perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh DJP. Pemberitahuan perpanjangan dapat disampaikan secara tertulis atau melalui aplikasi e-PSPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terlepas dari metode pengirimannya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak:</p> <ul><li><strong>Penghitungan Sementara Pajak Terutang</strong><br>Salah satu lampiran yang wajib disertakan adalah penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Dokumen ini penting untuk menunjukkan kewajiban pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Laporan Keuangan Sementara</strong><br>Wajib pajak juga harus menyertakan laporan keuangan sementara. Laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan dalam periode waktu tertentu dan diperlukan untuk evaluasi lebih lanjut oleh DJP.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Surat Setoran Pajak (SSP) atau Sarana Administrasi Lain</strong><br>Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, wajib pajak harus menyertakan SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak telah terpenuhi secara lengkap.</li></ul> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Anda butuh bantuan dalam mengurus dokumen perpanjangan pelaporan SPT Tahunan? Tak perlu khawatir lagi! Dapatkan solusi terbaik dengan menggunakan <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/">jasa konsultan pajak Surabaya</a></strong> yang terpercaya, ISBConsultant.com, yang akan memastikan proses perpanjangan SPT Tahunan Anda berjalan lancar dan tepat waktu. Menghindari kesalahan adalah kunci untuk menghindari masalah di masa depan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Pentingnya Kelengkapan Dokumen</h2> <p>Kelengkapan lampiran saat melakukan perpanjangan lapor SPT Tahunan tidak boleh diabaikan. DJP telah menegaskan pentingnya memperhatikan kelengkapan dokumen yang menjadi lampiran saat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu. Kegagalan dalam menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat berpotensi menyebabkan penundaan atau masalah lain dalam proses perpajakan.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/audit-pajak/">Dokumen yang Digunakan dalam Proses Pemeriksaan / Audit Pajak</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Proses Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan</h2> <p>Selain memastikan kelengkapan lampiran, wajib pajak juga perlu memperhatikan proses penyampaian pemberitahuan perpanjangan. Pemberitahuan perpanjangan harus disampaikan sebelum batas waktu berakhir atau sebelum tanggal 30 April, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243/2014. Oleh karena itu, wajib pajak harus memastikan bahwa pemberitahuan perpanjangan telah dikirimkan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Konsekuensi Ketidakpatuhan</h2> <p>Ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur perpanjangan lapor SPT Tahunan dapat berdampak serius bagi wajib pajak. DJP memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi atau denda atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami betul persyaratan dan prosedur yang berlaku serta memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah disertakan dengan benar dan tepat waktu.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan merupakan opsi yang diberikan kepada wajib pajak badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, dalam proses perpanjangan ini, wajib pajak harus memastikan kelengkapan lampiran dokumen yang disyaratkan oleh DJP, termasuk penghitungan sementara pajak terutang, laporan keuangan sementara, dan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain. Mematuhi persyaratan dan prosedur perpanjangan serta memastikan kelengkapan dokumen adalah langkah penting untuk menghindari potensi masalah atau sanksi dari DJP.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/dokumen-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/">3 Dokumen Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4774</post-id> </item> <item> <title>Ketentuan Lapor SPT Tahunan Perusahaan yang Belum Beroperasi</title> <link>https://isbconsultant.com/ketentuan-lapor-spt-tahunan-perusahaan-yang-belum-beroperasi/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 08:44:52 +0000</pubDate> <category><![CDATA[SPT Tahunan]]></category> <category><![CDATA[laporan SPT]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4771</guid> <description><![CDATA[<p>Dalam dunia perpajakan, kewajiban lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi hal yang penting bagi setiap wajib pajak, termasuk perusahaan yang belum beroperasi namun masih memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif. Meskipun belum melakukan kegiatan operasional atau tidak memiliki penghasilan, perusahaan tetap diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Kewajiban Lapor SPT Tahunan Menurut […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/ketentuan-lapor-spt-tahunan-perusahaan-yang-belum-beroperasi/">Ketentuan Lapor SPT Tahunan Perusahaan yang Belum Beroperasi</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Dalam dunia perpajakan, kewajiban lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi hal yang penting bagi setiap wajib pajak, termasuk perusahaan yang belum beroperasi namun masih memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif. Meskipun belum melakukan kegiatan operasional atau tidak memiliki penghasilan, perusahaan tetap diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Kewajiban Lapor SPT Tahunan</strong></h2> <p>Menurut contact center Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perusahaan yang NPWP-nya aktif harus tetap menyampaikan SPT Tahunan PPh meskipun belum beroperasi. Hal ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun belum melakukan transaksi apapun sejak memiliki NPWP, perusahaan tetap harus melaporkan SPT Tahunan.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/3-hal-wajib-dipahami-perusahaan-saat-pengungkapan-ketidakbenaran-spt/">3 Hal Wajib Dipahami Perusahaan saat Pengungkapan Ketidakbenaran SPT</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Pelaporan SPT Tahunan</strong></h2> <p>Perusahaan dapat melaporkan SPT Tahunan secara online melalui DJP Online. Proses pelaporan online memudahkan perusahaan dalam mengisi dan mengirimkan SPT. Bagi perusahaan yang telah melaporkan SPT dalam bentuk elektronik sebelumnya, mereka wajib melaporkan SPT secara online.</p> <p>Sebelum melakukan pelaporan online, perusahaan harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan serta memiliki akses akun DJP Online. Hal ini memastikan kelancaran proses pelaporan dan mengurangi kemungkinan kesalahan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Dalam menghadapi kewajiban lapor SPT Tahunan, penting bagi perusahaan yang belum beroperasi untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Gunakan jasa konsultan pajak Surabaya dari ISB Consultant. Tim kami dapat membantu perusahaan memahami ketentuan lapor SPT Tahunan dengan baik. Jangan ragu untuk menghubungi ISB Consultant melalui laman <a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/"><strong>https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/</strong></a> untuk mendapatkan bantuan yang terpercaya dan menguntungkan bagi perusahaan Anda.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Prosedur Pelaporan SPT Tahunan</strong></h2> <p>Prosedur pelaporan SPT Tahunan bagi perusahaan yang belum beroperasi memerlukan langkah-langkah yang harus diikuti dengan teliti. Langkah-langkah ini termasuk mengakses DJP Online dan mengisi e-form PDF dengan informasi perusahaan dan data penghasilan.</p> <ul><li><strong>Akses DJP Online</strong><br>Langkah pertama dalam prosedur pelaporan SPT Tahunan adalah mengakses DJP Online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP Online adalah platform yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan berbagai transaksi perpajakan secara elektronik.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Identifikasi e-form PDF yang Sesuai</strong><br>Setelah berhasil masuk ke dalam DJP Online, perusahaan harus mengidentifikasi e-form PDF yang sesuai untuk melaporkan SPT Tahunan. E-form PDF ini merupakan formulir elektronik yang dapat diisi dan dikirimkan secara online.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Isi Informasi Perusahaan</strong><br>Perusahaan harus mengisi semua informasi yang diminta dalam e-form PDF. Ini termasuk informasi tentang perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, NPWP, dan nomor pokok badan usaha (NPBU), jika ada.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pengisian Data Penghasilan</strong><br>Setelah mengisi informasi perusahaan, perusahaan harus mengisi data penghasilan. Ini mencakup informasi tentang penghasilan yang diterima oleh perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti penjualan, investasi, atau pendapatan lainnya.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Input Data Deduksi dan Pengurangan</strong><br>Selanjutnya, perusahaan harus memasukkan informasi tentang deduksi dan pengurangan yang berlaku. Ini mencakup segala macam pengeluaran atau biaya yang dapat dikurangkan dari total penghasilan perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Periksa dan Verifikasi Informasi</strong><br>Setelah semua informasi telah diisi, perusahaan harus memeriksa kembali semua data yang dimasukkan untuk memastikan keakuratannya. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama proses pengisian formulir.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kirim e-form PDF</strong><br>Setelah semua informasi telah diverifikasi, perusahaan dapat mengirimkan e-form PDF tersebut melalui DJP Online. Proses pengiriman dilakukan secara elektronik, sehingga tidak diperlukan pengiriman fisik ke kantor pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Tunggu Konfirmasi dan Bukti Terima</strong><br>Setelah e-form PDF berhasil dikirimkan, perusahaan akan menerima konfirmasi dan bukti terima dari DJP sebagai bukti bahwa SPT Tahunan telah disampaikan dengan sukses. Bukti terima ini penting untuk disimpan sebagai referensi di masa mendatang.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Lakukan Pembayaran Pajak (Jika Diperlukan)</strong><br>Jika setelah menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata perusahaan memiliki kewajiban pajak yang belum diselesaikan, perusahaan harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pantau Pemrosesan SPT</strong><br>Setelah SPT Tahunan disampaikan, perusahaan harus memantau proses pemrosesan oleh DJP. Jika ada permintaan tambahan atau pengajuan koreksi yang diperlukan, perusahaan harus segera meresponsnya agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemrosesan SPT.</li></ul> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/jenis-pajak-perusahaan/">6 Jenis Pajak Perusahaan yang Wajib Dibayar & Dilaporkan</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Batas Waktu Pelaporan</strong></h2> <p>Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT Tahunan bagi perusahaan adalah 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Perusahaan yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Meskipun belum beroperasi atau tidak memiliki penghasilan, perusahaan yang NPWP-nya aktif tetap wajib melaporkan SPT Tahunan PPh setiap akhir tahunnya. Proses pelaporan dapat dilakukan secara online melalui DJP Online, dengan persiapan dokumen pendukung dan akses akun yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/ketentuan-lapor-spt-tahunan-perusahaan-yang-belum-beroperasi/">Ketentuan Lapor SPT Tahunan Perusahaan yang Belum Beroperasi</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4771</post-id> </item> <item> <title>Penting! Ini Risiko Tidak Daftarkan NIK Sebagai NPWP</title> <link>https://isbconsultant.com/risiko-tidak-daftarkan-nik-sebagai-npwp/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:43:08 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Umum]]></category> <category><![CDATA[NPWP]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4769</guid> <description><![CDATA[<p>Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dari para wajib pajak (WP) menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/risiko-tidak-daftarkan-nik-sebagai-npwp/">Penting! Ini Risiko Tidak Daftarkan NIK Sebagai NPWP</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kepatuhan pajak dari para wajib pajak (WP) menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.</p> <p>Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artikel ini akan membahas secara rinci pentingnya pemadanan NIK dengan NPWP bagi WP serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memenuhi persyaratan ini.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Pentingnya Pemadanan NIK dengan NPWP</strong></h2> <p>Dalam konteks sistem perpajakan di Indonesia, NPWP merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap WP oleh DJP. NPWP digunakan untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan, termasuk pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan mendapatkan berbagai layanan perpajakan.</p> <p>Sejalan dengan perkembangan teknologi dan integrasi data, DJP telah menginisiasi kebijakan untuk memadankan NIK dengan NPWP. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan keamanan data pajak, serta mempermudah proses administrasi perpajakan.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/cara-cek-nik-sudah-jadi-npwp-atau-belum/">Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Ketentuan Pemadanan NIK dengan NPWP</strong></h2> <p>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 mengatur mengenai pemadanan NIK dengan NPWP. Menurut PMK tersebut, WP diwajibkan untuk melakukan pemadanan NIK dengan NPWP paling lambat pada 31 Juni 2024. Pemadanan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Anda membutuhkan konsultan pajak yang dapat diandalkan untuk menghindari risiko tidak mendaftarkan NIK sebagai NPWP. Dengan memilih akuntan profesional dan terseleksi, Anda dapat memastikan kepatuhan dan kesejahteraan keuangan Anda. Segera berkunjung dan hubungi kami di <a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-yogyakarta/"><strong>https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-yogyakarta/</strong></a> untuk mendapatkan bantuan yang Anda perlukan. Jangan biarkan risiko ini menghambat alur kelancaran finansial Anda. Dengan bantuan yang tepat, Anda dapat mengelola pajak dengan lebih efisien dan menghindari potensi masalah di masa depan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Risiko Tidak Padankan NIK dengan NPWP</strong></h2> <p>Tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP hingga batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengakibatkan sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kepatuhan pajak para Wajib Pajak (WP). Berikut adalah beberapa risiko utama yang dapat timbul akibat tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP:</p> <ul><li><strong>Kendala Akses Layanan Perpajakan</strong><br>Salah satu risiko utama adalah terkendalanya akses terhadap layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP. Misalnya, WP akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mendapatkan berbagai fasilitas perpajakan. Hal ini dapat menyebabkan WP terhambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Keterlambatan Pembayaran Pajak</strong><br>WP yang tidak memiliki NPWP yang valid juga berisiko mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Tanpa NPWP, WP tidak dapat menggunakan berbagai fasilitas perpajakan yang memudahkan proses pembayaran, seperti e-filing dan e-billing. Akibatnya, WP mungkin kesulitan untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kerugian Finansial</strong><br>Selain keterlambatan pembayaran, WP juga berisiko mengalami kerugian finansial akibat tidak memadankan NIK dengan NPWP. Tanpa NPWP yang valid, WP mungkin tidak dapat mengakses berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang dapat mengurangi beban pajaknya. Hal ini dapat mengakibatkan WP membayar lebih banyak pajak dari yang seharusnya.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penindakan dan Sanksi Pajak</strong><br>Tidak memadankan NIK dengan NPWP juga dapat meningkatkan risiko penindakan dan sanksi pajak dari DJP. DJP memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap WP yang dianggap melanggar ketentuan perpajakan, termasuk ketentuan terkait NPWP. WP yang tidak memadankan NIK dengan NPWP dapat menjadi target pemeriksaan dan dikenakan sanksi pajak yang berat.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Keterbatasan Akses Layanan Non-Pajak</strong><br>Selain kendala akses terhadap layanan perpajakan, WP juga dapat mengalami keterbatasan akses terhadap layanan non-pajak yang mensyaratkan NPWP. Misalnya, WP mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan yang melibatkan NPWP, seperti pembukaan rekening bank atau transaksi properti.</li></ul> <p>Dengan demikian, tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP dapat mengakibatkan sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kepatuhan pajak WP. Oleh karena itu, sangat penting bagi WP untuk segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP melalui situs pajak.go.id sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Tahap Pemadanan NIK dengan NPWP</strong></h2> <p>Untuk memenuhi persyaratan pemadanan NIK dengan NPWP, WP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:</p> <ul><li><strong>Persiapan Awal</strong><br>Sebelum memulai proses pemadanan, pastikan Anda telah mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan. Pastikan Anda memiliki akses ke internet dan memiliki NPWP serta NIK yang akan dipadankan.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Akses ke Situs DJP Online</strong><br>Masuk ke laman DJP Online di situs pajak.go.id menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Login dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha) yang tersedia.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Verifikasi Status Profil</strong><br>Setelah berhasil login, periksa status profil Anda di menu utama ‘Profil’. Status ini akan menunjukkan apakah data utama Anda perlu dimutakhirkan atau dikonfirmasi. Jika status menunjukkan perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, Anda perlu melakukan validasi NIK.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Validasi NIK</strong><br>Pada halaman menu ‘Profil’, cari kolom NIK/NPWP (16 digit) dan masukkan NIK yang berjumlah 16 digit. Setelah memasukkan NIK, klik ‘Validasi’. Sistem akan melakukan validasi dengan data yang tercatat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Konfirmasi Validasi</strong><br>Jika data NIK Anda valid, sistem akan menampilkan notifikasi informasi bahwa data telah ditemukan. Kemudian, klik ‘Ok’ pada notifikasi tersebut.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Update Profil</strong><br>Selanjutnya, pilih menu ‘Ubah Profil’ dan lengkapi bagian data klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan anggota keluarga sesuai kebutuhan.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Selesai dan Gunakan NPWP</strong><br>Setelah melengkapi profil dan tervalidasi, Anda sudah dapat menggunakan NIK untuk melakukan login ke DJP Online dan mengakses layanan perpajakan yang diperlukan.</li></ul> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/tarif-pajak-tak-naik-20-jika-ubah-nik-jadi-npwp/">Tarif Pajak Tak Naik 20% Jika Ubah NIK Jadi NPWP</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP</strong></h2> <p>Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menjelaskan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP rencananya akan terimplementasi secara penuh pada pertengahan 2024 mendatang. Hal ini sejalan dengan peluncuran coretax administration system yang sedang dalam persiapan. DJP sedang melakukan penyesuaian terhadap masing-masing sistem agar semua terhubung dengan coretax administration system dan memastikan interoperabilitas antar-sistem.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/risiko-tidak-daftarkan-nik-sebagai-npwp/">Penting! Ini Risiko Tidak Daftarkan NIK Sebagai NPWP</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4769</post-id> </item> <item> <title>Zakat Sebagai Pengurang PPh 21, Bagaimana Caranya?</title> <link>https://isbconsultant.com/zakat-sebagai-pengurang-pph-21/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 08:40:39 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Pph21]]></category> <category><![CDATA[pph21]]></category> <category><![CDATA[zakat]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4766</guid> <description><![CDATA[<p>Pembayaran pajak adalah kewajiban yang fundamental bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Di Indonesia, kewajiban ini diatur oleh undang-undang untuk mendukung pembangunan negara. Namun, di samping itu, agama dan nilai-nilai sosial juga mengajarkan pentingnya memberikan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, seperti pembayaran zakat bagi umat Muslim. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/zakat-sebagai-pengurang-pph-21/">Zakat Sebagai Pengurang PPh 21, Bagaimana Caranya?</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pembayaran pajak adalah kewajiban yang fundamental bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Di Indonesia, kewajiban ini diatur oleh undang-undang untuk mendukung pembangunan negara. Namun, di samping itu, agama dan nilai-nilai sosial juga mengajarkan pentingnya memberikan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, seperti pembayaran zakat bagi umat Muslim.</p> <p>Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pengurangan PPh 21 melalui pembayaran zakat melalui pemberi kerja dapat menjadi instrumen yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi sosial.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Dasar Hukum Zakat Pengurang PPh 21</h2> <p>Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 mengatur bahwa pegawai tetap dapat memanfaatkan pembayaran zakat melalui pemberi kerja sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PMK ini dikeluarkan untuk mendorong kepatuhan pajak sekaligus memberikan insentif bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia untuk berkontribusi lebih besar pada kegiatan amal.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/lebih-bayar-pph-21/">Cara Mengurus Lebih Bayar PPh 21</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Syarat dan Prosedur Pengurangan Zakat dalam PPh 21</h2> <ul><li><strong>Pembayaran melalui Pemberi Kerja</strong><br>Zakat harus dibayarkan melalui pemberi kerja untuk memenuhi syarat pengurangan dalam PPh 21.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Melalui Badan Amil Zakat yang Disahkan</strong><br>Zakat yang dibayarkan harus dialokasikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Bukti Potong 1721-A1</strong><br>Jumlah zakat yang dibayar lewat pemberi kerja akan tercatat dalam bukti potong 1721-A1, yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap sebagai bukti pemotongan pajak.</li></ul> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Demi kepatuhan pajak yang tepat, memilih <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-yogyakarta/">konsultan pajak di Yogyakarta</a></strong> adalah langkah bijak. Tim akuntan profesional dari ISB Consultant siap membantu mengelola zakat Anda untuk mengurangi PPh 21 dengan cara yang benar dan efisien. Dengan dukungan akuntan profesional, kami akan memberikan solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, jangan ragu untuk bermitra dengan ISB Consultant dalam mengelola zakat Anda, karena kepatuhan pajak yang tepat adalah kunci untuk pengurangan PPh 21 yang efektif.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Manfaat Pengurangan Zakat dalam PPh 21</h2> <p>Pengurangan PPh 21 melalui pembayaran zakat melalui pemberi kerja memiliki beberapa implikasi dan manfaat, di antaranya:</p> <ul><li><strong>Meningkatkan Kepatuhan Pajak</strong><br>Dengan memberikan insentif pajak bagi pembayaran zakat, pemerintah dapat mendorong kepatuhan pajak di kalangan pegawai dan perusahaan.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Mendorong Kontribusi Sosial</strong><br>Pengurangan PPh 21 dapat menjadi stimulus bagi pegawai dan perusahaan untuk lebih aktif dalam memberikan sumbangan sosial, seperti zakat, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pemberdayaan Badan Amil Zakat</strong><br>Dengan meningkatnya jumlah zakat yang dialokasikan melalui badan amil zakat yang disahkan, badan tersebut dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.</li></ul> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Penyesuaian PPh 21 pada Masa Pajak Januari hingga November</h2> <p>Pada masa pajak Januari hingga November, perhitungan PPh 21 didasarkan pada penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya seperti zakat. Pengurangan zakat baru diperhitungkan pada masa pajak Desember.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/pph-21-nihil/">Haruskah PPh 21 Nihil Lapor Pajak Lagi?</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Strategi Optimalkan Pengurangan PPh 21 melalui Pembayaran Zakat</h2> <p>Untuk mengoptimalkan pengurangan PPh 21 melalui pembayaran zakat melalui pemberi kerja, pegawai dan perusahaan dapat melakukan langkah-langkah berikut:</p> <ul><li><strong>Konsultasi dengan Pihak Berwenang</strong><br>Pegawai dan perusahaan dapat berkonsultasi dengan pihak berwenang, seperti konsultan pajak atau departemen keuangan, untuk memastikan bahwa pembayaran zakat memenuhi syarat untuk pengurangan PPh 21.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Peningkatan Kesadaran</strong><br>Penting bagi pegawai dan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat pengurangan PPh 21 melalui pembayaran zakat, sehingga lebih banyak orang yang memanfaatkannya.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kolaborasi dengan Badan Amil Zakat</strong><br>Perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah untuk memudahkan pegawai dalam membayar zakat melalui pemberi kerja.</li></ul> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Pengurangan PPh 21 melalui pembayaran zakat melalui pemberi kerja merupakan langkah yang dapat memperkuat keterkaitan antara kewajiban pajak dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Dengan memberikan insentif pajak bagi pembayaran zakat, pemerintah dapat mendorong kepatuhan pajak dan kontribusi sosial yang lebih besar dari masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengurangan PPh 21 melalui pembayaran zakat perlu didorong dan dipromosikan lebih lanjut.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/zakat-sebagai-pengurang-pph-21/">Zakat Sebagai Pengurang PPh 21, Bagaimana Caranya?</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4766</post-id> </item> <item> <title>Cara Mengajukan Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</title> <link>https://isbconsultant.com/cara-mengajukan-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:33:02 +0000</pubDate> <category><![CDATA[SPT Tahunan]]></category> <category><![CDATA[laporan SPT]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4763</guid> <description><![CDATA[<p>Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban bagi semua Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan. Namun, terkadang situasi tertentu membuat Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbolehkan Wajib Pajak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dalam artikel ini, […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/cara-mengajukan-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/">Cara Mengajukan Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan kewajiban bagi semua Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan. Namun, terkadang situasi tertentu membuat Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. </p> <p>Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbolehkan Wajib Pajak untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara detail mengenai cara mengajukan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan agar terhindar dari sanksi.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan</h2> <p>Batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April. Jika Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada batas waktu tersebut, mereka dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/cara-lapor-spt-tahunan-yang-terlambat/">Cara Lapor SPT Tahunan yang Terlambat</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Persyaratan Perpanjangan</h2> <p>Untuk mengajukan perpanjangan, Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak baik secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui situs pajak.go.id bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki sertifikat elektronik (Sertel).</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Dokumen yang Diperlukan</h2> <p>Dalam proses perpanjangan pelaporan SPT Tahunan, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh Wajib Pajak. Dokumen-dokumen tersebut menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk mengajukan perpanjangan.</p> <ol><li>Perhitungan sementara jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam satu tahun pajak yang batas waktu penyampaian SPT-nya diperpanjang.</li> <li>Laporan Keuangan sementara.</li> <li>Surat Setoran Pajak (SSP) atau alat administrasi lain yang setara dengan SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang belum lunas.</li></ol> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Dapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan jasa <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-yogyakarta/">konsultan pajak Jogja bersertifikasi</a></strong> dari ISB Consultant. Tim akuntan berpengalaman kami siap membantu Anda mengajukan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan dengan tepat dan efisien. Manfaatkan keahlian dan pengalaman kami untuk memastikan kelancaran proses perpanjangan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami sekarang untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengelola pajak Anda.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Proses Perpanjangan</h2> <p>Proses perpanjangan dimulai dengan Wajib Pajak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak tentang niatnya untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Setelah itu, Wajib Pajak harus mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Proses ini dapat dilakukan secara tertulis atau melalui situs pajak.go.id.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Contoh Kasus</h2> <p>Misalnya, seorang Wajib Pajak Badan mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangannya dan tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan pada batas waktu 30 April. Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian hingga akhir Juni dengan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/cara-mendapatkan-nomor-efin-online-untuk-lapor-spt-tahunan-via-hp/">Cara Mendapatkan Nomor EFIN Online untuk Lapor SPT Tahunan via HP</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Batas Waktu Perpanjangan</h2> <p>Jika batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret, maka pelaporan SPT Tahunan bisa diperpanjang hingga akhir Mei. Sementara, jika batas untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April, maka pelaporan SPT Tahunan bisa diperpanjang hingga akhir Juni.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Sanksi Keterlambatan</h2> <p>Jika Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan, mereka tidak akan dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan selama tidak melewati batas waktu perpanjangan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Mengajukan perpanjangan pelaporan SPT Tahunan merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak jika tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh DJP dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, Wajib Pajak dapat terhindar dari sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p><strong>Referensi</strong></p> <ul><li>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.</li> <li>Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.</li></ul><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/cara-mengajukan-perpanjangan-pelaporan-spt-tahunan/">Cara Mengajukan Perpanjangan Pelaporan SPT Tahunan</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4763</post-id> </item> <item> <title>Pajak THR 2024: Ketentuan, Rumus & Contoh Cara Hitung</title> <link>https://isbconsultant.com/pajak-thr-2024/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:23:31 +0000</pubDate> <category><![CDATA[Pph21]]></category> <category><![CDATA[pajak penghasilan]]></category> <category><![CDATA[pph21]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4756</guid> <description><![CDATA[<p>Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan. THR ini menjadi hak bagi pekerja yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024 yang mengatur tentang pelaksanaan […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/pajak-thr-2024/">Pajak THR 2024: Ketentuan, Rumus & Contoh Cara Hitung</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja atau buruh menjelang hari raya keagamaan. THR ini menjadi hak bagi pekerja yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam hal ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024 yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Ketentuan Penerima THR 2024</strong></h2> <p>Menurut Surat Edaran tersebut, terdapat beberapa kriteria pekerja atau buruh yang berhak menerima THR pada tahun 2024, antara lain:</p> <ol><li>Pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.</li> <li>Pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.</li></ol> <p>Besaran THR yang diterima oleh setiap karyawan akan berbeda, tergantung dari masa kerja karyawan tersebut. Besaran THR ditentukan berdasarkan masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul><li><strong>Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih</strong><br>Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan</strong><br>Pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus (kurang dari 12 bulan) akan mendapatkan THR secara proporsional sesuai dengan perhitungan: [Masa kerja:12 x satu bulan upah].</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pekerja Harian/Lepas</strong><br>Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih akan menghitung upah satu bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan akan menghitung upah satu bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.</li></ul> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/aturan-baru-thr-2024/">Aturan Baru THR 2024 Terkait Potongan Pajak Penghasilan</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Ketentuan Perhitungan Pajak THR 2024</h2> <p>Pajak THR termasuk dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016. Besaran potongan PPh 21 untuk THR ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Berikut adalah daftar besaran potongan PPh 21 untuk berbagai tingkatan penghasilan:</p> <ul><li>Tarif PPh 21 untuk penghasilan hingga Rp50 juta per tahun adalah 5%.</li> <li>Tarif PPh 21 untuk penghasilan antara Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun adalah 15%.</li> <li>Tarif PPh 21 untuk penghasilan di atas Rp250 juta per tahun adalah 25%.</li></ul> <p>Selain tarif tersebut, ada juga beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pajak THR:</p> <ul><li><strong>Penerima PPh 21</strong><br>Pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar PPh 21 atas THR yang diterima.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>PTKP</strong><br>PTKP untuk tahun 2023 adalah Rp54 juta per tahun untuk pekerja yang belum menikah atau berstatus TK/0, Rp54 juta + Rp4,500,000 per tahun untuk pekerja yang memiliki satu tanggungan (TK/1), dan Rp54 juta + Rp4,500,000 per tahun untuk pekerja yang menikah dan memiliki satu tanggungan (K/1).</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penghitungan PPh 21</strong><br>PPh 21 dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP), yaitu penghasilan bruto dikurangi PTKP.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Batasan Potongan</strong><br>Potongan PPh 21 untuk THR tidak boleh melebihi jumlah THR yang diterima oleh pekerja.</li></ul> <p>Dengan memahami ketentuan-ketentuan tersebut, perusahaan dan pekerja dapat melakukan perhitungan pajak THR secara lebih akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Kriteria Penerima PPh 21</strong></h2> <p>Pekerja yang belum menikah atau berstatus TK/0, memiliki satu tanggungan TK/1, maupun menikah dan memiliki satu tanggungan K/1, akan bebas dari pajak apabila pendapatan perbulan tidak melebihi Rp5,4 juta. Namun, jika pendapatan melebihi batas tersebut, maka THR akan dikenakan PPh 21.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Dapatkan layanan <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-semarang/">jasa pajak di Semarang profesional</a></strong> dengan mengunjungi ISBConsultant.com. Kami siap membantu Anda dalam menghitung dan melaporkan pajak THR 2024 dengan akurat dan tepat waktu. Percayakan urusan pajak Anda kepada ahli kami yang berpengalaman untuk menghindari potensi kesalahan dan masalah dengan pemerintah. Dengan layanan kami, Anda dapat fokus pada urusan pribadi atau perusahaan Anda tanpa harus khawatir tentang administrasi pajak yang rumit.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading">Rumus & Contoh Cara Hitung Pajak THR</h2> <p>Untuk melakukan perhitungan pajak THR, kita akan menggunakan contoh seorang pekerja bernama Laura. Laura bekerja di perusahaan XYZ selama 1,6 tahun, berstatus belum kawin, dan tidak memiliki tanggungan. Gaji per bulan Laura adalah Rp6 juta, sehingga selama 12 bulan ia mendapatkan total gaji Rp72 juta. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:</p> <ul><li><strong>Hitung Penghasilan Bruto</strong><br>Penghasilan Bruto = Gaji selama 12 bulan + THR<br>Penghasilan Bruto = Rp72,000,000 + Rp6,000,000<br>Penghasilan Bruto = Rp78,000,000</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Hitung Biaya Jabatan</strong><br>Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan Bruto <br>Biaya Jabatan = 5% x Rp78,000,000 <br>Biaya Jabatan = Rp3,900,000</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Hitung Gaji Bersih</strong><br>Gaji Bersih = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan <br>Gaji Bersih = Rp78,000,000 – Rp3,900,000 <br>Gaji Bersih = Rp74,100,000</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)</strong><br>Penghasilan Kena Pajak = Gaji Bersih – PTKP<br>PTKP 2023 untuk belum kawin = Rp54,000,000<br>Penghasilan Kena Pajak = Rp74,100,00 – Rp54,000,000<br>Penghasilan Kena Pajak = Rp20,100,000</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Hitung PPh 21 Terutang</strong><br>PPh 21 Terutang = Tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak<br>Tarif PPh 21 = 5%<br>PPh 21 Terutang = 5% x Rp20,100,000<br>PPh 21 Terutang = Rp1,005,000</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Hitung Potongan THR</strong><br>Potongan THR = PPh 21 Terutang – Gaji <br>THR Gaji THR = Rp6,000,000<br>Potongan THR = Rp1,005,000 – Rp6,000,000<br>Potongan THR = -Rp4,995,000 (Karena potongan pajak tidak dapat melebihi gaji THR, maka potongan pajak akan menjadi negatif)</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Hitung Jumlah THR Kena Pajak</strong><br>Jumlah THR Kena Pajak = Gaji THR – Potongan THR<br>Jumlah THR Kena Pajak = Rp6,000,000 – (-Rp4,995,000)<br>Jumlah THR Kena Pajak = Rp6,000,000 + Rp4,995,000<br>Jumlah THR Kena Pajak = Rp11,995,000</li></ul> <p>Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa pajak THR yang harus dibayarkan oleh Laura sebesar Rp1,005,000 (berdasarkan PPh 21 terutang), dan jumlah THR yang diterima Laura setelah dipotong pajak adalah Rp11,995,000.</p> <p>Dengan demikian, Laura akan mendapatkan THR bersih sebesar Rp11,995,000 setelah dipotong pajak sebesar Rp1,005,000.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/dampak-perubahan-peraturan-pph-21-2024/">Dampak Perubahan Peraturan PPh 21 di 2024 Terhadap Gaji Pegawai</a></strong></p> <p>Dengan adanya ketentuan dan perhitungan pajak THR yang jelas, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja maupun perusahaan dalam mengatur dan melaksanakan pembayaran THR. Semoga artikel ini bermanfaat untuk memahami lebih dalam mengenai perhitungan dan ketentuan pajak THR tahun 2024.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/pajak-thr-2024/">Pajak THR 2024: Ketentuan, Rumus & Contoh Cara Hitung</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4756</post-id> </item> <item> <title>Turunnya Penerimaan Pajak saat Restitusi Meningkat, Apa Solusi Pemerintah?</title> <link>https://isbconsultant.com/turunnya-penerimaan-pajak-saat-restitusi-meningkat/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 12:16:13 +0000</pubDate> <category><![CDATA[PPN]]></category> <category><![CDATA[pajak perusahaan]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4754</guid> <description><![CDATA[<p>Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara, yang memainkan peran penting dalam pengumpulan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta layanan publik lainnya. Di Indonesia, penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun, pada tahun ini, terjadi fenomena menarik terkait restitusi pajak yang mengalami lonjakan signifikan. Artikel ini akan melakukan analisis […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/turunnya-penerimaan-pajak-saat-restitusi-meningkat/">Turunnya Penerimaan Pajak saat Restitusi Meningkat, Apa Solusi Pemerintah?</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi suatu negara, yang memainkan peran penting dalam pengumpulan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta layanan publik lainnya. Di Indonesia, penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun, pada tahun ini, terjadi fenomena menarik terkait restitusi pajak yang mengalami lonjakan signifikan.</p> <p>Artikel ini akan melakukan analisis mendalam terhadap perubahan lanskap pajak di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan restitusi yang memengaruhi dua jenis pajak utama: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN).</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Restitusi Pajak dan Dampaknya Terhadap PPh Badan</strong></h2> <p>PPh Badan menjadi salah satu sumber utama penerimaan pajak di Indonesia. Namun, pada tahun ini, terjadi penurunan signifikan dalam penerimaan PPh Badan, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan restitusi. Hal ini dipicu oleh faktor eksternal, terutama penurunan harga komoditas pada tahun sebelumnya.</p> <p>Meskipun secara bruto PPh Badan masih mengalami pertumbuhan sebesar 7,5%, namun perlu diwaspadai bahwa penurunan harga komoditas dapat terus memberikan tekanan terhadap penerimaan pajak di masa mendatang. Oleh karena itu, langkah-langkah pengawasan yang ketat dan strategi yang tepat diperlukan untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak dari sektor PPh Badan.</p> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/peredaran-bruto-wajib-pajak-badan/">Apa itu Peredaran Bruto Wajib Pajak Badan?</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Analisis Dampak Restitusi terhadap PPN DN</strong></h2> <p>Selain PPh Badan, PPN DN juga mengalami dampak dari peningkatan restitusi akibat penurunan harga komoditas. Meskipun secara bruto PPN DN masih tumbuh sebesar 6,9%, namun penurunan penerimaan sebesar 25,8% menjadi perhatian serius.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa restitusi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana penurunan harga komoditas mempengaruhi struktur dan dinamika penerimaan PPN DN, serta langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Dengan menggunakan layanan <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-semarang/">konsultan pajak profesional di Semarang</a></strong> seperti ISBC, Anda dapat mengelola restitusi pajak dengan lebih efisien dan akurat. ISBC siap membantu Anda dalam mengoptimalkan pengembalian pajak, menghindari masalah potensial, dan menjaga kepatuhan pajak Anda. Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami siap menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mengelola restitusi pajak Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami sekarang untuk dapatkan bantuan profesional dalam mengelola restitusi pajak!</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Strategi Pemerintah Hadapi Penurunan Penerimaan Pajak</strong></h2> <p>Penurunan penerimaan pajak, terutama akibat peningkatan restitusi yang dipicu oleh faktor eksternal seperti penurunan harga komoditas, menuntut respons cepat dan strategi yang tepat dari pemerintah. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi penurunan penerimaan pajak:</p> <ul><li><strong>Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum</strong><br>Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak dan menegakkan hukum bagi pelanggar pajak. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait dalam pertukaran informasi dan data, serta memperkuat kapasitas auditor pajak dalam mendeteksi potensi penyimpangan pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Diversifikasi Sumber Penerimaan</strong><br>Pemerintah dapat melakukan diversifikasi sumber penerimaan pajak dengan memperluas basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengenaan pajak atas sektor-sektor yang potensial namun belum tergarap sepenuhnya, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Peningkatan Efisiensi Administrasi Pajak</strong><br>Pemerintah perlu terus meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak, termasuk dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data pajak. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperbarui sistem informasi pajak untuk mempercepat proses identifikasi potensi pajak dan meminimalkan kesalahan dalam pemrosesan data.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pemberdayaan Teknologi dan Inovasi</strong><br>Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan sistem e-filing dan e-payment yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, serta memanfaatkan teknologi analisis data untuk mendeteksi potensi penyimpangan pajak secara lebih akurat.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kerjasama Internasional</strong><br>Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang perpajakan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak lintas batas yang dapat merugikan penerimaan pajak negara. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengikuti standar internasional dalam pertukaran informasi perpajakan dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pemberantasan praktik penghindaran pajak.</li></ul> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/pemerintah-terapkan-opsen-pajak-di-januari-2025/">Pemerintah Terapkan Opsen Pajak di Januari 2025, Ini Tarif & Cara Hitungnya!</a></strong></p> <p><strong>Kesimpulan</strong></p> <p>Perubahan lanskap pajak di Indonesia, khususnya terkait peningkatan restitusi, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola sistem pajak yang efektif dan berkelanjutan.</p> <p>Pemerintah perlu melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, serta mengimplementasikan strategi yang tepat untuk mengatasi tekanan tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan stabilitas penerimaan pajaknya dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/turunnya-penerimaan-pajak-saat-restitusi-meningkat/">Turunnya Penerimaan Pajak saat Restitusi Meningkat, Apa Solusi Pemerintah?</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4754</post-id> </item> <item> <title>Pelaporan SPT Tahunan Masih Rendah, Apa Penyebabnya?</title> <link>https://isbconsultant.com/penyebab-pelaporan-spt-tahunan-masih-rendah/</link> <dc:creator><![CDATA[evinkaw]]></dc:creator> <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 12:12:15 +0000</pubDate> <category><![CDATA[SPT Tahunan]]></category> <category><![CDATA[spt tahunan]]></category> <guid isPermaLink="false">https://isbconsultant.com/?p=4752</guid> <description><![CDATA[<p>Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih menjadi isu yang perlu perhatian serius. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masih rendah, dengan hanya 88 persen wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, […]</p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/penyebab-pelaporan-spt-tahunan-masih-rendah/">Pelaporan SPT Tahunan Masih Rendah, Apa Penyebabnya?</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih menjadi isu yang perlu perhatian serius. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT masih rendah, dengan hanya 88 persen wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2023.</p> <p>Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan bahwa masih ada sekitar 10,56 juta SPT tahunan yang belum disampaikan hingga Maret 2023, termasuk 8,76 juta orang pribadi dan 1,8 juta badan yang belum melaporkan SPT-nya.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Faktor Rendahnya Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan</strong></h2> <p>Permasalahan ini menjadi perhatian serius karena SPT adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Lantas, mengapa tingkat kepatuhan masih rendah?</p> <ul><li><strong>Sistem Perpajakan Self Assessment<br></strong>Salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT adalah sistem perpajakan self assessment. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Meskipun memiliki kelebihan dalam efektivitas pemungutan pajak, namun sistem ini juga memiliki kekurangan, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Mereka mungkin akan kesulitan dan bisa saja keliru dalam menghitung besaran pajak yang harus ditanggungnya.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kendala Teknis dalam Pelaporan<br></strong>Selain itu, kendala teknis juga menjadi faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak bisa menjadi sulit dan membingungkan. Hal ini dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kompleksitas Proses Pelaporan<br></strong>Kompleksitas proses pelaporan juga menjadi alasan mengapa beberapa wajib pajak enggan melaporkan SPT mereka. Proses pelaporan yang berbelit dan tidak user-friendly membuat beberapa wajib pajak merasa malas dan enggan untuk melaporkan pajak mereka. Perlu adanya penyederhanaan prosedur perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diikuti oleh wajib pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Kurangnya Insentif atau Manfaat Langsung<br></strong>Di beberapa negara, wajib pajak yang melaporkan SPT akan mendapatkan insentif atau manfaat langsung dari pemerintah. Namun, di Indonesia, hal ini belum terlaksana dengan baik. Kurangnya insentif atau manfaat langsung bagi wajib pajak yang patuh dapat menjadi faktor rendahnya kepatuhan dalam pelaporan SPT.</li></ul> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/faktor-penyebab-tax-ratio-indonesia-paling-rendah-di-asean/">Faktor Penyebab Tax Ratio Indonesia Paling Rendah se-ASEAN</a></strong></p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan</strong></h2> <p>Wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Menurut Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mereka yang tidak melaporkan SPT tahunan dapat dikenakan denda sebesar Rp100 ribu bagi setiap wajib pajak pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.</p> <p>Selain sanksi administratif, Direktorat Jenderal Pajak juga memberlakukan sanksi pidana sesuai Pasal 39 Undang-Undang KUP. Orang yang sengaja atau tidak sengaja menyampaikan SPT yang keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan hukuman pidana.</p> <p>Hukuman pidana ini berupa kurungan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <p class="has-ast-global-color-4-background-color has-background">Sulit lapor SPT tahunan? Segera percayakan ISBC untuk dapatkan solusi tepat! Tim <strong><a href="https://isbconsultant.com/konsultan-pajak-surabaya/">konsultan pajak Surabaya</a></strong> kami siap membantu Anda mengatasi semua hambatan dalam proses pelaporan pajak, sekaligus menyediakan bantuan terbaik dan memastikan kepatuhan Anda dengan peraturan perpajakan. Segera hubungi ISBC hari ini dan ringankan beban pajak Anda!</p> <div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div> <h2 class="wp-block-heading"><strong>Solusi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak</strong></h2> <p>Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), beberapa solusi dapat diimplementasikan. Berikut adalah beberapa poin solusi yang dapat dilakukan:</p> <ul><li><strong>Peningkatan Edukasi Pajak</strong><br>Peningkatan edukasi pajak bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak dan prosedur pelaporan yang benar. Program edukasi pajak dapat dilakukan melalui kampanye sosial, seminar, workshop, atau melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penyederhanaan Proses Perpajakan</strong><br>Proses perpajakan yang terlalu rumit dan berbelit dapat menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu dan benar. Oleh karena itu, penyederhanaan proses perpajakan menjadi penting. Pemerintah dapat melakukan revisi terhadap aturan perpajakan yang terlalu kompleks dan menyusun panduan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Peningkatan Layanan dan Pelayanan yang Ramah</strong><br>Peningkatan layanan dan pelayanan yang ramah dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak dapat membantu mempermudah proses pelaporan SPT bagi wajib pajak. Layanan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Pemberian Insentif atau Manfaat bagi Wajib Pajak yang Patuh</strong><br>Memberikan insentif atau manfaat langsung bagi wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPT dapat menjadi stimulus yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Insentif ini dapat berupa potongan pajak, diskon biaya administrasi, atau pemberian bantuan langsung kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu.</li></ul> <p></p> <ul><li><strong>Penegakan Hukum yang Tegas</strong><br>Penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi administratif dan pidana yang jelas dan tegas dapat menjadi deterrent bagi wajib pajak yang cenderung melanggar aturan.</li></ul> <p><strong>Baca juga: <a href="https://isbconsultant.com/manfaat-membayar-pajak-bagi-masyarakat-warga-negara/">Manfaat Membayar Pajak bagi Masyarakat / Warga Negara</a></strong></p><p>The post <a href="https://isbconsultant.com/penyebab-pelaporan-spt-tahunan-masih-rendah/">Pelaporan SPT Tahunan Masih Rendah, Apa Penyebabnya?</a> appeared first on <a href="https://isbconsultant.com">ISB Consultant</a>.</p>]]></content:encoded> <post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4752</post-id> </item> </channel></rss> <!--Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/ Page Caching using Disk: Enhanced Served from: isbconsultant.com @ 2024-05-01 09:02:59 by W3 Total Cache-->If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:
Download the "valid RSS" banner.
Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)
Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):
If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:
http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=https%3A//isbconsultant.com/feed/
