Congratulations!

[Valid RSS] This is a valid RSS feed.

Recommendations

This feed is valid, but interoperability with the widest range of feed readers could be improved by implementing the following recommendations.

Source: https://penstudi.id/feed/

  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
  2. xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  3. xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
  4. xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  5. xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  6. xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  7. xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
  8. >
  9.  
  10. <channel>
  11. <title>Penstudi</title>
  12. <atom:link href="https://penstudi.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
  13. <link>https://penstudi.id</link>
  14. <description>Voice of Academician</description>
  15. <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 16:31:37 +0000</lastBuildDate>
  16. <language>en-US</language>
  17. <sy:updatePeriod>
  18. hourly </sy:updatePeriod>
  19. <sy:updateFrequency>
  20. 1 </sy:updateFrequency>
  21. <generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
  22.  
  23. <image>
  24. <url>https://penstudi.id/wp-content/uploads/2022/12/cropped-favico-1-32x32.png</url>
  25. <title>Penstudi</title>
  26. <link>https://penstudi.id</link>
  27. <width>32</width>
  28. <height>32</height>
  29. </image>
  30. <item>
  31. <title>Konsep Gastrodiplomasi dalam Pengenalan Pariwisata Indonesia melalui Wisata Kuliner</title>
  32. <link>https://penstudi.id/world/konsep-gastrodiplomasi-dalam-pengenalan-pariwisata-indonesia-melalui-wisata-kuliner/</link>
  33. <comments>https://penstudi.id/world/konsep-gastrodiplomasi-dalam-pengenalan-pariwisata-indonesia-melalui-wisata-kuliner/#respond</comments>
  34. <dc:creator><![CDATA[Adeva Alifiobono]]></dc:creator>
  35. <pubDate>Mon, 11 Mar 2024 16:18:40 +0000</pubDate>
  36. <category><![CDATA[World]]></category>
  37. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2735</guid>
  38.  
  39. <description><![CDATA[&#8220;Indonesia Melalui Rasa&#8221;, merupakan sebuah Project berbasis media cetak yang dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan cita rasa makanan Indonesia sebagai pendukung pariwisata Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa lezat dan menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan, namun hingga kini masih banyak turis atau wisatawan yang menganggap bahwa sebagian masakan Indonesia [&#8230;]]]></description>
  40. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Indonesia Melalui Rasa&#8221;, merupakan sebuah Project berbasis media cetak yang dibuat dengan tujuan untuk mengenalkan cita rasa makanan Indonesia sebagai pendukung pariwisata Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya kuliner Indonesia yang memiliki cita rasa lezat dan menjadi nilai tambah untuk menarik wisatawan, namun hingga kini masih banyak turis atau wisatawan yang menganggap bahwa sebagian masakan Indonesia kadang kurang begitu menggugah selera untuk dilihat sehingga kemudian mereka enggan untuk mencobanya terlebih dahulu, padahal jika mereka mencobanya besar kemungkinan mereka akan merasakan cita rasa rempah-rempah asli Indonesia yang membuat mereka kemudian akan menyukai makanan tersebut.</p>
  41. <p style="text-align: justify;">oleh: <strong>Adeva Alifiobono</strong></p>
  42. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  43. <p><a href="https://penstudi.id/wp-content/uploads/2024/03/Indonesia-Mencari-Rasa.pdf"><span style="color: #ff0000;"><strong>DOWNLOAD PDF</strong></span></a></p>
  44. <h2 style="text-align: justify;">Indonesia Melalui Rasa</h2>
  45. <p style="text-align: justify;">Indonesia memang dikenal dunia sebagai negara yang kaya akan cita rasa masakannya, banyak makanan Indonesia yang sudah terkenal luas di dunia salah satu contohnya adalah rendang yang sangat digemari oleh masyarakat dunia, tetapi jika kita melihat lebih jauh masih sangat banyak terdapat kuliner asli Indonesia dari berbagai wilayah di Indonesia yang hingga saat ini masih belum banyak diketahui oleh wisatawan. Dengan lebih memperkenalkan keberagaman Kuliner Indonesia yang sangatlah banyak maka hal ini diyakini akan menyebabkan banyaknya wisatawan yang akan datang ke Indonesia untuk mencoba berbagai hidangan asli setiap daerah di Indonesia, karena itulah dibutuhkan sebuah wadah untuk dapat mempromosikan berbagai kuliner asli Indonesia ini agar lebih dikenal oleh wisatawan.</p>
  46. <h2 style="text-align: justify;">Gastrodiplomasi</h2>
  47. <p style="text-align: justify;">Dalam mendukung potensi pariwisata Indonesia yang dimana ini berfokus pada tujuan wisata kuliner yang begitu beragam, maka diperlukan strategi dan perencanaan yang baik untuk dapat mempromosikan dan mengenalkan kepada dunia luar terkait potensi wisata kuliner Indonesia ini, maka dalam rangka membantu mempromosikan itu semua, konsep Gastrodiplomasi lah yang sangat cocok untuk kemudian dijadikan sebagai wadah untuk memperkenalkan potensi wisata<br />
  48. Indonesia ini karena sebagaimana yang kita ketahui bersama Gastrodiplomasi merupakan diplomasi yang memadukan diplomasi budaya dan juga diplomasi kuliner di dalamnya untuk kemudian membentuk nation branding suatu negara agar dapat dikenal oleh negara lainnya dan untuk membangun ciri khas tersendiri bagi negara tersebut. Gastrodiplomasi juga memiliki potensi untuk dapat sukses dilakukan oleh Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara eksportir rempah terbesar di dunia sehingga hal ini akan membuat negara lain dan masyarakat luar semakin<br />
  49. yakin bahwa Indonesia memiliki potensi wisata kuliner yang menarik untuk dicoba karena dari rempah-rempah tersebut menghasilkan kuliner yang beragam dan mempunyai cita rasa khas dari masing-masing daerah asalnya.</p>
  50. <p style="text-align: justify;">Dalam majalah ini kami akan membawa para pembaca untuk lebih mengenal Masakan Indonesia dimana kami akan mencoba menggambarkan lebih dalam terkait masakan itu sendiri sehingga kemudian para pembaca mempunyai bayangan tersendiri mengenai kuliner Indonesia dan mengetahui tentang kuliner Indonesia ini agar nantinya banyak dari wisatawan yang kemudian tertarik untuk mencoba kuliner Indonesia yang begitu beragam sehingga setelah banyaknya wisatawan yang mencoba berbagai makanan Indonesia dan membuat kuliner Indonesia begitu digemari, hal inilah yang kemudian akan mendatangkan banyak wisatawan untuk datang tidak hanya berwisata alam dan budaya namun juga melakukan wisata kuliner.</p>
  51. <p style="text-align: justify;">Tujuan dari dibuatnya majalah ini adalah untuk memberikan gambaran lebih jauh terkait kuliner asli Indonesia kepada wisatawan agar menarik wisatawan untuk mencoba kuliner Indonesia yang belum banyak dicoba sebelumnya, selain itu juga untuk mendukung pariwisata Indonesia, melalui pengenalan kuliner Indonesia yang beragam diharapkan dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak tidak hanya untuk berwisata budaya dan alam, tetapi juga berwisata kuliner.</p>
  52. ]]></content:encoded>
  53. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/world/konsep-gastrodiplomasi-dalam-pengenalan-pariwisata-indonesia-melalui-wisata-kuliner/feed/</wfw:commentRss>
  54. <slash:comments>0</slash:comments>
  55. </item>
  56. <item>
  57. <title>DPRK’s Malligyong-1 and It’s Implications for the Inter-Korean Relations</title>
  58. <link>https://penstudi.id/world/dprks-malligyong-1-and-its-implications-for-the-inter-korean-relations/</link>
  59. <comments>https://penstudi.id/world/dprks-malligyong-1-and-its-implications-for-the-inter-korean-relations/#respond</comments>
  60. <dc:creator><![CDATA[Lalu Mochamad Ridho Luthfi Nata]]></dc:creator>
  61. <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 16:59:14 +0000</pubDate>
  62. <category><![CDATA[International]]></category>
  63. <category><![CDATA[Politics]]></category>
  64. <category><![CDATA[World]]></category>
  65. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2726</guid>
  66.  
  67. <description><![CDATA[North Korea has used various means to continue to increase its country&#8217;s strength. There&#8217;s no stopping for that. Last November 21, the Korean Central News Agency (KCNA), a news agency from North Korea, released news that North Korea had succeeded in launching a spy satellite, Malligyong-1, after several failures last year. First failure was in [&#8230;]]]></description>
  68. <content:encoded><![CDATA[<p>North Korea has used various means to continue to increase its country&#8217;s strength. There&#8217;s no stopping for that. Last November 21, the Korean Central News Agency (KCNA), a news agency from North Korea, released news that North Korea had succeeded in launching a spy satellite, Malligyong-1, after several failures last year. First failure was in May, and the next one was in August. This failure was caused by the launch rocket used to carry the reconnaissance satellite falling during the third stage. This launch has generated various responses from various corners, especially neighboring South Korea. The question is, how did South Korea respond to this action? What are the implications for bilateral relations between the two countries</p>
  69. <p>Before we go too deep into this issue, it is better to understand the situation of the Korean Peninsula historically first. Starting from the beginning of the separation of the peninsula to the ups and downs of tension that have occurred recently. This will help us understand the context of tensions that occur in Korea as a whole.</p>
  70. <blockquote><p><em>This content was originally written for an undergraduate or Master&#8217;s program. It is published as part of our mission to showcase peer-leading papers written by students during their studies. This work can be used for background reading and research, but should not be cited as an expert source or used in place of scholarly articles/books.</em></p></blockquote>
  71. <h2>The Divisions of Korea</h2>
  72. <p>In 1905, the Japanese government unilaterally made a declaration and claimed that Korea was its protected area. In August 1910, Korea officially became a glorious colony of Japan. This was the first time the entire Korean Peninsula was under outside control. What made this even more galling was that Japan had been considered a cultural mentor years earlier.</p>
  73. <p>According to Young Lew, Japan&#8217;s population of Korea can be divided into three phases. In the first phase (1910-1919), Korea was treated with a cruel system, meaning that civilians were kept away from basic freedoms, even with violence. This finally ended in a movement called the March First Movement, or March 1 Movement. In the second phase (1919-1932), in response to the March 1 Movement, the Japanese population began to loosen up. In accordance with its form, in this phase Japan allowed the publication of several local newspapers, even political parties too. The third phase (1932-1945) was seen as a return to the cruel system of the first phase. Japan exploitatively used Korean resources to support and assist the various wars it carried out in several places (Lew, 2000)</p>
  74. <p>Japan&#8217;s treatment did not necessarily reduce the enthusiasm of Korean people to escape colonialism. This actually increased enthusiasm and nationalism not to be in the shadow of the Japanese empire. Various methods were used, both from within the country and the independence movement was carried out from abroad. Long story short, in August 1945, Hiroshima and Nagasaki landed atomic bombs belonging to the United States. This was a serious blow to Japan and affected the end of its population in various countries. Japan finally surrendered on August 15, 1945 and withdrew from Korea.</p>
  75. <p>After Japan surrendered, Korea felt they were truly free from colonialism. In fact they are in a new period under foreign rule. In a counterattack against Japan, the United States and the Soviet Union had succeeded in dividing Korea into two parts at the 38th parallel. Two days after the dropping of the atomic bomb on Hiroshima, the Soviet Union declared war on Japan. The United States saw that the best way to prevent all of Korea from falling to the Soviet Union was to divide Korea in two. On the night of August 10-11, the day after the atomic bomb was dropped on Nagasaki,<br />
  76. America and the Soviets discussed the decision. On August 16, Joseph Stalin kept his promise to President Truman, the north of the 38th parallel became Soviet territory, while the south came under United States control. The influence of these two countries ultimately shaped political developments in both countries in fundamental ways.</p>
  77. <p>The UN General Assembly adopted a resolution on Korean unification by holding general elections that would be directed directly by the UN. The UN Temporary Commission for Korea (UNTCOK) was formed to carry out the general elections. The Soviet Union exercised its veto power and rejected the decision. UNTCOK continues to strive to hold general elections in areas where there is no agreement, namely, the southern part of Korea. This election resulted in Syngman Rhee as the first president of the Republic of Korea. In other parts of Korea, the formulation of a constitution had begun and elections were held to form the Supreme People&#8217;s Assembly of Korea, or the Supreme People&#8217;s Assembly of Korea. This assembly then ratified the constitution and appointed Kim Il-sung as leader of the Democratic People&#8217;s Republic of Korea. After the formation of new governments in both Koreas, America and the Soviets finally slowly left Korea.</p>
  78. <p>Even though they are separate and have their own governments, the two Koreas still feel that their territory is the entire Korean peninsula. Even up to a certain time, Korea led by Kim Il-sung felt that Seoul was its capital. Based on this idea, the Korean War (1950-1953) broke out with the North attacking the South. This war involved several other parties, UN troops, most of whom came from the United States, helping the South, and China helping the North. This war ended in a ceasefire agreement, a kind of armistice agreement, and no peace agreement. Since then, Korea has been completely divided into two. Both officially became members of the UN in 1991.</p>
  79. <h2>Security Dilemma</h2>
  80. <p>In simple terms, a security dilemma is a situation in which a state seeks to ensure its security by increasing its power, but is perceived as a threat by other parties. According to Shipping Tang, in an anarchy situation, two countries are defensive realists &#8211; where both countries have no intention of threatening each other. However, neither of them can be sure what they will do, either now or in the future. One way to maintain security is to increase strength or power. However, this method has the potential to be misinterpreted by other countries. Other countries may consider that the increase in strength is being carried out to attack themselves. In the end, both countries continue to accumulate their power to feel safe (Tang, 2009). This kind of situation is called a security dilemma.</p>
  81. <p>There are three essential aspects that can determine whether an incident can be said to be a security dilemma or not (Tang, 2009). First, anarchy, the security dilemma must be in a situation of anarchy because this is what brings countries to feelings of uncertainty and even fear. So there is a feeling that they have to survive and be safe. Second, there are no malicious intentions from all parties. This means that every action taken to survive is not based on evil intentions. Third, accumulation of strength, which means that both countries are trying to continue to increase their strength. This is important because this is the method that is felt to be able to survive the anarchy situation.</p>
  82. <h2>Post-launch of Malligyong-1</h2>
  83. <p>If we refer to a realist view, the situation on the Korean Peninsula can be said to be anarchy. Anarchy is a situation where there is no authority higher than the state, this forces the state to carry out self-help (Weber, 2009). In the realism view, every action taken by a state at the international level is indeed a strategic choice chosen by the state because of the absence of a higher authority than usual, usually carried out to achieve its interests (Hooghe et al., 2019). So there will always be the potential for conflict and competition in international politics. What happens on the Korean Peninsula is that countries collaborate not because they are good, but because they have interests they want to achieve.</p>
  84. <p>The day after the launch of Pyongyang&#8217;s surveillance satellite, Seoul suspended part of the contents of the Military Agreement that the two concluded in 2018. They felt that the actions taken by Pyongyang were not in accordance with their agreement. Seoul&#8217;s national security council said the suspension meant the restoration of reconnaissance and surveillance operations around the military demarcation line (Guardian, 2023). This is a form of Seoul&#8217;s uncertainty regarding the actions that<br />
  85. Pyongyang will take in the future.</p>
  86. <p>On November 23, in response to the South&#8217;s suspension, North Korea officially terminated the entire military agreement (KCNA, 2023). Through KCNA, North Korea&#8217;s Ministry of Defense said that they would restore military activities on the border which had stopped for a long time since the military agreement. Continuing this decision, on August 24, Pyongyang was seen rebuilding 11 border guard posts that had previously been destroyed (Yonhap, 2023).</p>
  87. <p>On November 26, South Korea conducted joint exercises with Japan and the United States. Reporting from KCNA, in this exercise, the three countries specifically carried out anti-North Korean nuclear drills (KCNA, 2023). It didn&#8217;t stop there, surprisingly at the beginning of December, South Korea also launched its military surveillance satellite which was launched directly from California (NPR, 2023). This is South Korea&#8217;s attempt to overcome its lack of confidence and try to increase its power.</p>
  88. <p>On December 3, North Korea said that its satellite operations office had started operating and carrying out its mission. The various actions taken by these two countries are nothing more than efforts for self-help through strength competition. By continuing to accumulate power, countries hope that they can feel safe from their uncertainty and fear of what their opponents will do.</p>
  89. <h2>Implications for Inter-Korean Relations</h2>
  90. <p>Recent events will certainly have a strong impact on inter-Korean relations. If a country is consciously accumulating power in response to the actions of other countries, we can certainly see that something is going on. This could have the effect of increasing tensions between the two countries, even regionally. Because it is not impossible that other countries in East Asia also feel insecure about the actions of Pyongyang and Seoul. High tensions can have an impact on security stability between the two countries. The stability that has been painstakingly built since the 2018 Military Agreement has certainly been disrupted.</p>
  91. <p>Apart from that, the dream of Korean reunification will definitely have to be abandoned for thetime being. Since 2018, various collaborations have been carried out by the two countries. This gives a breath of fresh air to their relationship. The two leaders were seen visiting each other, even at several world sporting events, Korea was seen parading under the Korean Unification flag. Seeing this, ordinary people will see that the hope of reuniting the two Koreas exists. As if they were at odds with the hope of reunification, the actions taken by both of them recently are actually<br />
  92. the opposite.</p>
  93. <blockquote><p>This implies that the dream must be left behind, at least for now.</p></blockquote>
  94. ]]></content:encoded>
  95. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/world/dprks-malligyong-1-and-its-implications-for-the-inter-korean-relations/feed/</wfw:commentRss>
  96. <slash:comments>0</slash:comments>
  97. </item>
  98. <item>
  99. <title>Diplomasi Kebudayaan: Menggali Kekuatan Dialog Antarbudaya</title>
  100. <link>https://penstudi.id/culture/diplomasi-kebudayaan-menggali-kekuatan-dialog-antarbudaya/</link>
  101. <comments>https://penstudi.id/culture/diplomasi-kebudayaan-menggali-kekuatan-dialog-antarbudaya/#respond</comments>
  102. <dc:creator><![CDATA[Redaksi Penstudi]]></dc:creator>
  103. <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 11:27:09 +0000</pubDate>
  104. <category><![CDATA[Culture]]></category>
  105. <category><![CDATA[Diplomacy]]></category>
  106. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2697</guid>
  107.  
  108. <description><![CDATA[Diplomasi kebudayaan adalah bentuk diplomasi yang semakin penting dalam era globalisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman saling antara negara-negara melalui pertukaran seni, ide, dan budaya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek yang lebih dalam mengenai diplomasi kebudayaan dan mengapa ini penting dalam konteks dunia yang semakin terhubung. 1. Pertukaran Seni dan Budaya [&#8230;]]]></description>
  109. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diplomasi kebudayaan adalah bentuk diplomasi yang semakin penting dalam era globalisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman saling antara negara-negara melalui pertukaran seni, ide, dan budaya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek yang lebih dalam mengenai diplomasi kebudayaan dan mengapa ini penting dalam konteks dunia yang semakin terhubung.</p>
  110. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;"><strong>1. Pertukaran Seni dan Budaya</strong></p>
  111. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;">Diplomasi kebudayaan seringkali melibatkan pertukaran seniman, pameran seni, pertunjukan budaya, dan festival. Negara-negara menggunakan seni sebagai cara untuk mengungkapkan nilai-nilai dan keindahan budaya mereka kepada dunia. Hal ini menciptakan kesempatan untuk mendalamkan pemahaman antarbangsa dan memperkaya warisan budaya global.</p>
  112. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;"><strong>2. Urgensi Bahasa</strong></p>
  113. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;">Bahasa adalah salah satu elemen kunci dalam diplomasi kebudayaan. Pelajaran bahasa asing dan program pertukaran siswa memungkinkan individu dari berbagai negara untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing memungkinkan dialog antarbudaya yang lebih dalam dan membuat pengalaman berinteraksi di negara asing lebih memuaskan.</p>
  114. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;"><strong>3. Promosi Keberagaman</strong></p>
  115. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;">Diplomasi kebudayaan merayakan keberagaman budaya dan meyakinkan dunia bahwa keberagaman adalah kekayaan, bukan ancaman. Ini membantu melawan stereotip negatif dan prasangka terhadap kelompok-kelompok etnis atau agama tertentu. Pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman budaya juga dapat mendukung upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di daerah yang terkena konflik etnis atau agama.</p>
  116. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;"><strong>4. Kontribusi untuk Pariwisata</strong></p>
  117. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;">Pameran seni, festival budaya, dan pertunjukan seni seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Ini menciptakan peluang ekonomi dan mendukung industri pariwisata negara. Selain itu, kunjungan wisatawan dapat menjadi cara nyata untuk memahami budaya suatu negara dan mendorong pertukaran antarbudaya.</p>
  118. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;"><strong>5. Diplomasi Melalui Pendidikan</strong></p>
  119. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;">Pendidikan adalah alat penting dalam diplomasi kebudayaan. Program pertukaran siswa, beasiswa, dan kemitraan universitas internasional memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar negeri dan merasakan budaya yang berbeda. Ini menciptakan ikatan antarbangsa yang kuat di antara generasi muda dan mempromosikan pemahaman lintas budaya yang mendalam.</p>
  120. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;"><strong>6. Memecahkan Misi Sulit</strong></p>
  121. <p style="padding-justify: 40px; text-align: justify;">Diplomasi kebudayaan juga telah digunakan dalam situasi di mana diplomasi konvensional telah gagal. Melalui pertunjukan seni, musik, atau seni pertunjukan lainnya, negara-negara dapat mencoba menjembatani kesenjangan politik dan memulihkan hubungan yang tegang.</p>
  122. <h3 style="text-align: justify;"><strong>Contoh Diplomasi Kebudayaan</strong></h3>
  123. <p style="text-align: justify;">Contoh nyata diplomasi kebudayaan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pertukaran budaya, festival, dan kolaborasi seni. Salah satu contoh yang menonjol adalah Festival Film Internasional Cannes di Prancis. Festival ini telah menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam industri film global, menarik ribuan orang dari berbagai negara setiap tahunnya. Di samping memamerkan film-film dari seluruh dunia, festival ini juga menawarkan platform bagi sineas dan seniman dari berbagai budaya untuk bertemu, berkolaborasi, dan menjalin hubungan bisnis. Ini menciptakan hubungan antarbudaya yang kuat dalam industri film.</p>
  124. <h3 style="text-align: justify;"><strong>Dampak Diplomasi Kebudayaan</strong></h3>
  125. <p style="text-align: justify;">Salah satu studi kasus yang menggambarkan dampak positif diplomasi kebudayaan adalah hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok melalui program Pusat Konfusius. Program ini didirikan oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok di seluruh dunia. Melalui program ini, ribuan siswa dan individu di berbagai negara belajar tentang bahasa Tionghoa, seni tradisional, dan budaya Tiongkok. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang Tiongkok tetapi juga membuka pintu untuk dialog antarbudaya yang lebih mendalam antara Amerika Serikat dan Tiongkok.</p>
  126. <h3 style="text-align: justify;">Peran Diplomasi Kebudayaan dalam Penyelesaian Konflik</h3>
  127. <p style="text-align: justify;">Sebagai contoh tentang bagaimana diplomasi kebudayaan dapat membantu menyelesaikan konflik, kita dapat merujuk pada peran Seni dan Budaya dalam perundingan perdamaian antara pemerintah Kolumbia dan pemberontak FARC (<em>Forces for Revolutionary Armed Conflict</em>) pada tahun 2016. Dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif untuk perdamaian, seniman, musisi, dan seniman dari berbagai latar belakang budaya datang bersama untuk mengadakan pertunjukan seni, konser, dan pameran budaya yang mendalam. Ini membantu memecah ketegangan dan memulihkan hubungan antara pemerintah dan pemberontak, yang pada akhirnya menghasilkan perjanjian perdamaian historis.</p>
  128. <h3 style="text-align: justify;"><strong>Pengaruh Diplomasi Kebudayaan dalam Pariwisata</strong></h3>
  129. <p style="text-align: justify;">Salah satu negara yang telah berhasil menggunakan diplomasi kebudayaan untuk mempromosikan pariwisata adalah Jepang. Melalui promosi budaya Jepang yang kaya, seperti festival hanami (melihat bunga sakura), tradisi geisha, seni kaligrafi, dan makanan Jepang yang lezat, Jepang telah menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan tetapi juga memungkinkan wisatawan untuk mengalami dan memahami budaya Jepang, menciptakan hubungan positif antara Jepang dan negara-negara lain.</p>
  130. <p style="text-align: justify;">Semua contoh di atas menunjukkan bagaimana diplomasi kebudayaan memiliki kemampuan untuk mempromosikan pemahaman, perdamaian, dan hubungan positif antara berbagai budaya di dunia, membantu menjembatani perbedaan dan menciptakan dunia yang lebih berdampingan secara harmonis. Dalam intinya, diplomasi kebudayaan adalah alat yang kuat dalam mempromosikan perdamaian dan pemahaman di dunia yang semakin terhubung. Melalui seni, bahasa, pendidikan, dan promosi keberagaman budaya, negara-negara dapat menjembatani perbedaan budaya dan membangun jembatan antarbangsa yang kuat. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana budaya dan seni dapat digunakan sebagai alat diplomasi untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis.</p>
  131. <h3 style="text-align: justify;">Referensi</h3>
  132. <p style="text-align: justify;">Festival de Cannes Official Website: [https://www.festival-cannes.com/]</p>
  133. <p style="text-align: justify;">The Confucius Institute Headquarters (Hanban): [http://english.hanban.org/]</p>
  134. <p style="text-align: justify;">The Guardian &#8211; &#8220;Art and music bring peace in Colombia&#8221; [https://www.theguardian.com/world/2016/aug/24/colombia-peace-farc-rebels-art-music]</p>
  135. <p style="text-align: justify;">Japan National Tourism Organization: [https://www.japan.travel/en/]</p>
  136. <p style="text-align: justify;">
  137. ]]></content:encoded>
  138. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/culture/diplomasi-kebudayaan-menggali-kekuatan-dialog-antarbudaya/feed/</wfw:commentRss>
  139. <slash:comments>0</slash:comments>
  140. </item>
  141. <item>
  142. <title>Feminisme dalam Ilmu Hubungan Internasional: Pandangan Kritis Terhadap Gender dan Kekuasaan</title>
  143. <link>https://penstudi.id/world/feminisme-dalam-ilmu-hubungan-internasional-pandangan-kritis-terhadap-gender-dan-kekuasaan/</link>
  144. <comments>https://penstudi.id/world/feminisme-dalam-ilmu-hubungan-internasional-pandangan-kritis-terhadap-gender-dan-kekuasaan/#respond</comments>
  145. <dc:creator><![CDATA[Redaksi Penstudi]]></dc:creator>
  146. <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:32:34 +0000</pubDate>
  147. <category><![CDATA[Opinion]]></category>
  148. <category><![CDATA[World]]></category>
  149. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2694</guid>
  150.  
  151. <description><![CDATA[Feminisme dalam Ilmu Hubungan Internasional (IHI) memiliki dasar-dasar asumsi yang mendasari pandangan mereka terhadap hubungan internasional. Feminisme pada dasarnya merupakan gerakan yang berjuang untuk mengatasi ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks IHI, feminisme memandang bahwa gender tidak boleh diabaikan dalam politik, ekonomi, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Feminisme dalam IHI pertama kali diperkenalkan [&#8230;]]]></description>
  152. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Feminisme dalam Ilmu Hubungan Internasional (IHI) memiliki dasar-dasar asumsi yang mendasari pandangan mereka terhadap hubungan internasional. Feminisme pada dasarnya merupakan gerakan yang berjuang untuk mengatasi ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks IHI, feminisme memandang bahwa gender tidak boleh diabaikan dalam politik, ekonomi, sosial, dan aspek kehidupan lainnya. Feminisme dalam IHI pertama kali diperkenalkan melalui analisis yang dikembangkan oleh Stephan Leonard pada tahun 1990, yang menganggap feminisme sebagai teori kritis dengan tujuan menciptakan perubahan sosial.</p>
  153. <p style="text-align: justify;">Asumsi dasar feminisme dalam IHI melibatkan beberapa konsep kunci:</p>
  154. <ol>
  155. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Konsep Aktor Internasional</strong>: Feminisme menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan hak yang mencolok antara kedua jenis kelamin ini. Negara, sebagai aktor internasional utama, sering kali mempertahankan budaya patriarki dengan memberikan dominasi yang lebih besar kepada laki-laki. Feminisme mencermati bahwa negara berkontribusi dalam menciptakan konstruksi sosial yang mengutamakan maskulinitas.</li>
  156. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Konsep Kepentingan Nasional</strong>: Menurut pandangan feminisme, konsep kepentingan nasional hanyalah representasi dari maskulinitas. Hal ini karena proses perumusan kepentingan nasional sering kali dilakukan oleh laki-laki yang fokus pada aspek-aspek seperti kekuasaan, prestise, dan reputasi. Namun, jika perempuan terlibat dalam perumusan kepentingan nasional, maka prioritasnya mungkin berbeda, seperti perlindungan, keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.</li>
  157. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Konsep Struktur Internasional</strong>: Dalam perspektif feminisme, struktur internasional tidak dianggap sebagai anarki seperti dalam teori realis atau sebagai struktur kooperatif seperti dalam teori liberal. Feminisme melihat struktur internasional sebagai sebuah struktur yang timpang, di mana maskulinisme mendominasi polarisasi antar negara dan aktor internasional lainnya. Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu bentuk ketimpangan dalam struktur ini, dan feminisme bertujuan untuk mengimbanginya.</li>
  158. </ol>
  159. <p style="text-align: justify;">Feminisme dalam IHI menentang dominasi maskulin atas perempuan dalam hubungan internasional. Tujuannya bukan untuk menciptakan superioritas feminin, tetapi untuk mencapai keseimbangan antara kedua jenis kelamin dan menghapus subordinasi perempuan oleh laki-laki. Sebagian besar feminis menolak pendekatan positivisme dalam metodologi mereka, memilih pendekatan konstruktivis yang mengakui bahwa pengetahuan dibentuk oleh konteks budaya, sejarah, dan sosial.</p>
  160. <ol>
  161. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Konsep Gender</strong>: Feminisme menyoroti peran gender dalam hubungan internasional. Mereka menekankan bahwa gender bukan hanya masalah biologis, tetapi juga sosial dan budaya. Pandangan ini menantang stereotip gender tradisional yang telah memengaruhi banyak aspek kebijakan luar negeri dan diplomasi. Feminisme berpendapat bahwa peran perempuan dalam politik internasional seringkali diabaikan atau direduksi, dan hal ini perlu diperbaiki untuk mencapai kesetaraan sejati.</li>
  162. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Konsep Kekuasaan dan Dominasi</strong>: Feminisme dalam IHI mengeksplorasi konsep kekuasaan dan dominasi dari perspektif gender. Mereka mengidentifikasi bagaimana ketidaksetaraan gender memengaruhi distribusi kekuasaan di tingkat nasional dan internasional. Feminisme menunjukkan bahwa dominasi laki-laki atas perempuan tidak hanya terjadi di ranah domestik tetapi juga dalam hubungan antarnegara. Perempuan sering kali kurang diwakili dalam perundingan internasional dan proses pengambilan keputusan.</li>
  163. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Hubungan Internasional Praktis</strong>: Feminisme dalam IHI bukan hanya teori, tetapi juga aksi praktis. Mereka berperan dalam advokasi hak-hak perempuan di tingkat internasional, termasuk upaya untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, meningkatkan partisipasi perempuan dalam diplomasi, dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri. Feminisme telah membantu membentuk agenda global terkait gender dan memaksa lembaga internasional, seperti PBB, untuk mempertimbangkan isu-isu tersebut.</li>
  164. <li style="text-align: justify;"><strong>Feminisme dalam Transformasi Struktur Internasional</strong>: Salah satu kontribusi utama feminisme dalam IHI adalah upayanya untuk mengubah struktur internasional. Mereka mendukung pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai bagian integral dari sistem hukum internasional. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran terhadap kekerasan gender dan diskriminasi yang dihadapi perempuan di berbagai negara.</li>
  165. </ol>
  166. <p style="text-align: justify;">Kesimpulannya adalah feminisme dalam IHI menawarkan pandangan yang kritis terhadap hubungan internasional, dengan fokus pada gender, kekuasaan, dan perubahan sosial. Mereka mencari kesetaraan gender sejati dan berusaha menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks internasional.</p>
  167. ]]></content:encoded>
  168. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/world/feminisme-dalam-ilmu-hubungan-internasional-pandangan-kritis-terhadap-gender-dan-kekuasaan/feed/</wfw:commentRss>
  169. <slash:comments>0</slash:comments>
  170. </item>
  171. <item>
  172. <title>Idiosinkrasi George W. Bush dalam Invasi Amerika terhadap Irak</title>
  173. <link>https://penstudi.id/opinion/idiosinkrasi-george-w-bush-dalam-invasi-amerika-terhadap-irak/</link>
  174. <comments>https://penstudi.id/opinion/idiosinkrasi-george-w-bush-dalam-invasi-amerika-terhadap-irak/#comments</comments>
  175. <dc:creator><![CDATA[Azizah Sundusin Nita R]]></dc:creator>
  176. <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:34:04 +0000</pubDate>
  177. <category><![CDATA[Military]]></category>
  178. <category><![CDATA[Politics]]></category>
  179. <category><![CDATA[Security]]></category>
  180. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2588</guid>
  181.  
  182. <description><![CDATA[Saddam Hussein adalah Presiden Irak yang memiliki pengaruh besar pada peradaban Irak. Saddam Husein terus meningkatkan pengaruhnya, salah satu dengan menasionalisasikan banyak perusahaan minyak yang telah dipegang oleh pihak asing. Banyak Negara yang merasa terancam dengan pengaruh Saddam Husein, salah satunya adalah Amerika Serikat. Geroge W. Bush melemparkan tudingan kepada Irak bahwa Irak tengah memiliki [&#8230;]]]></description>
  183. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saddam Hussein adalah Presiden Irak yang memiliki pengaruh besar pada peradaban Irak. Saddam Husein terus meningkatkan pengaruhnya, salah satu dengan menasionalisasikan banyak perusahaan minyak yang telah dipegang oleh pihak asing. Banyak Negara yang merasa terancam dengan pengaruh Saddam Husein, salah satunya adalah Amerika Serikat. Geroge W. Bush melemparkan tudingan kepada Irak bahwa Irak tengah memiliki senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang pernah menyerang Amerika Serikat yaitu Al-Qaeda. Tulisan ini akan membahas tentang analisis pendekatan idiosinkratik terhadap kebijakan invasi Amerika terhadap Irak menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori idiosinkrasi.  Melalui pandangan idiosinkratik, kebijakan tersebut dipengaruhi oleh political history and personal experience Presiden Bush. Kemudian terdapat ego and ambition Presiden Bush untuk menguasai minyak Irak.</p>
  184. <p>oleh: <strong>Azizah Sundusin Nita R</strong></p>
  185. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  186. <hr />
  187. <h2 style="text-align: left;"><strong>Pendahuluan</strong></h2>
  188. <h3 style="text-align: left;"><strong>Latar Belakang</strong></h3>
  189. <p style="text-align: justify;">Irak merupakan sebuah kawasan subur yang terletak didaerah lembah sungai Eufrat dan Tigris. Irak memiliki potensi menjadi salah satu Negara terkaya di dunia, hal ini disebabkan karena Irak memiliki cadangan minyak bumi nomer dua terbesar di dunia selain itu, Irak juga memiliki gas alam yang melimpah. Salah satu Presiden Irak adalah Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah Presiden Irak yang memiliki pengaruh besar pada peradaban Irak. Saddam Husein terus meningkatkan pengaruhnya, salah satu dengan menasionalisasikan banyak perusahaan minyak yang telah dipegang oleh pihak asing. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk penghapusan pengaruh dan monopoli barat atau pihak asing pada Irak, selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan kekayaan Negara Irak kepada rezim yang berkuasa.</p>
  190. <p style="text-align: justify;">Namun ternyata, banyak Negara yang merasa terancam dengan pengaruh Saddam Husein, salah satunya adalah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat yaitu Geroge Walker Bush melemparkan tudingan kepada Irak bahwa Irak tengah memiliki senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang pernah menyerang Amerika Serikat yaitu Al-Qaeda. Tertuduhnya Irak sebagai Negara yang mengembangkan senjata pemusnah massal menjadikannya sasaran invasi oleh Amerika dan sekutunya.  Berbagai macam dukungan dan kecaman diterima oleh Amerika Serikat atas keputusannya untu menginvasi Irak karena tuduhan Irak tengah mengmbangkan senjata pemusnah massal tidak terbukti.</p>
  191. <p style="text-align: justify;">Inggris sebagai sekutu Amerika Serikat menjadi garda terdepan untuk mendukung kebijakan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak. Lain halnya dengan Negara Prancis, Russia, Jerman dan sebagian Uni Eropa mengajukan untuk dikirimnya kembali tim inspeksi untuk menyelidiki lagi tudingan tersebut. Tim inpeksi telah diturunkan dari PBB dan dari Amerika Serikat, namun tetap saja hasilnya Irak tidak terbukti tengah mengembangkan atau sedang memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan oleh Amerika Serikat dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama untuk menginvasi Irak.</p>
  192. <p style="text-align: justify;">Analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap keputusannya menginvasi Irak melalui pandangan idiosinkratik bahwa kebijakan tersebut dipengaruhi oleh <em>political history and personal experience</em> Presiden Bush. Kemudian terdapat <em>ego and ambition </em>Presiden Bush untuk menguasai minyak Irak.</p>
  193. <h3 style="text-align: left;"><strong>Rumusan Masalah</strong></h3>
  194. <p style="text-align: justify;">Bagaimana analisis pendekatan idiosinkratik terhadap kebijakan invasi Amerika terhadap Irak?</p>
  195. <p style="text-align: left;"><strong> </strong></p>
  196. <h2 style="text-align: left;"><strong>Kerangka Teori</strong></h2>
  197. <p style="text-align: justify;">Kebijakan Amerika dalam menginvasi Irak dipengaruhi oleh faktor idosinkratik dari Presiden Bush. Menurut John Rourke yang dikutip dari buku Umar Suryadi Bakry dalam bukunya dasar-dasar hubungan internasional adalah Idiosinkratik merupakan sebuah pendekatan yang melihat karakter, psikologi, <em>image </em>dari seorang pemimpin yang dimana karakter dan psikologi seorang pemimpin dapat mempengaruhi hasil keputusan atau kebijakan seorang pemimpin atau pembuat kebijakan.</p>
  198. <p style="text-align: justify;">Teori idiosinkratik yang dikutip dari jurnal hubungan internasional universitas binus terbagi dalam beberapa tipe yaitu <em>personality and political leadership style, ego and ambition, political history and personal experience </em>dan <em>perception and operational reality. Personality and political leadership style </em>adalah kepribadian dan gaya kepemimpinan dari seorang individu, yang dimana kepribadian dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi seorang pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakannya. Dalam gaya kepemimpinan terdapat model atau tipe pemimpin salah satunya adalah <em>crusader </em>yang dimana Tipe pemimpin <em>crusader</em> adalah lebih cenderung tidak memperdulikan informasi yang berlawanan arah dengan pemikirannya dan tipe kepemimpinan ini cenderung lebih memberikan respon pada sesuatu atau peristiwa yang menjadi kepentingannya sejak awal.</p>
  199. <p style="text-align: justify;">Indikator teori idiosinkratik yang lainnya adalah <em>ego and ambition. </em>Ego dan ambisi seorang pemimpin tentu sangat mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya, ego dan ambisi akan memberikan dorongan kepada seorang pemimpin untuk melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah <em>political history and personal experience. </em>Masa lalu dan pengalaman pribadi seorang pemimpin tentu dapat mempengaruhi alur kebijakannya. Bagaimana ia akan membuat kebijakan dengan belajar dari masa lalu dan pengalaman pribadinya. Kemudian yang terakhir adalah <em>perception and operational reality. </em>Persepsi individu atau persepsi dari seorang pemimpin akan menunjang kemana arah suatu kebijakan luar negeri akan dibawa, melalui persepsi maka akan menimbulkan action yang nyata atau operasional yang nyata. Dalam hal ini Presiden Bush telah menggabungkan persepsi dan operasional realitinya dengan menginvasi Irak.</p>
  200. <p style="text-align: justify;">Teori idiosinkratik dalam menganalisis kebijakan Amerika menginvasi Irak akan menunjukkan bagaimana kepribadian dan gaya kepemimpinan Presiden Bush dalam memerintah Amerika Serikat. Teori idiosinkratik akan menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat diambil berdasarkan aspek idiosinkratik Presiden Bush.</p>
  201. <h2 style="text-align: left;"><strong>Pembahasan</strong></h2>
  202. <h3 style="text-align: left;"><strong>Sejarah Invasi Amerika terhadap Irak</strong></h3>
  203. <p style="text-align: justify;">Irak adalah negara yang memiliki sejarah peradaban yang terbilang sangat panjang. Bahkan, peradaban Irak adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Irak diperintah oleh Saddam Husein, Saddam Husein adalah Salah seorang Presiden Irak yang telah banyak memberi pengaruh terhadap Irak, salah satu tindakan Presiden Irak yang berpengaruh ialah dengan  menasionalisasikan atau mengambil alih kembali banyak perusahaan minyak yang telah dikuasai dan dipegang oleh pihak asing. Tindakan tersebut bertujuan untuk menghapus dominasi dan monopoli Barat atas Irak sekaligus untuk mengembalikan kekayaan Irak kepada pemerintah yang berkuasa. Saddam Husein telah menciptakan sebuah sistem pertahanan dalam negeri yang mampu menangkal dan menggagalkan setiap usaha kudeta dari golongan mayoritas Syiah ataupun Kurdi. Sistem pertahanan tersebut berpusat pada pembangunan militer Irak.</p>
  204. <p style="text-align: justify;">Kehebatan dan pengaruh Saddam Husein ternyata telah menimbulkan keresahkan dan menanamkan kekhawatiran terhadap Amerika Serikat, kemudian Amerika Serikat yang menganggap Irak sebagai ancaman karena Amerika menduga Irak memiliki bom nuklir senjata pemusnah massal dan karena hal tersebut Amerika kemudian mengeluarkan kebijakan dan memutuskan untuk menyerang dan menginvasi Irak. Pada tanggal 21 Maret 2003  Amerika Serikat dan koalisinya yaitu Inggris, Spanyol, dan Australia menginvasi dan melakukan agresi militer kepada negara Irak. Invasi tersebut juga terjadi karena Irak dianggap tidak mau bekerjasama dengan tim senjata PBB untuk melucuti senjata pemusnah massal kimia ataupun biologi yang sudah dimiliki Irak.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> Karena Irak menganggap dirinya tidak memiliki senjata pemusnah massal tersebut.</p>
  205. <p style="text-align: justify;">Kemudian Amerika Serikat dengan bantuan koalisinya melancarkan perang dan agresi militernya terhadap Irak yang dilaksanakan pada Maret 2003. Tujuan utama agresi militer tersebut adalah untuk menjatuhkan dan melengserkan Saddam Hussein. Perang tersebut dilegalkan karena AS meluncurkan tuduhan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein memiliki bom nuklir dan senjata penghancur massal ditambah dengan anggapan bahwa Irak tidak mau bekerja sama dengan tim senjata PBB, hal tersebu t memberikan peluang besar kepada Amerika untuk menginvasinya. Namun dari sejak awal sampai penarikan terakhir pasukan Amerika Serikat dari Irak yaitu pada tahun 2011 bom nuklir dan senjata pemusnah massal yang dimiliki oleh Irak tidak pernah ditemukan.</p>
  206. <p style="text-align: justify;">Ketika Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk menginvasi Irak tidak sedikit Negara yang tidak mendukung rencana invasi Amerika Serikat ke Irak tersebut. Karena bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan. Dengan tidak adanya bukti Negara atau pihak lain takut bahwa invasi ini akan berdampak buruk bagi Amerika Serikat sendiri lebih-lebih kepada Irak. Sebab dengan menginvasi Irak berpotensi menimbulkan kehancuran dan bencana akibat dari perang atau krisis kemanusiaan yang ada pada kedua Negarat yaitu Amerika dan Irak. Walau demikian, preiden Amerika Serikat yaitu Presiden Bush tetap pada pendiriannya untu melancarkan invasi terhadap Irak.</p>
  207. <p style="text-align: justify;">Presiden Amerika Serikat yang menginvasi Irak adalah George W Bush. Bush adalah Presiden ke-43 Amerika Serikat. Ia menjabat sebagai Presiden di AS sebanyak 2 periode, pertama ia dilantik pada tanggal 20 januari 2001 dan berakhir pada tahun 2004, untuk kePresidenannya yang kedua, Bush mengkampanyekan keputusannya untuk melakukan peran terhadap terorisme dan perang melawan Irak dijadikan isu sentral. Melalui hal tersebut Bush memperoleh suara mayoritas dan memenangkan pemilu, kemudian Bush terpilih kembali pada tahun 2004 dan kepemimpinannya berakhir pada tahun 2009. Presiden Bush kemudian mengeluarkan kebijakan menginvasi Irak dan salah satu faktor yang mempercepat kebijakan tersebut adalah karena mayoritas masyarakat Amerika percaya bahwa Saddam Husein yaitu Presiden Irak memiliki hubungan dengan serangan kelompok Al-Qaidah di Amerika Serikat.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></p>
  208. <p style="text-align: justify;">Saddam Husein yang merupakan Presiden Irak dikenal sebagai pemimpin yang dictator, masa kepemiminanya dari 1979-2003. Ia juga adalah pemimpin dari partai baath yang berkuasa sekitar 30 tahun. Bukti Saddam Husein memiliki senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaidah seperti yang dituduhkan Amerika Serikat tidak pernah ditemukan, walau begitu invasi Amerika tetap dilegalkan dan Amerika melancarkan perangnya pada tahun 2003 dan berhasil memenangkan perang tersebut dan berhasil juga menggulingkan kepemimpinan Saddam Husein.</p>
  209. <p style="text-align: justify;">Walaupun perang telah berakhir, tentara Amerika Serikat tetap mencari Saddam Husein selama Sembilan bulan dan pada 13 Desember 2003 Saddam Husein berhasil ditemukan dan ditangkap oleh tentara  Amerika Serikat. Saat dibekuk oleh tentara AS, Saddam Husein tidak memberontak sedikitpun, ia pasrah. Kemudian Saddam Husein diadili dengan tudingan kejahatan genosida terhadap rakyatnya sendiri pada tahun 2005. Akhirnya Saddam Husein di gantung mati pada Desember 2006.  Setelah itu, Amerika Serikat mengumumkan berakhirnya perang Irak pada 15 Desember 2011.</p>
  210. <p style="text-align: justify;">Dilansir dari BBC News, korban yang dihasilkan dari invasi Amerika terhadap Irak telah menelan korban jiwa hampir setengah juta yaitu 461.000 jiwa. Korban jiwa ini tidak hanya diakibatkan oleh perang saja namun berasal dari serangan kelompok dan kekerasan sekterian serta karena hancurnya prasarana di Irak.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> Dari awal invasi 2003 jumlah tentara yang dikerahkan turun ke lapangan oleh Amerika sekitar 100.000-150.000 tentara dan tentara Inggris berjumalah 46.000 tentara saat awal invasi. Sejak awal operasi pembebasan Irak, Amerika kehilangan banyak personilnya, korban dari tentara Amerika berjumlah 4.487 yang dimana 3.492 tewas pada saat agresi militer dan sekitar 32.000 orang menderita luka-luka.</p>
  211. <h3 style="text-align: left;"><strong>Alasan Invasi Amerika terhadap Irak</strong></h3>
  212. <p style="text-align: justify;">Amerika mengeluarkan kebijakan untuk menginvasi Irak dengan faktor penyebab utama ialah karena Amerika menuding Irak tengah memiliki bom nuklir dan senjata pemusnah massal, dan hal tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran dan Amerika merasa dirinya terancam dan atas dugaan tersebut Amerika melancarkan invasinya terhadap Irak dan invasi tersebut dilegalkan karena Irak telah menimbulkan ancaman jika benar Irak tengah mengembangkan bom nuklir senjata pemusnah massal.</p>
  213. <p style="text-align: justify;">Kemudian Faktor penyebab kedua agresi militer AS untuk menyerang Irak adalah ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein. Saddam Husein dituduh berkolaborasi dengan kelompok teror Al Qaeda, yang dimana kelompok Al-Qaeda pernah menyerang Amerika Serikat. Oleh sebab itu, menurut pemerintahan Bush, invasi ke Irak dianggap sebagai bentuk respon dari perang melawan teror. Serangan teroris menyebabkan pergeseran pandangan dan banyak dari masyarakat amerik tergeser oleh kelompok Al-Qaeda. Kemudian mayoritas pembuat kebijakan Amerika Serikat menyuarakan invasi ke Irak dan agresi militer terhadap Irak. Namun sampai akhir penarikan pasukan AS bukti Saddam pernah berhubungan bahkan berkolaborasi dengan Al Qaeda pun tidak pernah ada.</p>
  214. <p style="text-align: justify;">Faktor ketiga penyebab invasi Amerika terhadap Irak adalah Amerika menganggap invasi terhadap Irak ini adalah sebagai bentuk proses kebebasan Irak itu sendiri, karena rezim Saddam Husein dianggap sebagai salah satu rezim yang diktator di dunia. Oleh sebab itu, Pemerintah AS dan koalisinya yaitu Inggris, Spanyol dan Australia setuju untuk menyuarakan invasi kepada Irak dan memulai perang terhadap Irak. Gerakan pembebasan Irak dikenal sebagai “<em>Operation Iraqi Freedom</em>” oleh Amerika Serikat.</p>
  215. <p style="text-align: justify;">Faktor alasan keempat invasi Irak adalah karena Amerika Serikat dan Israel telah membentuk sebuah aliansi untuk melawan ancaman strategis yang berasal dan berkembang di Timur Tengah, aliansi ini tentu memberikan keuntungan bagi keduanya yaitu Amerika Serikat dan Israel. Bagi Amerika Serikat keamanan Israel adalah hal yang paling penting, karena Israel sering mendapatkan ancaman dan Amerika memprioritaskan keamanan Israel karena akibat dari ancaman kelompok teroris yang berasal dari  Arab dan negara-negara lainnya.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></p>
  216. <p style="text-align: justify;"> Faktor penyebab yang terakhir invasi Irak adalah karena faktor ekonomi yaitu penguasaan terhadap ladang minyak Irak, seperti yang kita ketahui, minyak Irak adalah yang terbesar kedua di dunia. Dalam hal ini, kepentingan Amerika Serikat pada sektor sumber daya minyak telah menjadi suatu hal yang krusial dan sudah menjadi sebuah keharusan. Kebijakan Amerika menginvasi Irak didorong oleh dukungan Israel dan motivasi untuk dapat mengontrol pasar minyak dunia, hal tersebut dilakukan agar AS dapat mengurangi ketergantungan dari eropa dan asia timur, oleh sebab itu, hegemoni Amerika Serikat tergantung pada minyak dan sumber daya energy. Berkaitan dengan hal tersebut, Amerika Serikat memposisikan Irak menjadi pangkalan militer strategisnya di Timur Tengah untuk mencapai penguasaan ladang minyak dan hegemoni di Timur Tengah.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> Dengan menguasai minyak Irak, Amerika tidak hanya akan bisa menghegemoni Timur Tengah saja, akan tetapi dengan penguasaan ladang minyak Irak, Amerika bisa menghegemoni banyak Negara bahkan dunia.</p>
  217. <p style="text-align: left;"><strong>Pengaruh Idiosinkrasi George W. Bush dalam Kebijakan Invasi Amerika terhadap Irak</strong></p>
  218. <p style="text-align: justify;">Dalam proses pengambilan keputusan terdapat faktor psikologis atau disebut idiosinkratik yang memengaruhi kebijakan yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan. Idiosinkratik berasal dari kata <em>ideology</em> dan <em>syncratic</em>. Definisi ideologi menurut Anthonio Gramsci adalah kerangka analisis untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah, sedangkan syncratic adalah suatu perpaduan dari segala hal yang baik dari segala yang ada. Sederhananya Idiosinkratik sendiri adalah sebuah pendekatan yang melihat karakter, psikologi, <em>image </em>dari seorang pemimpin yang dimana karakter dan psikologi seorang pemimpin dapat mempengaruhi hasil keputusan atau kebijakan seorang pemimpin atau pembuat kebijakan.</p>
  219. <p style="text-align: justify;">Menurut John Rourke dan Alex Mintz, pengaruh kebijakan Amerika menginvasi Irak dapat dilihat melalui pendekatan idiosinkratik. Ada beberapa aspek utama yang digunakan untuk melihat karakter individu atau ada beberapa tipe idiosinkratik salah satunya adalah <em>personality and political leadership style, ego and ambition, political history and personal experience </em>dan <em>perception and operational reality.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em> Kebijakan Presiden Bush dalam menginvasi Irak dapat dianalisis melalui tipe-tipe idiosinkratik tersebut.</p>
  220. <p style="text-align: justify;"><em>Personality and political leadership style </em>adalah Kepribadian dan gaya kepemimpinan politik, setiap pemimpin akan menghadapi beragam tantangan dan kendala dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya, sehingga pemimpin dituntut untuk merumuskan strategi kepemimpinan yang efektif (Rourke, 2007). Sikap atau prilaku pemimpin dapat mempengaruhi model kepemimpinannya dan caranya untuk mengambil sebuah kebijakan. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan Presiden AS George W Bush terbilang tertutup, hal ini dapat dilihat pada kepribadian Presiden Bush yang tidak menerima informasi baru dan lebih focus kepada tujuan dan persepsi awalnya. Dalam <em>Personality and political leadership style, </em>terdapat tipe kepemimpinan yaitu <em>Crusader. </em>Tipe kepemimpinan <em>crusader</em> adalah lebih cenderung tidak memperdulikan informasi yang berlawanan arah dengan pemikirannya dan tipe kepemimpinan ini cenderung lebih memberikan respon pada sesuatu atau  peristiwa yang menjadi kepentingannya sejak awal.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> Dalam hal ini, Presiden Bush cenderung mengabaikan informasi atau pendapat dari pemimpin Negara lain, terbukti saat banyak Negara seperti Prancis, Russia dan Negara lainnya menentang keputusannya untuk menginvasi Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal, namun hal tersebut tidak terbukti, walau demikian Presiden Bush tetap melancarkan invasinya.</p>
  221. <p style="text-align: justify;">Faktor kedua idiosinkratik yang mempengaruhi kebijakan Presiden Bush adalah <em>ego and ambition, </em>yang dimana <em>ego and ambition </em>adalah suatu keinginan yang harus diwujudkan dan disertai dengan kepentingan individu yang sangat kuat untuk membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Ego dan ambisi Presiden Bush sangat terlihat ketika ia menuding Irak memiliki senjata pemusnah massal sebagai alasan utama ia menginvasi Irak, akan tetapi hal tersebut tidak terbukti, namun Presiden Bush tetap melakukan invasi kepada Irak, invasi Amerika ke Irak adalah semata-mata ambisi Presiden Bush untuk menguasai minyak Irak, karena minyak Irak adalah kedua terbesar didunia, dengan menguasai minyak Irak Amerika dapat menguasai Timur Tengah melalui minyak Irak. Dan invasi ke Irak adalah ego dan ambisi Amerika untuk menyebarluaskan demokrasi.</p>
  222. <p style="text-align: justify;">Faktor ketiga analisis idiosinkratik dalam kebijakan invasi Amerika adalah <em>political history and personal experience</em>. <em>Political history and personal experience </em>adalah pengalaman politik seorang pemimpin politik secara historic yang dapat mempengaruhi si pembuat kebijakan dan dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Karena pengalaman pribadinya Salah satu alasan Presiden Bush menginvasi Irak adalah karena kegagalan ayahnya yaitu Presiden ke-41 George H. W Bush gagal dalam menjatuhkan kekuasaan Saddam Husein ketika Irak menginvasi Kuwait. oleh sebab itu Presiden Bush menginvasi Irak berdasarkan <em>political history and personal experience</em> dari ayahnya dan dengan menginvasi Irak Presiden Bush mewujudkan keinginan ayahnya.</p>
  223. <p style="text-align: justify;">Analisis idiosinkratik yang keempat andalah <em>perception and operational reality. </em>Sebuah persepsi dapat sangat mempengaruhi individu atau pembuat keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan. Persepsi tercipta karena adanya pandangan pribadi dari seorang individu, persepsi adalah kunci dalam kebijakan karena persepsi dapat membentuk realitas oprasional. Dalam hal ini, kebijakan Presiden Bush menginvasi Irak adalah karena persepsi dan dugaannya bahwa Irak tengah mengembangkan nuklir senjata pemusnah massal yang menjadi ancaman karena sangat berbahaya. Kemudian operasional realitinya adalah dengan Presiden Bush memngeluarkan kebijakan untuk menginvasi Irak karena merasa terancam. Namun alasan utama Presiden Bush menginvasi Irak adalah untuk melengserkan Saddam Husein.</p>
  224. <h2 style="text-align: left;"><strong>Penutup</strong></h2>
  225. <h3 style="text-align: left;"><strong>Kesimpulan</strong></h3>
  226. <p style="text-align: justify;">Agresi militer AS terhadap Irak telah mengakibatkan hampir seluruh fasilitas dan infrastruktur di Irak hancur. Agresi ini juga telah memakan beribu-ribu korban jiwa diperkIrakan korban akibat invasi Irak adalah sekitar 461.000 jiwa dan jutaan orang kehilangan keluarga dan rumah tempat tinggal mereka. Tidak terlupakan pusat-pusat peradaban Islam di Irak pun hancur berkeping akibat bombarder yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan koalisinya, kemudian Amerika dan koalisinya berhasil menumbangkan dan melengserkan rezim Saddam Hussein dan juga partai Baath-nya yang telah berkuasa selama 30 tahun. Saddam Husein lalu dikenakan hukuman gantung mati atas tuduhan Saddam Husein telah melakukan genosida terhadap rakyatnya sendiri.</p>
  227. <p style="text-align: justify;">Kebijakan invasi Amerika Serikat terhadap Irak adalah suatu masalah yang sangat serius. Perang yang terjadi diantara Amerika Serikat dan Irak adalah perang yang dinilai timpang tindih dan tidak seimbang, hal ini dapat dilihat dari faktor kekuatan militer satu sama lain. Amerika Serikat jauh lebih memadai daripada Irak.  Invasi Amerika Serikat menyebabkan banyak dampak negatif kepada rakyat Irak seperti disintegrasi penduduk dan yang paling fatal adalah banyak menimbulkan kematian. Tudingan bahwa Saddam Husein memiliki bom nuklir dan senjata pemusnah massal serta bukti bahwa Saddam Husein memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaeda sampai saat ini tidak terbukti.</p>
  228. <p style="text-align: justify;">Melalui idiosinkratik kebijakan politik luar negari Amerika Serikat dipengaruhi oleh beberapa tipe atau model analisis teori idiosinkratik. Yang dimana Presiden Bush selaku pembuat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kepribadian, psikologi dan karakteristiknya. Dalam idiosinkratik terdapat bagaimana kperibadian seorang individu dianalisis, dan bagaimana gaya kepemimpinan seorang individu, selain itu dalam idiosinkratik terdapat analisis tentang ego dan ambisi dari seorang pemimpin, sehingga ranah kebijakan seorang individu dapat dianalisis melalui ambisinya. Kemudian dalam idiosinkratik terdapat bagaimana menganalisis kebijakan seorang pemimpin dipengaruhi oleh masa lalu dan pengalaman seorang pemimpin. Selanjutnya analisis tipe idosinkratik adalah melalui persepsi dan operasional reality. Yang dimana persepsi seseorang tentu sangat berpengaruh pada kebijakan seorang pemimpin, dan melalui persepsi seorang pemimpin, dapat diketahui ke arah mana kebijakan seorang pemimpin. Kemudian persepsi akan melahirkan operasional reality. Operasional reality adalah sebagai bentuk respon dari persepsi, yang dimana persepsi diwujudkan dengan operasi atau <em>action</em> yang nyata.</p>
  229. <p style="text-align: justify;">Analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dikaji dengan teori idiosinkratik, melalui beberapa tipe analisis adalah sebagai berikut: yang pertama adalah <em>Personality and political leadership style. </em>Dapat dikatakan gaya kepemimpinan Presiden AS George W Bush terbilang tertutup, karena ia tidak menerima informasi baru dan cenderung focus dengan tujuan awalnya.. Dalam hal ini, Presiden Bush cenderung mengabaikan informasi atau pendapat dari pemimpin Negara lain, terbukti saat banyak Negara seperti Prancis, Russia dan Negara lainnya menentang keputusannya untuk menginvasi Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal, namun hal tersebut tidak terbukti, walau demikian Presiden Bush tetap melancarkan invasinya.</p>
  230. <p style="text-align: justify;">Faktor kedua idiosinkratik yang mempengaruhi kebijakan Presiden Bush adalah <em>ego and ambition, </em>yang dimana <em>ego and ambition</em>. Ego dan ambisi Presiden Bush sangat terlihat ketika ia menuding Irak memiliki senjata pemusnah massal sebagai alasan utama ia menginvasi Irak, akan tetapi hal tersebut tidak terbukti, namun Presiden Bush tetap melakukan invasi kepada Irak. Selanjutnya adalah <em>political history and personal experience</em>. <em>Political history and personal experience </em>adalah pengalaman politik seorang pemimpin politik secara historic yang dapat mempengaruhi si pembuat kebijakan dan dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Karena pengalaman pribadinya Salah satu alasan Presiden Bush menginvasi Irak adalah karena kegagalan ayahnya yaitu Presiden ke-41 George H. W Bush gagal dalam menjatuhkan kekuasaan Saddam Husein ketika Irak menginvasi Kuwait.</p>
  231. <p style="text-align: justify;">Tipe analisis idiosinkratik selanjutnya adalah <em>perception and operational reality.</em> Persepsi tercipta karena adanya pandangan pribadi dari seorang individu, persepsi adalah kunci dalam kebijakan karena persepsi dapat membentuk realitas oprasional. Dalam hal ini, kebijakan Presiden Bush menginvasi Irak adalah karena persepsi dan dugaannya bahwa Irak tengah mengembangkan nuklir senjata pemusnah massal yang menjadi ancaman karena sangat berbahaya. Kemudian operasional realitinya adalah dengan Presiden Bush memngeluarkan kebijakan untuk menginvasi Irak untuk menghentikan kegiatan pengembangan nuklirnya. Kebijakan Amerika dalam menginvasi Irak telah membuktikan bahwa idiosinkratik atau psikologi, karakteristik seseorang dapat mempengaruhi si pembuat kebijakan dan tentu saja akan mempengaruhi hasil kebijakan pula.</p>
  232. <h2 style="text-align: left;"><strong>Referensi</strong></h2>
  233. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Diana Puspita, dkk. “<em>Irak Pasca Invasi Amerika Serikat</em>”.  <a href="http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/downloadSuppFile/3163/267">http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/downloadSuppFile/3163/267</a></p>
  234. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Anonym. “<em>Masa Kepemimpinan George Walker Bush Di Amerika Serikat”. </em>2019. <a href="https://www.researchgate.net/publication/333803361_MASA_KEPEMIMPINAN_GEORGE_WALKER_BUSH_DI_AMERIKA_SERIKAT">https://www.researchgate.net/publication/333803361_MASA_KEPEMIMPINAN_GEORGE_WALKER_BUSH_DI_AMERIKA_SERIKAT</a></p>
  235. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Anonym. “<em>Perang Irak dalam Angka</em>”. 2013. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130216_irak_statistik">Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Laporan_Khusus/2013/02/130216_Irak_Statistik</a></p>
  236. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Dewi Ayu Wulandari. “<em>Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak Periode 2003-2010</em>”.  Vol. 1, No. 2, Tahun 2015, p. 133.  <a href="http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi">http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi</a></p>
  237. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Dewi Ayu Wulandari. “<em>Agresi Amerika Serikat Terhadap Irak Periode 2003-2010</em>”. p. 133.</p>
  238. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Umar Suryadi Bakry.<em> “</em><em>Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama”. </em><a href="https://books.google.co.id/books?id=-BVNDwAAQBAJ&amp;pg=PA237&amp;dq=pendekatan+idiosinkratik+dalam+analisis+politik+luar+negeri&amp;hl=id&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjo_o3bzpztAhXXYysKHT9yBDQQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&amp;q=pendekatan%20idiosinkratik%20dalam%20analisis%20politik%20luar%20neg/eri&amp;f=false">https://books.google.co.id/books?id=-BVNDwAAQBAJ&amp;pg=PA237&amp;dq=pendekatan+idiosinkratik+dalam+analisis+politik+luar+negeri&amp;hl=id&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjo_o3bzpztAhXXYysKHT9yBDQQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&amp;q=pendekatan%20idiosinkratik%20dalam%20analisis%20politik%20luar%20neg/eri&amp;f=false</a></p>
  239. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Anonym. “<em>Analisis Model Teori Idiosinkratik terhadap Kebijakan Luar Negeri Perdana Menteri John Howard (1996-2007) dalam Imigran Gelap di Australia</em>”. 2018. <a href="https://ir.binus.ac.id/2018/11/19/analisis-model-teori-idiosinkratik-terhadap-kebijakan-luar-negeri-perdana-menteri-john-howard-1996-2007-dalam-imigran-gelap-di-australia/">https://ir.binus.ac.id/2018/11/19/analisis-model-teori-idiosinkratik-terhadap-kebijakan-luar-negeri-perdana-menteri-john-howard-1996-2007-dalam-imigran-gelap-di-Australia/</a></p>
  240. ]]></content:encoded>
  241. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/opinion/idiosinkrasi-george-w-bush-dalam-invasi-amerika-terhadap-irak/feed/</wfw:commentRss>
  242. <slash:comments>1</slash:comments>
  243. </item>
  244. <item>
  245. <title>Kebijakan Uni Eropa dalam Merespon Krisis Energi Pasca Brexit</title>
  246. <link>https://penstudi.id/economy/kebijakan-uni-eropa-dalam-merespon-krisis-energi-pasca-brexit/</link>
  247. <comments>https://penstudi.id/economy/kebijakan-uni-eropa-dalam-merespon-krisis-energi-pasca-brexit/#respond</comments>
  248. <dc:creator><![CDATA[Dzia Istiqlal]]></dc:creator>
  249. <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:31:47 +0000</pubDate>
  250. <category><![CDATA[Economy]]></category>
  251. <category><![CDATA[Environment]]></category>
  252. <category><![CDATA[Foreign Policy]]></category>
  253. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2584</guid>
  254.  
  255. <description><![CDATA[Melalui terbelisitnya berbagai fakta mengenai dominannya Prancis dan Jerman setelah keluarnya Inggris dalam menahkodai arah organisasi supranasional Uni Eropa  (UE) menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, bisa terwujudkan apabila ada power yang dimiliki suatu negara. Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan luar negeri UE berkaitan dengan respon yang mereka berikan terhadap krisis energi yang menerjang terutama negara [&#8230;]]]></description>
  256. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Melalui terbelisitnya berbagai fakta mengenai dominannya Prancis dan Jerman setelah keluarnya Inggris dalam menahkodai arah organisasi supranasional Uni Eropa  (UE) menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, bisa terwujudkan apabila ada power yang dimiliki suatu negara. Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan luar negeri UE berkaitan dengan respon yang mereka berikan terhadap krisis energi yang menerjang terutama negara yang menjadi pemegang kunci seperti Jerman dan Prancis pasca keluarnya Inggris melalui peristiwa Brexit. Untuk memahami segala aspek permasalahan, tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menemukan dan menjelaskan semua informasi terkait yang didapatkan penulis. Hasil yang didapatkan penulis adalah dengan tidak adanya Inggris cukup mempengaruhi keadaan Uni Eropa khususnya slot pengisi sumber dana yang diisi oleh Jerman maupun Prancis dimana pendanaan ditutupi oleh kedua Negara tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi kebutuhan pada sektor sektor program yang dikembangkan khususnya pada permasalahan energi.</em></p>
  257. <p>oleh: <strong>Dzia Istiqlal</strong></p>
  258. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  259. <h2 style="text-align: left;"><strong>Pendahuluan</strong></h2>
  260. <h3 style="text-align: left;"><strong>Latar Belakang</strong></h3>
  261. <p style="text-align: justify;">Uni Eropa merupakan satuan politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 anggota negara, pada awal kehadiran Uni Eropa yaitu pasca berakhirnya perang Dunia ke 2 dimana Uni Eropa memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian tanpa adanya perang pada benu Eropa. Uni Eropa sendiri memerlukan waktu untuk membangun Persatuan tersebut dimana merekaa menyempurnakan persatuan tersebut melalui thapan yang jalan secara berangsur, melalui trakta demi traktat yang awalnya didirikan oleh  6 negara anggota pada tahun 1957 dan terus berkembang hingga saat ini menjadi 27 negara. Uni Eropa melalui traktat – traktat untuk membentuk kesepahaman antara anggota memunculkan berbagai kemajuan berupa kebijakan – kebijakan seperti Uni Eropa memiliki mata uang sendiri, dimana negara – negara anggota juga menggunakan mata uane Euro sebagai alat tukar resmi Uni Eropa, Uni Eropa juga memantau serta mengatur berbagai bidang seperti permasalahan perdagangan, pasar internasional, energi, komunikasi dan lainnya, Uni Eropa juga memiliki sistem pemerintahan yang rapi dan terperinci untuk menopang sistem kerja Organisasi supranasional Uni Eropa<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
  262. <p style="text-align: justify;">Dengan kehadiran Uni Eropa serta proses terbentuknya dan utuhnya Uni Eropa sampai saat ini tidak lepas dari porises waktu yang cukup lama diantaranya pembentukan ECSC (<em>European Coal and Steel Community</em>) pada 20 Januari 1950, kemudian berkembang menjadi EEC (<em>European Economic Community</em>) dan Euratom (<em>European Atomic Energi Community</em>). Dan pada tahun 1957 keduan komunitas yang dibentuknya akhirny dilebur kembali menjadi EC (European<em> Community</em>) dan pada tahun 1992 melalui trakta Maastricht Berganti nama menjadi EU (<em>European Union</em>). Dengan berkembang pestnya EU menjadi daya tarik beberapa negara di Eropa untuk menjadi anggota EU tidak terkecvuali Inggris juga memiliki minat untuk menjadi anggota Uni Eropa yang pada tahun 1961 mengajukan proposal keanggotan namun ditolak oleh Presiden Prancis Charles de Gaulle yang kala itu cukup dominan dalam menentukan arah keputusan Uni Eropa, namun Inggris telah sah menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1973 pasca berakhirnya jabatan Charle De Gaulle. Pada tahun 1954, adalah tahun terbentuknya Perjanjian Roma melalui kesepakatn 6 negara anggota pembentuk Uni Eropa dan membentuk European Economic Community – EEC (Masyarakat Ekonomi Eropa, dengan capaian akhir adalah membentuk pasar bersamapara anggota EEC telah sepakat untuk menghapus bea impor dan berbagai jenis pajak serta regulasi dalam transaksi ekonomi, serta mengatur juga lalu-lintas barang antar negara. serta negara-negara EEC juga cukup terbuka untuk menambah anggota baru yang ingin mengajukan untuk bergabung. Dengan terbukanya EEC pada Tahun 1973 bergabung Inggris, Irlandia dan Denmark bergabung dengan EEC. Kemudian tahun 1980-an disusul Yunani, Spanyol dan Portugal.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></p>
  263. <p style="text-align: justify;">Pada tanggal 1 November 1993, negara-negara MEE menyepakati Traktat Maastricht untuk mendirikan Uni Eropa. Kesepakatan itu menyepakati antara negara-negara anggota untuk bekerjasama di bidang keadilan dan keamanan. Selain itu, pengenalan mata uang bersama, euro, disepakati dalam perjanjian ini. Bergabung dengan UE mengharuskan Inggris untuk mengoordinasikan kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa. Inggris Raya juga merupakan salah satu anggota Uni Eropa dengan pendapatan nasional tertinggi. Sementara bagian dari Uni Eropa, Inggris juga menikmati berbagai manfaat, termasuk: B. Menghilangkan hambatan perdagangan dan mempromosikan impor dan ekspor di  Eropa. Namun, ini tidak serta merta memenuhi persetujuan semua pemangku kepentingan Inggris. Menyusul penilaian dan review efektivitas Inggris di Uni Eropa, beberapa Pihak telah menyatakan penentangan terhadap aksesi Uni Eropa ke Inggris.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p>
  264. <p style="text-align: justify;">Namun, keanggotaan Inggris berakhir pada tahun 2016, lebih tepatnya pada tanggal 23 Juni 2016 dimana masyarakat Inggris lebih menginginkan untuk tidak menjadi bagian dari Uni Eropa dimana keputusan ini ditentukan langsung oleh Perdana Menteri David Cameroon walaupun sebelumnya lebih menginginkan Inggris tetap sebagai bagian dari Uni Eropa dan justru sebagai pelakasana serta memiliki peran untuk menjalankan Referendum Brexit, Ini juga didukung oleh Partai Buruh, Hasil referendum menunjukkan bahwa rakyat Inggris ingin keluar dari Uni Eropa..<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> Namun, berbagai negosiasi perlu dilakukan antara kedua belah pihak untuk mengatur berbagai hal ke depan. Yang pertama adalah pemisahan ekonomi yang saat ini terikat antara Inggris dan Uni Eropa. Proses ini dapat memakan waktu dua tahun atau lebih, dan selama negosiasi ini Inggris akan dianggap sebagai negara anggota Uni Eropa. Artinya, Inggris harus mematuhi semua aturan dan perjanjian aksesi, tetapi tidak lagi memiliki suara dalam pengambilan keputusan.</p>
  265. <p style="text-align: justify;">Dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa jelas meninggalkan banyak kerugian, tidak hanya pihak Inggris sebagai negar yang memilih mundur tapi juga Induk Organisasi yaitu Uni Eropa yang juga mendapat dampak yang buruk berupa hilangnya kewajiban–kewajiban serta pos–pos yang ditinggal Inggris dan harus ditutup oleh anggota negara Uni Eropa lainnya. Hal ini juga berdampak pada pengambilan kebijakn dimana banyak kebijakan sangat bergantung kepda tiga negara kuat seperti Inggris, Perancis dan Jerman. Hal ini bisa terlihat bagaiamana dominasi ketiga negara tersebut salah satunya penolakan Jerman untuk mengikuti perubahan label produk dari “<em>Made in Germany” </em>menjadi “<em>Made in EU”</em> menjadi bukti kuat bahwa kekuatan suatu negara juga bisa memberi <em>pressure </em>pada suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa negara – negara lain masih memperlihatkan kelemhannya dan sulit untuk tidak satu jalur dari kebijakan uni eropa yang lebih didominasi jerman, prancis dan inggris. Namun bukan berarti secara penuh Uni Eropa dikontrol oleh Jerman dan Prancis dikarenakan Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang memiliki sistem internasional yang kuat dikarenakan tiga hal poin penting berupa <em>national consciousness, national sitution, </em>dan <em>nationalism.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><strong>[5]</strong></a></em></p>
  266. <p style="text-align: justify;">Melalui terbelisitnya berbagai fakta mengenai dominannya Prancis dan Jerman setelah keluarnya Inggris dalam menahkodai arah organisasi supranasional Uni Eropa menujukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, bisa terwujudkan apabila ada <em>power </em>yang dimiliki suatu negara. Negara anggota yang memiliki <em>power</em> kemampuan militer dan teknologi yang lebih mampuni dan memiliki sumbangsih kuat pada organisasi internasional seperti memiliki hak veto di dewan keamanan serta memiliki kekuatan ekonomi dunia memiliki sikap yang berbeda dibandingkan anggota yang tidak memiliki kekuatan seperti negara yang memiliki tersebut, hal ini memberikan dampak berupa hambatan pada kebijakan luar negri Uni Eropa karena memiliki kepentingan yang berbeda-beda<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> Hal ini menjadikan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa menjadi beban bagi anggota menengah ke bawah karena secara tidak langsung negara menengah kebawah akan mengikuti kebijakan negara yang memiliki power lebih besar, dikarenakan negara yang memiliki power akan cenderung bertindak secara bilateral, trilateral atau pengaturan terbatas. Hal ini bisa terlihat pada posisi kursi permanen dewan keamanan PBB serta status nuklir yang dimiliki Prancis serta Inggris yang sudah menyatakan keluar dari UE yang memiliki hak istimewa terhadap itu. Namn dalam pembuatan kebijakan luar negeri Uni Eropa tetap mempunyai syarat untuk bisa memberlakukan atau menetapkan kebijakan tersebut.</p>
  267. <p style="text-align: justify;">Ada beberapa alasan yang menjadikan Prancis dan Jerman memiliki dominasi dalam menentukan arah kebijakan mereka seperti Prancis yang memiliki pangkalan militer yang besar di luar negeri. Hal ini menjadikan Prancis tidak memberikan ruang pendapat bagi anggota lainnya terkhuss mengenai kerangka kerja dan legitimasi multilateral untuk tindak militerisasi. Dan terdapat kesenjangan kekuatan Uni Eropa adntara negara – negar akecil dibandingkan Prancis dan Jerman, namun kekuatan negara besar tersebut tidak cukup dan memiliki keterbatasan hal ini membuat dan membutuhkan kemitraan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dalam menentukan kebijakan luar negeri yang diterima secara masional dan internasional.</p>
  268. <p style="text-align: justify;">Hantaman demi hantaman terus menerjang Uni Eropa termaksud kembali pecahnya hubungan Ukraina dan Rusia, memberikan efek yang cukup serius terkhsus wilayah Uni Eropa, dimana anggota–anggota Uni Eropa memiliki ketergantngan pasokan energi dari Rusia, yang menjadi pertanyaan bagi tindakan yang diambil oleh Uni Eropa dalam upaya menanggulangi permasalahan krisis sumber daya energi ditengah-tengah pemberlakuan embargo terhadap Rusia engan harapan berhentinya Rusia untuk mengambil tindakan agresif terhadap Ukraina. Beberpa upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa mengambil jalan keluar dari kebutuhan energi berupa tindakan seperti membuat transisi energi ke bentuk sumber energi baru terbarukan (EBT). Hal ini perlu diambil agar Uni Eropa memiliki <em>power</em> terhadap Rusia dengan tidak terlalu bergantung terhadap energi milik Rusia. Rencana tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka, ada beberpa upaya untuk mewujudkan hal tersebut, melalui negara – negara Uni Eropa yang memiliki <em>power </em>lebih dominan dibandingakan anggota lainnya seperti Prancis dan Jerman.</p>
  269. <p style="text-align: justify;">Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah mengumumkan rencana pembangunan duabelas buah pembangkit listrik tenaga nuklir dengan tujuan untuk membatasi penjulan gas alam Rusia ke utilitas Prancis, serta tindakan mantan kanselir Jerman Gerhard Schroder yang kini menjabat sebagai chairman perisahaan minyak terbesar milik Rusia yaitu, Rosneft membantu Jerman untuk membekukan proyek pipa gas Nord Stream 2 walaupun status Jerman saat ini sangat dekat dengan Rusia. Upaya – upaya juga dilakukan oleh Jerman imana Jerman menyetujui anggaran sebesar Uss 68 Miliar pada bulan Desember 2021 mengeni proyek insfratuktur hijau dan iklim.<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a></p>
  270. <h3 style="text-align: left;"><strong>Rumusan Masalah</strong></h3>
  271. <p style="text-align: justify;">Berdasarkan latar belakang yang tercantum sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yaitu “<em>Bagaimana Peran Jerman dan Prancis pada Kebijakan Uni Eropa dalam Merespon Kebutuhan Pasokan Energi Pasca Brexit?”<a name="_Toc101014074"></a></em></p>
  272. ]]></content:encoded>
  273. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/economy/kebijakan-uni-eropa-dalam-merespon-krisis-energi-pasca-brexit/feed/</wfw:commentRss>
  274. <slash:comments>0</slash:comments>
  275. </item>
  276. <item>
  277. <title>Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia: Studi Kasus IA-CEPA</title>
  278. <link>https://penstudi.id/world/kerjasama-bilateral-indonesia-australia-studi-kasus-ia-cepa/</link>
  279. <comments>https://penstudi.id/world/kerjasama-bilateral-indonesia-australia-studi-kasus-ia-cepa/#respond</comments>
  280. <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ghufran Akbar]]></dc:creator>
  281. <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:24:39 +0000</pubDate>
  282. <category><![CDATA[Bilateral]]></category>
  283. <category><![CDATA[Cooperation]]></category>
  284. <category><![CDATA[World]]></category>
  285. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2580</guid>
  286.  
  287. <description><![CDATA[Tulisan ini akan membahas tentang isu-isu yang menjadi fokus negosiasi dalam menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Australia melalui IA-CEPA dimulai dari kasus-kasus yang berkaitan antara satu sama lain dari kedua belah negara serta keuntungan yang akan di dapatkan masing-masing negara setelah proses negosiasi Untuk memahami segala aspek permasalahan, tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam [&#8230;]]]></description>
  288. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Tulisan ini akan membahas tentang isu-isu yang menjadi fokus negosiasi dalam menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Australia melalui IA-CEPA dimulai dari kasus-kasus yang berkaitan antara satu sama lain dari kedua belah negara serta keuntungan yang akan di dapatkan masing-masing negara setelah proses negosiasi Untuk memahami segala aspek permasalahan, tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menemukan dan menjelaskan semua informasi terkait yang didapatkan penulis. Secara jelas, penulis menggunakan perspektif issue linkage untuk memahami isu-isu yang menjadi fokus negosiasi dalam menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Australia melalui IA-CEPA.</em></p>
  289. <p>oleh: <strong>Ahmad Ghufran Akbar</strong></p>
  290. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  291. <hr />
  292. <h2><strong>Pendahuluan</strong></h2>
  293. <p style="text-align: justify;">Awal mula munculnya IA-CEPA pada tahun 2005 setelah Indonesia dan Australia sepakat untuk berunding membahas mengenai kerjasama perekonomian kedua negara melalui <em>Joint Declaration Comprehensive Partnership</em>. Hasil dari perundingan berlanjut hingga tahap <em>Joint Feasibility Study</em> yang dilaksanakan pada tahun 2007 dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, dan akademisi guna melakukan kajian serta analisis terkait peluang dan hambatan yang akan terjadi. Setelah pembahasan mengenai analisis selesai, Indonesia – Australia yang diwakilkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan  Perdana Menteri Julia Gillard  sepakat untuk melakukan negosiasi pada tahun 2010. Dalam negosiasi tersebut terdapat poin – poin penting yang menjadi acuan utama bagi kedua pihak dalam negosiasi IA-CEPA.</p>
  294. <p style="text-align: justify;">Dalam pengembangannya, negosiasi kerjasama sempat terhenti pada tahun 2013 karena kondisi hubungan politik yang fluktuatif. Meskipun demikian, pada akhirnya Indonesia dan Australia sepakat untuk melakukan reaktivasi di 2016 yang bertujuan memberikan kontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih maju dan menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negosiasi IA- CEPA  dibangun atas dasar prinsip-prinsip dalam <em>Guiding Principles and Objectives</em>. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai alasan mengapa Australia ingin menjalin kembali kerjasama yang sebelumnya sempat terhenti pada tahun 2013?</p>
  295. <h2 style="text-align: left;"><strong>Kerangka Pemikiran</strong></h2>
  296. <h3 style="text-align: left;"><strong>Issue Linkage</strong></h3>
  297. <p style="text-align: justify;">Issue-linkage adalah kerjasama dengan cara membarter isu. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pertama, kita harus menentukan aktor-aktor siapa saja yang menjadi linker dan linkee.  <em>Linker</em> adalah pihak yang memberikan tawaran suatu ranah isu untuk bisa &#8216;dibarter&#8217; dengan ranah isu yang menjadi kepentingan pihak linkee.  Sementara itu, linkee adalah pihak yang ditawari bentuk kompensasi oleh pihak linker yang umumnya kepentingan <em>linkee</em> akan dapat tereduksi dan tergantikan dengan adanya kompensasi tadi.  Kedua, kita harus kepentingan apa yang dibawa oleh kedua pihak tersebut (<em>linker</em> dan <em>linkee</em>). Ketiga, kita harus melihat keuntungan yang didapat apakah absolut ataupun relatif.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
  298. <p style="text-align: justify;">Dalam hal ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai kepentingan yang dibawa oleh Australia sebagai linker terkait dengan berbagai issue politik seperti penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia dan eksekusi mati warga negara Australia oleh pemerintah Indonesia serta menjelaskan keuntungan yang didapat Australia sebagai linker apakah <em>relative gain</em> atau <em>absolut gain</em> dalam hubungan kerjasama IA-CEPA yang disepakati oleh kedua negara.</p>
  299. <h2 style="text-align: left;"><strong>Hasil dan Pembahasan</strong></h2>
  300. <h3 style="text-align: left;"><strong>Penyadapan Australia terhadap Indonesia</strong></h3>
  301. <p style="text-align: justify;">Sejak kasus pembocoran penyadapan yang dipublikasikan oleh mantan kontraktor NSA (<em>National Security Agency</em>) Amerika Serikat bernama Edward Snowden pada pertengahan tahun 2013. Snowden membocorkan semua data penyadapan yang diketahuinya selama bekerja di NSA dalam sebuah film dokumenter. Dengan memberikan data-data yang terkait penyadapan yang telah dilakukan oleh aliansi intelijen tersebut. Penyadapan telah dilakukan terhadap 35 kepala negara di dunia, seperti Brazil, Jerman, Perancis, termasuk juga Indonesia<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Dalam temuannya, aliansi NSA dan badan intelijen Australia bekerja sama untuk melakukan penyadapan terhadap petinggi-petinggi negara di Indonesia. Pembocoran isu tersebut disertai dengan berbagai bukti yang menunjukkan adanya enam lembar dokumen berisi data pribadi sembilan warga negara Indonesia lengkap dengan cara penyadapannya. Berbagai informasi seperti nama, jabatan, serta keterangan sinyal dan jenis telepon genggam yang digunakan. Laporan yang dibocorkan tersebut adalah milik dari Kementerian Pertahanan Australia (<em>Departement of Defence</em>).</p>
  302. <p style="text-align: justify;">Sebagai respons protes terhadap kasus penyadapan tersebut, Pemerintah Indonesia menghentikan semua kerjasama bilateral dengan Australia untuk sementara waktu. Presiden juga menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, serta meminta klarifikasi kepada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, terkait kasus yang terjadi. Kebijakan yang diambil Indonesia mengganggu stabilitas keamanan dan hubungan bilateral kedua negara, namun penyadapan merupakan ancaman kedaulatan yang menjadi prioritas politik luar negeri pemerintahan Presiden SBY. Dalam hal ini Australia berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan Indonesia sebagai mitra pentingnya.</p>
  303. <h3 style="text-align: left;"><strong>Kasus Duo Bali Nine 2015</strong></h3>
  304. <p style="text-align: justify;">Pada April 2005, kasus Bali Nine mencuat ke publik. Bali Nine adalah julukan yang dibuat oleh media bagi 9 warga negara Australia yang ditangkap atas kasus penyelundupan heroin. Persidangan dilakukan pada bulan September 2005 hingga Februari 2006 dan menjatuhkan vonis berbeda-beda. Hukuman paling berat dijatuhkan kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang mana divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Berbagai prosedur hukum telah dilakukan guna mengubah putusan tersebut, mulai dari mengajukan banding, kasasi, grasi, hingga pengkajian ulang, namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya eksekusi mati tetap dilakukan pada 29 April 2015 oleh regu tembak.</p>
  305. <p style="text-align: justify;">Sebelumnya Australia telah berusaha melakukan negosiasi dengan Indonesia untuk melakukan penukaran tahanan 3 WNI terpidana kasus narkoba di Australia untuk di tukar dengan Andrew dan Myuran. Mereka adalah Saud Siregar, Kristito Mandagi, dan Ismunandar, yang melakukan penyelundupan 390 kg heroin di Port Macquarie pada 1998. Selain itu, pada Maret 2015, Grand Mufti Australia, Dr. Ibrahim Abu Mohamed, dan beberapa ulama Australia pergi ke Indonesia untuk meminta dukungan dari NU dan Muhammadiyah. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>Namun hanya dapat bertemu dengan Menteri Agama Indonesia, ulama berusaha membujuk agar kedua terpidana mati Bali Nine dibebaskan dari vonis hukuman mati untuk diampuni serta direhabilitasi. Meski begitu, Grand Mufti tetap menghormati proses hukum yang berjalan di Indonesia.</p>
  306. <h3 style="text-align: left;"><strong>Prevent Terrorism</strong></h3>
  307. <p style="text-align: justify;">Seiring meningkatnya tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sebagaimana disoroti oleh peristiwa tragis baru-baru ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia seperti kasus bom Bali membuat Australia menggarisbawahi perlunya untuk lebih memperkuat upaya bilateral termasuk dalam kontra terorisme, dengan bekerja sama dalam berbagi informasi intelijen, kerja sama teknis, dan keamanan siber. Indonesia merupakan negara yang paling dekat dengan Australia sekaligus menjadi jalur masuk bagi setiap orang yang ingin menuju Australia sehingga dengan adanya kerjasama ini memudahkan kedua belah pihak terutama mengeksplorasi bidang-bidang utama untuk pekerjaan di masa depan termasuk memperkuat Australia dalam mencegah masuknya terorisme ke negaranya. undang-undang, kerja sama penegakan hukum, melawan pendanaan teroris, melawan ekstremisme kekerasan, berbagi intelijen dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas. Disepakati bahwa pejabat senior Indonesia akan mengunjungi Australia dalam waktu dekat untuk membahas cara-cara untuk lebih meningkatkan kerja sama intelijen bilateral untuk melawan ancaman terorisme.</p>
  308. <p style="text-align: justify;">Peningkatan kerja sama dalam mengatasi meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang terorisme asing terhadap keamanan domestik dan regional. Kedua negara sepakat untuk lebih memperkuat kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan militer, pertukaran informasi dan analisis, serta kemampuan teknologi, khususnya melalui Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).Di bidang keamanan cyber kedua negara memperkuat kemampuan keamanan siber masing-masing melalui peningkatan kolaborasi antara Desk Nasional Indonesia untuk Ketahanan Informasi dan Keamanan Siber dan Pusat Keamanan Siber Australia guna mewujudkan visi Traktat Lombok melalui kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan global secara bilateral maupun regional<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
  309. <h3 style="text-align: left;"><strong>Deterrence Suaka oleh Australia</strong></h3>
  310. <p style="text-align: justify;">Dalam menghadapi permasalahan penanganan pengungsi yang sangat serius. Gelombang pengungsi dan pencari suaka berasal dari negara-negara yang sedang dilanda konflik seperti Suriah, Lybia, Afghanistan, Sudan Selatan, Somalia serta Myanmar meninggalkan negaranya untuk menghindari berkecamuknya konflik yang mengancam nyawa mereka. Seperti negara-negara di dunia saat ini yang harus menanggung beban dengan kehadiran para pengungsi tersebut, Indonesia dan Australia yang relatif cukup jauh dari wilayah konflik di negara Timur Tengah juga menjadi negara yang terkena imbasnya.</p>
  311. <p style="text-align: justify;">Pemerintah Australia memberikan bantuan dan sumber daya kepada pemerintah Indonesia untuk menghalang-halangi pengungsi tersebut guna  melanjutkan perjalanan ke Australia. Negara ini  berkepentingan terhadap Indonesia untuk “menahan” atau “tempat seleksi” bagi para pengungsi agar tidak mengalir ke Australia. Kebijakan yang dilakukan Australia dalam kerangka kerja sama dengan Indonesia bisa dimaknai sebagai bentuk kebijakan  “deterrence”.  Dalam kerangka ini maka kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat gentar pengungsi datang ke Australia atau mengurungkan niatnya. Ada tujuan yang saling bersimbiosis dalam kerja sama ini.</p>
  312. <h2 style="text-align: left;"><strong>Kesimpulan</strong></h2>
  313. <p style="text-align: justify;">Dalam hubungan bilateral Australia dan Indonesia memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kedua negara dalam kerangka kerja sama ekonomi yang lebih komprehensif. Perundingan terkait kerjasama komprehensif ekonomi ini lebih dikenal dengan sebutan IA-CEPA. IA-CEPA mendorong kemajuan bagi kedua negara khususnya ekonomi yang lebih maju di kawasan Asia Pasifik. Hubungan kemitraan ini tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang dibawa oleh negara sebagai aktor utama dalam kerjasama bilateral dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya. Australia memiliki berbagai macam kepentingan terkait berbagai isu seperti masalah penyadapan yang pernah terjadi dan juga isu eksekusi mati warga negara Australia yang dijatuhkan vonis mati oleh Indonesia.</p>
  314. <h2 style="text-align: left;"><strong>Referensi</strong></h2>
  315. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nanang Pamuji dan Hanafi Rais, <em>Politik Kerjasama Internasional</em> (Yogyakarta: Institue of International Studies), hlm 37.</p>
  316. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Ahmad Mafud, ”<em>Respon Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia”.</em> Journal of International Relations. Vol.4 No. 2, 2018, hal. 285.</p>
  317. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Umrotul Syaidah, Skripsi:”<em>Analisis Kebijakan Normalisasi Australia-Indonesia Setelah Eksekusi Mati Duo Bali Nine tahun 2015” (</em>Surabaya: UINSA, 2020), Hal.20.</p>
  318. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Luh Ashari, “<em>UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERANTAS TERORISME DI ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO”.</em> Jurnal Hubungan Internasional Universitas  Udayana. hal 8.</p>
  319. ]]></content:encoded>
  320. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/world/kerjasama-bilateral-indonesia-australia-studi-kasus-ia-cepa/feed/</wfw:commentRss>
  321. <slash:comments>0</slash:comments>
  322. </item>
  323. <item>
  324. <title>Perubahan Rezim Politik dan Kudeta Militer di Burkina Faso</title>
  325. <link>https://penstudi.id/culture/perubahan-rezim-politik-dan-kudeta-militer-di-burkina-faso/</link>
  326. <comments>https://penstudi.id/culture/perubahan-rezim-politik-dan-kudeta-militer-di-burkina-faso/#respond</comments>
  327. <dc:creator><![CDATA[Abdullah Amir Jhiwan Jemalda]]></dc:creator>
  328. <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:21:57 +0000</pubDate>
  329. <category><![CDATA[Culture]]></category>
  330. <category><![CDATA[Military]]></category>
  331. <category><![CDATA[Politics]]></category>
  332. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2575</guid>
  333.  
  334. <description><![CDATA[Di kawasan Afrika Barat atau Western Africa, perkembangan dan dinamika perpolitikan kawasan banyak diwarnai oleh konflik, baik itu konflik horizontal hingga konflik vertikal. Konflik yang terjadi biasanya antara suku-suku atau antara pemerintah dan militer atas dasar arah kebijakan negara. Dalam dua tahun terakhir, setidaknya telah terjadi tiga peristiwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer di kawasan Afrika [&#8230;]]]></description>
  335. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Di kawasan Afrika Barat atau Western Africa, perkembangan dan dinamika perpolitikan kawasan banyak diwarnai oleh konflik, baik itu konflik horizontal hingga konflik vertikal. Konflik yang terjadi biasanya antara suku-suku atau antara pemerintah dan militer atas dasar arah kebijakan negara. Dalam dua tahun terakhir, setidaknya telah terjadi tiga peristiwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer di kawasan Afrika Barat, atau lebih dikenal dengan istilah kudeta “Coup d&#8217;état”. Negara Afrika barat seperti Mali, Guinea dan Burkina Faso merupakan negara-negara yang mengalami kudeta, hal ini diakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola negara dengan mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Adapun kasus kudeta yang baru-baru ini terjadi, dialami negara Burkina Faso pada tanggal 23 Januari 2022.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></em></p>
  336. <p>oleh: <strong>Abdullah Amir Jhiwan J</strong></p>
  337. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  338. <hr />
  339. <h2 style="text-align: left;"><strong>Latar Belakang</strong></h2>
  340. <p style="text-align: justify;">Secara geografis, Burkina Faso berada di wilayah Afrika Barat (<em>Western Africa</em>) dan berada di tengah dari daratan negara-negara Afrika Barat dengan mencakup area seluas 274.000-kilometer persegi. Posisi Burkina Faso berbatasan di utara dan barat dengan Mali, di timur laut dengan Niger, di tenggara dengan Benin, dan di selatan dengan Togo, Ghana, dan Pantai Gading (<em>Cotte d’ivoire).</em> Ibukota Burkina Faso adalah Ouagadougou sekaligus sebagai kota pusat pemerintahan. Terdapat setidaknya 70 bahasa yang digunakan penutur asli Burkina Faso dengan bahasa Prancis yang diberlakukan sebagai bahasa resmi.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> Secara demografi, populasi dari penduduk di Burkina Faso didominasi oleh penduduk Mossi dengan persentase sebesar 50,2%, sedangkan etnis Fulani sebesar 9,4%, 4,7% Lobi, 5,9% Bobo, 5.4% Mande, 4,9% Senufo, 4,5% Gurunsi, 5.8% Gurma and 2.5% Tuareg.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> Adapun dalam kehidupan beragama, Burkina Faso terdiri atas mayoritas penduduk beragama islam dengan persentase 60,5%, sisa dari populasi memeluk agama secara relatif, dengan persentase pemeluk agama kristen sebesar 23,2%, kemudian 15,3% mengikuti kepercayaan asli atau agama nenek moyang mereka, dan 1% sisanya menurut laporan tidak memeluk agama.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></p>
  341. <p style="text-align: justify;">Sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960, kondisi keamanan di Burkina Faso tidak pernah mencapai keadaan stabil. Negara ini mulanya di sebut <em>Upper Volta</em> sejak pertama kali merdeka dengan Maurice Yameogo sebagai presiden. Kemudian pada tahun 1966, memuncaknya ketidakstabilan negara mengakibatkan presiden Maurice Yameogo digulingkan oleh Sangoule Lamizana. Sejak saat itulah, dinamika pergantian kekuasaan dan kerancuan perpolitikan seakan menjadi bagian tak terhindarkan dalam pemerintahan negara Burkina Faso.<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></p>
  342. <p style="text-align: justify;">Perubahan-perubahan politik dengan pola serupa memang merupakan hal yang lazim untuk dialami negara-negara dalam sistem iklim politik yang dinamis. Lazim yang dimaksud disini, yaitu persamaan pola yang melatarbelakangi bangkitnya kelompok yang berseberangan atau kontra terhadap pemerintah. Ketidakharmonisan hubungan antar-lembaga negara juga seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik, terutama dalam ruang perumusan arah kebijakan negara. Berdasar perbedaan itulah, suatu kelompok mencari cara untuk mengutarakan keinginannya baik secara konstitusional maupun inkonstitusional.  Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian Edward P. Thompson yang mendapatkan hasil dari kajian sejarah politik, kajian kasus, dan berita domestik atau surat kabar, dalam temuannya dijelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya kudeta atas suatu negara ialah dikarenakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dalam persentase hasil temuan tersebut, Ia mendapatkan data bahwa sejumlah 53% dari suatu peristiwa kudeta terkait erat dengan ketidakpuasan terhadap penguasa, motif lainnya ialah untuk menguasai dan menghalangi partai-partai politik dan individu yang dianggap sebagai ancaman. Ada kalanya jalan kudeta dinilai sebagai jalan akhir untuk menghentikan pemerintahan secara inkonstitusional oleh suatu kelompok.<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></p>
  343. <p style="text-align: justify;">Kudeta merupakan suatu peristiwa yang menyangkut pergantian kekuasaan atau rezim lama dan tidak menutup kemungkinan sering terjadi di berbagai Negara. Sehingga fenomena kudeta bisa dikatakan sebagai suatu hal yang lumrah untuk terjadi di berbagai negara. Terutama negara-negara di kawasan Afrika Barat, salah satunya Burkina Faso yang telah mengalami kudeta sejumlah 5 hingga 6 kali sejak diberikan kemerdekaan oleh Prancis hingga saat ini. Paling tidak kudeta sukses di Burkina Faso terjadi sejak Burkina Faso menyandang status sebagai negara merdeka pada tahun 1960 Republik, yang mana dari keseluruhan kudeta tersebut juga melibatkan elit dan pejabat tinggi militer disana.</p>
  344. <p style="text-align: justify;">Secara historis, Angkatan Bersenjata atau militer Burkina Faso telah memainkan peran penting dalam pergantian-pergantian atas rezim. Bahkan dalam perkembangannya, militer telah beberapa kali melakukan kudeta yaitu pada tahun 1966, 1980, 1982, 1983, 1987, 2015, dan yang terkini pada tahun 2022. <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> Pada tanggal 23 Januari 2022 lalu terjadi upaya kudeta militer guna menumbangkan rezim Roch Kabore yang tengah memegang kendali kekuasaan sejak terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 2020. Saat itu, terjadi serangkaian tembakan senjata di Ibukota Burkina Faso, Ouagadougou. Awalnya Pemerintah membantah desas-desus tentang kudeta, tetapi tentara yang menginginkan perubahan dalam negara tampaknya telah menguasai beberapa pangkalan militer. Kemudian pada tanggal 24 januari 2022, secara resmi tentara Burkina Faso mengumumkan bahwa negara telah berhasil diambil alih oleh pihak militer. Tentara Burkina Faso mengatakan mereka mengambil alih negara itu pada Senin 24 Januari 2022, menggulingkan Presiden Roch Kabore, membubarkan pemerintah dan parlemen, menangguhkan konstitusi dan menutup perbatasannya. Kudeta itu diumumkan di televisi pemerintah oleh Kapten Sidsore Kader Ouedraogo, yang mengatakan militer telah merebut kekuasaan sebagai tanggapan atas &#8220;penurunan situasi keamanan yang sedang berlangsung&#8221; di negara itu dan &#8220;ketidakmampuan pemerintah&#8221; untuk menyatukan penduduk.</p>
  345. <h2 style="text-align: left;"><strong>Pertanyaan Penelitian</strong></h2>
  346. <p style="text-align: justify;">Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji melalui pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: Apa faktor yang menyebabkan Kudeta Militer di Burkina Faso tahun 2022?</p>
  347. <h2 style="text-align: left;"><strong>Kerangka Teori</strong></h2>
  348. <p style="text-align: justify;">Teori dapat didefinisikan sebagai perangkat atau proposisi umum yang menggambarkan aspek yang berbeda dari beberapa fenomena. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Hubungan Sipil-Militer dan Intervensi Militer.</p>
  349. <h3 style="text-align: left;"><strong>Hubungan Sipil Militer dan Intervensi Militer</strong></h3>
  350. <p style="text-align: justify;">Dalam pandangan Huntington, terdapat dua bentuk hubungan sipil militer. Pertama, kontrol sipil obyektif (<em>Objective Civilian Control</em>). Istilah ini mengandung makna profesionalisme militer yang tinggi dan memiliki pengakuan dari pejabat militer terhadap batas-batas profesionalisme yang menjadi bidang mereka, subordinasi yang efektif dari militer pada pemimpin politik yang membuat keputusan pokok tentang kebijakan luar negeri dan militer, pengakuan dan persetujuan dari pihak pemimpin politik atas kewenangan profesional dan otonomi bagi militer, minimalisasi intervensi militer dalam politik dan negara. Kedua, kontrol sipil subyektif (<em>Subjective Civilian Control</em>), bentuk kontrol ini adalah memaksimalkan kekuasaan sipil. Model ini juga bisa diartikan sebagai upaya meminimalkan kekuasaan militer dan memaksimalkan kekuasaan kelompok-kelompok sipil.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>”</p>
  351. <p style="text-align: justify;"><em>“Michael C. Desch dengan mengacu pada Huntington, menganalisis munculnya hubungan sipil militer dari persoalan internal maupun eksternal dalam suatu negara. Desch mencatat suatu negara yang menghadapi tantangan militer tradisional, yaitu ancaman dari luar, akan lebih memungkinkan memiliki hubungan sipil militer yang stabil. Ancaman lingkungan seperti itu memaksa institusi sipil lebih menyatu dan berkerjasama menangani masalah bersama-sama dengan militer. “</em><a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a></p>
  352. <p style="text-align: justify;">Sedangkan dalam penjelasan intervensi militer, secara sederhana diartikan ketika tentara atau militer masuk, berpartisipasi, mempengaruhi kebijakan poltik (baik secara langsung atau tidak). Amos Perlmutter melihat ada dua kondisi yang memberi kesempatan bagi militer untuk melakukan intervensi, yaitu: kondisi sosial dan politik suatu negara itu sendiri. Pertama, kondisi sosial. Dalam suatu negara yang kondisi sosialnya lemah, maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi yang tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi politik tidak berfungsi efektif. Dengan demikian kontrol sosial menjadi tidak efektif. Sebab saluran-saluran komunikasi terhambat, kemudian membuat militer berkesempatan untuk melakukan intervensinya. Kedua, kondisi politik. Intervensi militer muncul dari persoalan-persoalan sipil. Sering sekali pemerintah sipil sengaja kembali, atau merapat kepada militer untuk mencari dukungan. Ketika struktur politik sipil terfragmentasi dalam faksi-faksi politik dan ketika perangkat konstitusi tidak berjalan. “<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a></p>
  353. <p style="text-align: justify;">Bila Perlmutter lebih melihat faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan sipil militer, S. F. Finner lebih melihat kepada faktor internalnya. Dari dua pandangan itu, kita bisa melihat adanya dua jalan yang menyebabkan militer akhirnya melakukan intervensi terhadap pemerintahan sipil. Yaitu melihat dari faktor eksternal dan internal yang menjadi motivasi militer melakukan intervensi. Di lain sisi Finner juga mencatat berapa jalan yang memungkinkan militer melakukan intervensi, yaitu: “<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a></p>
  354. <ol style="text-align: justify;">
  355. <li>Melalui saluran-saluran konstitusi normal <em>(The normal constitutional channels)</em>.</li>
  356. <li>Kolusi dan/atau persaingan dengan otoritas sipil <em>(Collusion and/or competition with the civilian authorities). </em></li>
  357. <li>Intimidasi terhadap otoritas sipil <em>(The intimidation of the civilian authorities).</em></li>
  358. <li>Mengancam dengan menolak bekerjasama dan/atau dengan kekerasan terhadap otoritas sipil <em>(Threats of non-cooperation with, or violence towards the civilian authorities)</em>.</li>
  359. <li>Gagalnya mempertahankan otoritas sipil dari kekerasan (<em>Failure to defend the civilian authorities from violence)</em>.</li>
  360. <li>Menggunakan kekerasan terhadap otoritas sipil <em>(The exercise of violence against the civilian authorities)</em></li>
  361. </ol>
  362. <h2 style="text-align: left;"><strong>Pembahasan</strong></h2>
  363. <h3 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Militer di Burkina Faso</strong></h3>
  364. <p style="text-align: justify;">Burkina Faso adalah salah satu dari 16 negara yang terkurung daratan di Afrika. Sebelumnya negara ini disebut <em>Upper </em><em>Volta</em>, negara ini kemudian diganti namanya oleh Presiden Thomas Sankara pada tahun 1984 menjadi Burkina Faso Negara ini berbatasan dengan enam negara: Mali di utara, Niger di timur, Benin di tenggara, Togo dan Ghana di selatan, dan Pantai Gading di barat daya. Burkina Faso memperoleh kemerdekaan pada 5 Mei 1960 dari Prancis. Ouagadougou adalah ibu kota sekaligus pusat administrasi dan komersial Burkina Faso. Presiden pertama Burkina Faso yaitu Maurice Yameogo, terpilih pada tahun 1960 hingga 1965. Kemudian pada tahun 1966 ia digulingkan karena pemberontakan rakyat terhadapnya, dalam kudeta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sangoule Lamizana.<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a></p>
  365. <p style="text-align: justify;">Apabila melihat sejarah kudeta di negara ini, tercatat telah terjadi 7 kudeta. Sehingga Burkina Faso digolongkan menjadi salah satu negara dengan pemimpin seorang militer terpanjang di Afrika. Hal ini dikarenakan pasca kemerdekaan, militer memimpin negeri itu selama lebih dari 31 tahun. Secara kronologis, berikut merupakan alur dinamika kudeta di Burkina Faso dari tahun 1960-2022:<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a></p>
  366. <ul style="text-align: justify;">
  367. <li>25 November 1980 &#8211; Saye Zerbo menggulingkan Sangoulé Lamizana;</li>
  368. <li>7 November 1982 &#8211; Jean-Baptiste Ouédraogo menggulingkan Saye Zerbo;</li>
  369. <li>4 Agustus 1983 &#8211; Thomas Sankara dan Blaise Compaoré menggulingkan Jean Baptiste Ouédraogo;</li>
  370. <li>15 Oktober 1987 &#8211; Blaise Compaoré menggulingkan Thomas Sankara;</li>
  371. <li>16 September 2015 &#8211; Penjabat Presiden Kafando menghadapi upaya kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Gilbert Diendéré</li>
  372. <li>23 Januari 2022 – Presiden March Roch Kabore digulingkan Lt. Col. Paul-Henri Sandaogo Damiba.</li>
  373. </ul>
  374. <p style="text-align: justify;">Dalam suatu proses pelaksanaan kenegaraan, ada banyak faktor yang menimbulkan intervensi militer, salah satunya yaitu masalah kompetensi atau ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus kepentingan rakyatnya. Adapun dalam segi militer, alasan di balik militer melakukan intervensi ke arena politik yaitu ketika terdapat perbedaan kepentingan, atau kepentingannya terancam. Kepentingannya bisa berupa komitmen keuangan atau gaji dan insentif, masa jabatan (dalam militer) antara lain ancaman terhadap integritas tentara, dan benturan-benturan kepentingan lain.</p>
  375. <h4 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Saye Zerbo</strong></h4>
  376. <p style="text-align: justify;">Kudeta militer 1980 di Burkina Faso dipimpin oleh Saye Zerbo. Rezim Zerbo adalah salah satu rezim militer berumur pendek dalam sejarah intervensi militer di negara ini. Kudeta ini berlangsung pada 25 November 1980. Zerbo bertugas di berbagai posisi di militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Presiden yang ia gulingkan, Lamizana dituduh memiliki gaya hidup mewah dan tak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kudeta yang dilakukan Zerbo melawan Lamizana berhasil tanpa menumpahkan darah.</p>
  377. <p style="text-align: justify;">Salah satu dari banyak reformasi yang diperkenalkan oleh Zerbo adalah wajib militer bagi penduduk Burkina Faso pada Mei 1981. Kebijakan ini disambut dengan demonstrasi massa oleh serikat pekerja. Kemudian Serikat pekerja dibekukan, namun tindakan ini tidak berhasil menghentikan protes. Atas tekanan ini tiga dari empat serikat pekerja Voltaïque, dalam upaya untuk lebih menyuarakan keprihatinan mereka, bertemu di Bobo-Dioulasso dan memperingatkan pemerintah agar tidak mengambil hak-hak serikat pekerja. Perlawanan dari serikat pekerja antara lain melumpuhkan rezim Zerbo dan mendorong kudeta militer revolusioner lainnya dua tahun kemudian.<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> Saat itu konflik ini dicirikan sebagai konflik antara serikat pekerja dan pemerintah sebagai akibat dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap kondisi negara yang merampas dan menindas hak rakyat.</p>
  378. <h4 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Jean Baptiste</strong></h4>
  379. <p style="text-align: justify;">Ketidakpuasan warga yang terus menerus dan kerusuhan sipil selama rezim Zerbo mendorong kudeta lain di Burkina Faso. Kudeta yang menggulingkan Saye Zerbo dipimpin oleh Kolonel Gabriel Yoryan Somé pada 7 November 1982.  Pada tahun itu dibentuklah Dewan Keselamatan Rakyat (<em>Conseil de Salut du Peuple</em> (CSP)), melalui hasil perundingan militer maka Jean-Baptiste Ouédraogo kemudian diangkat sebagai Kepala Negara Burkina Faso keempat. Mayor Dr. Jean-Baptiste Ouédraogo yang lahir pada 30 Juni 1941 memerintah Burkina Faso dari 8 November 1982 hingga 4 Agustus 1983.<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a></p>
  380. <p style="text-align: justify;">Rezim Jean-Baptiste dimulai dengan secercah harapan dan transformasi yang cepat. Pada 27 Mei, misalnya, dia menjanjikan kembalinya pemerintahan sipil di masa depan dan pembebasan semua tahanan politik. Penjelasan yang dikemukakan oleh Ouédraogo tak lain untuk membersihkan dan memperbarui kebijakan politik dan ekonomi yang terpuruk dari rezim sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa harus ada perubahan menuju jenis pemerintahan konstitusional baru yang diperlukan untuk membersihkan kekacauan politik.</p>
  381. <p style="text-align: justify;">Namun semua yang dijanjikan berbeda dalam pelaksanaannya, berbeda dengan ucapannya yang menjanjikan Burkina Faso menuju transisi ke rezim sipil dan konstitusi baru. Justru kebijakan represif rezim meningkat. Presiden Jean Baptiste dan CSP membatasi kebebasan disana dengan terus melarang partai dan organisasi politik. Hal ini menyebabkan rezim nya jauh dari harapan masyarakat pada reformasi ekonomi dan perasaan politik yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Disaat itulah muncullah tokoh baru, yaitu Thomas Sankara. Perebutan kekuasaan dan perbedaan ideologi antara Ouédraogo yang konservatif dan berorientasi barat dan Sankara radikal yang nasionalisme yang kuat membagi tentara menjadi faksi-faksi. Hal ini menyebabkan persaingan sengit yang menyebabkan pengusiran Sankara selaku Perdana Menteri pada tahun 1982 dan kemudian ditahan. Hal ini kemudian menjadi dasar dukungan untuk Sankara di kalangan tentara, dipimpin oleh Kapten Blaise Compaore, mereka merebut dan barak militer dam melakukan pemberontakan dengan menuntut pembebasan rekannya. Kemudian peristiwa inilah yang membuka jalan bagi kudeta militer lainnya yang menggulingkan rezim militer konservatif Ouédraogo pada 4 Agustus 1983.<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a></p>
  382. <h4 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Thomas Sankara</strong></h4>
  383. <p style="text-align: justify;">Kudeta militer keempat berturut-turut Burkina Faso dipimpin oleh Kapten Thomas Sankara dalam pemberontakan rakyat yang menjadi salah satu revolusi paling besar dalam sejarah Afrika. Sankara mengantongi pendidikan SMA-nya dan masuk sekolah militer Kidiogo di Kambionse. Selain itu, ia mendapat beberapa pelatihan militer di Madagaskar dan akhir 1970-an mengikuti pelatihan sebagai penerjun payung di Prancis. Konflik perbatasan Burkina Faso dengan Mali pada tahun 1974-1975, yang kemudian dikecam nya sebagai &#8220;tidak berguna dan tidak adil&#8221;, melambungkan Sankara menjadi terkenal sebagai letnan di pasukan <em>Upper Volta</em>.</p>
  384. <p style="text-align: justify;">Studi dan perjalanan ke luar negeri, menanamkan ideologi politik sayap kiri dalam dirinya. Sankara diangkat sebagai Sekretaris Negara untuk Informasi dalam rezim Saye Zerbo, namun kemudian mengundurkan diri. Perbedaan ideologi politiknya memposisikan nya bertentangan dengan kaum konservatif termasuk Jean-Baptiste Ouédraogo, yang rezim nya ia dukung untuk berkuasa dalam kudeta yang menggulingkan Presiden Saye Zerbo. Namun, ia kemudian diberhentikan sebagai perdana menteri dalam rezim Jean-Baptiste Ouédraogo. Pada tanggal 4 Agustus 1983, sebagai akibat dari penangkapannya, digerakkan nya demonstrasi militer dari pangkalan militer ke ibu kota Ouagadougou yang dipimpin oleh Blaise Compaore, demonstrasi ini dilakukan untuk menggulingkan rezim jean-Baptiste dengan dukungan pemberontakan rakyat. Hasil dari kudeta ini yaitu diangkatnya Sankara sebagai presiden <em>Conseil National de la Révolution</em> (Dewan Nasional Revolusi) yang baru.<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a></p>
  385. <p style="text-align: justify;">Sankara melambangkan kudeta yang dilakukannya sebagai <em>democratic and popular revolution</em> atau revolusi demokratis dan populer, untuk mengangkat massa. Dalam pidato pertamanya, Sankara menyerukan pembentukan segera Komite Pertahanan Revolusi (CDRs) untuk menyebarkan pesan dan implementasi tujuan revolusi. Pada tahun 1984, sebagai bagian dari gerakan revolusioner nya, ia mengganti nama negara dari Upper Volta menjadi Burkina Faso atau “<em>Tanah Orang-Orang Tegak</em>”. Dia bergabung dengan kaum tani, pekerja, dan kaum muda untuk melakukan langkah-langkah ekonomi dan sosial mendalam dan membatasi hak dan hak prerogatif aristokrasi dan saudagar kaya. Pemerintahnya mendanai pekerjaan umum untuk membangun jalan, sekolah, dan rumah. Dia juga mendirikan pengadilan revolusioner untuk mengadili mantan pemimpin dan pejabat tinggi yang dituduh korupsi. Dia memperkenalkan reformasi besar-besaran dan spektakuler di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pertanian dan lingkungan.<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a></p>
  386. <p style="text-align: justify;">Sebagai negara yang dilanda kudeta, warga menjadi waspada terhadap kebijakan Sankara. Pada bulan Mei 1984, sebuah dugaan kudeta meletus dan para tersangka komplotan kudeta diadili dan dieksekusi pada bulan Juni tahun yang sama. Melalui hal ini, mulai terbuka kembali perbedaan-perbedaan diantara para pimpinan negara. Selain berbeda aliran politikm tindakan Sankara mengeksekusi militer yang melakukan kudeta membuka jalur kudeta baru, akhirnya Sankara terbunuh dalam insiden pada 15 Oktober 1987 yang dilakukan oleh lawan politiknya. Kudeta tersebut menandai kudeta militer kelima di Burkina Faso. Itu dipimpin oleh pembantu dekat Sankara, Blaise Compaore dan perwira militer lainnya termasuk Jean-Baptiste Lingani dan Henri Zongo. Kematian Sankara mengakhiri satu fase revolusi Burkina Faso dan membuka fase kudeta militer lainnya. <a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a></p>
  387. <h3 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Blaise Compaore</strong></h3>
  388. <p style="text-align: justify;">Blaise Compaoré telah memegang beberapa posisi militer mulai tahun 1978 di mana ia menjabat sebagai komandan di resimen para komando. Dia memimpin salah satu pangkalan militer disana, pangkalan yang dia gunakan untuk melancarkan pembebasan Sankara setelah penangkapannya. Hubungan antara Blaise dan Sankara, merupakan rekan dekat, namun kemudian berubah setelah keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam membentuk Revolusi Agustus 1983. Menurut penjelasan Compaore, faksi (Blaise, Ligani dan Zongo) berpendapat bahwa debat demokratis adalah cara terbaik untuk memajukan revolusi, sementara faksi lainnya (Sankara) menjunjung tinggi birokratisasi, militerisasi, dan penegasan kekuasaan pribadi. Persaingan sengit yang terjadi, mengakibatkan kudeta dan pembunuhan Sankara dan 12 pejabat lainnya. Kudeta itu didalangi oleh Front Populer pimpinan Blaise Compaoré, termasuk Jean-Baptiste Lingani dan Menteri Henri Zongo.<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a></p>
  389. <p style="text-align: justify;">Blaise mampu mempertahankan rezim yang semi-otoriter, menggabungkan demokratisasi dengan represi, untuk memastikan stabilitas politik di negara yang memiliki sejarah kudeta militer. Blaise telah menjadi presiden terlama Burkina Faso, yaitu selama 27 tahun, dengan masa akhir jabatan pada 2014 lalu. Harapan rakyat, seperti pada rezim-rezim sebelumnya masihlah menjadi harapan. Serikat pekerja, mahasiswa, dan sektor lain di negara ini menginginkan perubahan demokratis yang mendalam, untuk meningkatkan perkembangan Burkina Faso. Compaoré memerintahkan sebuah komite peninjau konstitusi untuk merancang sebuah konstitusi yang mencakup sistem multi-partai dan masa jabatan 7 tahun. Rancangan konstitusi diadopsi dalam referendum pada tahun 1991 meningkatkan beberapa partai politik yang baru dibentuk dan disahkan. Pada tahun 1992, negara ini juga mengadakan pemilihan parlemen pertama.</p>
  390. <p style="text-align: justify;">Namun, janji-janji akan perubahan yang selalu diulang, sama halnya yang digunakan oleh semua pemerintahan sebelumnya, tidak pernah terpenuhi, dan hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Akibat ketidakpercayaan publik ini memicu protes besar-besaran denhgan kekerasan pada tahun 2011 yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk tentara berpangkat di beberapa kota. Setelah 27 tahun berkuasa, akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri pada 31 Oktober 2014 setelah protes rakyat yang meluas dipicu oleh dorongan nya untuk mengubah Konstitusi untuk memungkinkan dia tetap berkuasa. Masalah sosial ekonomi yang belum dapat diselesaikan juga memicu protes. Melalui serangkaian protes ini akhirnya presiden tersebut mundur dari jabatannya dan pergi ke Pantai Gading untuk pengasingan. Setelah itu terjadilah kekosongan kekuasaan, akhirnya pemerintah sementara diangkat dengan dipimpin oleh Michel Kafando, mantan menteri luar negeri dan duta besar Burkina Faso untuk PBB.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a></p>
  391. <h4 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Gilbert Diandere </strong></h4>
  392. <p style="text-align: justify;">Pada tahun 2015 kembali terjadi kudeta militer selama tujuh hari di Burkina Faso, kudeta ini didalangi oleh Gilbert Diendéré pada 16 September 2015. Jenderal Diendéré, merupakan pimpinan kepala Resimen Keamanan Presiden (RSP), yaitu unit tentara yang didirikan oleh Blaise Campaore. Melihat kondisi pemerintahan sementara yang lemah, Dilbert Diendere memanfaatkan pemerintahan sementara yang di pimpinan Michel Kafando untuk membubarkan pemerintahan transisi. Jenderal Gilbert Diendéré adalah ajudan Blaise Campoare, presien sebelumnya. Diandere memerintahkan bawahannya untuk menangkap tokoh-tokoh kunci dari rezim sementara dan menuntut perubahan dalam undang-undang pemilu eksklusif yang melarang pendukung Campoare untuk mencari jabatan dalam pemilu negara itu. Kudeta ini mengakibatkan tertunda nya pemilihan yang seharusnya diadakan pada Oktober 2015, namun, pemilu tetap berjalan pada November dan Roch Marc Christian Kabore terpilih sebagai presiden Burkina Faso.<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a></p>
  393. <p style="text-align: justify;">Kudeta militer September 2015 di Burkina Faso, dibandingkan dengan kudeta militer sebelumnya, dikatakan sebagai kudeta yang kurang berhasil karena berumur pendek dalam sejarah Burkina Faso. Para pelaku kudeta kurang mendapatkan dukungan rakyat, sehingga banyak yang mencela kudeta. Selain rakyat, Tentara juga mengancam Diendéré atas perbuatannya. Komunitas internasional, seperti Uni Afrika, PBB dan Prancis juga memberikan tekanan pada para pemimpin kudeta untuk menyerahkan kekuasaan dan membiarkan pemerintahan transisi berlanjut. Negosiasi yang dilakukan akhirnya memulihkan pemerintahan transisi dan Kafando diangkat kembali sebagai pemimpin sementara pada 24 September 2015.</p>
  394. <h3 style="text-align: left;"><strong>Kudeta Militer Atas Presiden Roch Kabore Tahun 2022 di Burkina Faso</strong></h3>
  395. <p style="text-align: justify;">Pada Januari 2022 kembali terjadi kudeta militer di negara Burkina Faso, kudeta ini didalangi oleh Letnan Kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba pada 23 Januari lalu terhadap pemerintahan Roch Kabore. Presiden Roch Kabore merupakan presiden terpilih Burkina Faso pada tahun 2015 lalu, kemudian kembali memenangkan pemilihan umum pada 2020. <a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a> Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Burkina Faso antara tahun 1994 dan 1996 dan Presiden Majelis Nasional Burkina Faso dari tahun 2002 hingga 2012. Ia juga menjabat sebagai Presiden Kongres untuk Demokrasi dan Kemajuan (CDP). Selama menjabat sebagai presiden, ia dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada warga negara, dan juga banyak masalah internal lainnya. Sehinga akhirnya dilakukan kudeta oleh Letnan Paul Hendri Sandaogo. Sandaogo merupakan bagian dari Resimen Keamanan Presiden (RPS) mantan presiden Blaise Compaore sejak 1987 hingga 2011, yang kemudian digulingkan pada 2014 setelah ratusan ribu orang turun ke jalan sebagai protes atas rencana perpanjangan kekuasaannya. Unit tersebut kemudian dibubarkan oleh pemerintah transisi, pada tahun pemerintahan 2015. Pembubaran ini menjadi langkah yang menimbulkan perpecahan dan kebencian di antara beberapa perwira tinggi militer.</p>
  396. <p style="text-align: justify;">Kudeta yang dilakukan Letnan Sandaogo bukan merupakan kali pertama dilakukan, saat kudeta tahun 2015 ia juga sempat ikut bersama barisan militer untuk mengganggu pemerintahan transisi. Namun setelah mengalami kegagalan dalam peristiwa tersebut, Sandaogo meninggalkan negara Burkina Faso untuk melanjutkan studi militer lebih lanjut di luar negeri. Sekembalinya, ia memimpin RCAS 30, yaitu sebuah resimen yang bertugas mendukung strategi kontraterorisme Burkina Faso. Pada tanggal 3 Desember, Kabore mempercayakan Sandaogo untuk melindungi ibukota Ouagadougou dari ancaman yang ditimbulkan oleh pemberontakan agama.<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a></p>
  397. <p style="text-align: justify;">Adapun dalam kudeta yang dilakukan oleh Letnan ini banyak didukung oleh rakyat Burkina Faso. Julienne Traore seorang guru sekolah disana, dalam <em>BBCNews</em> mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Letnan Sandaogo bukanlah kudeta, melainkan &#8220;<em>It&#8217;s the liberation of a country, which was being governed by people who were incompetent</em>,&#8221; ia mengumpamakan kudeta tersebut sebagai upaya pembebasan sebuah negara atau negara Burkina Faso dari pemerintahan orang-orang yang tidak kompeten. Pandangan serupa juga diberikan oleh banyak masyarakat yang mendukung Sandaogo dalam perayaan pergantian rezim tersebut.<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a> Reaksi dari komunitas internasional tentu berbeda, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk keras kudeta militer yang dilakukan di negara itu. Ia meminta para milisi untuk meletakkan senjata mereka dan untuk melindungi integritas fisik Presiden Roch Marc Kaboré.<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> Untuk menanggapi hal ini, Letnan Sandaogo dan kelompoknya memberitakan bahwa mereka memperlakukan mantan presiden Roch Kabore dengan baik dalam masa transisi tersebut, juga telah mengizinkan Roch Kabore untuk keluar dari tahanan rumah pada Selasa 6 April 2022.<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a></p>
  398. <h3 style="text-align: left;"><strong>Analisis Faktor Penyebab Kudeta Militer Tahun 2022 di Burkina Faso</strong></h3>
  399. <p style="text-align: justify;">Negara harus memberikan keamanan pada masyarakat, baik dalam segi ekonomi, politik, pangan, lingkungan, dan juga keamanan individual. Ini merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi negara kepada para warga yang tinggal didalamnya. Namun, hal ini masih sulit untuk dicapai, terutama jika melihat dalam studi negara-negara kawasan Afrika Barat, salah satunya yaitu Burkina Faso. Sejak mendapat kemerdekaan dari Prancis, seperti penjelasan yang terdapat pada bagian-bagian sebelumnya, negara ini terus dilanda konflik-konflik kepentingan yang berakhir dengan pergantian rezim melalui kudeta. Dalam tiap peristiwa kudeta yang terjadi, barang tentu kepentingan warga negara menjadi taruhannya. Pola-pola yang mendasari kudeta di negara Burkina Faso ini juga hampir selalu sama, dimana militer mengambil-alih kekuasaan melalui intervensi. Terjadinya intervensi ini dilatari oleh perbedaan kepentingan, terjadinya korupsi dalam politik, kurangnya lapangan pekerjaan yang menimbulkan pengangguran massal, dan berbagai masalah internal lainnya yang belum bisa diselesaikan.</p>
  400. <p style="text-align: justify;">Namun dalam kudeta 23 Januari lalu, motif dari penggulingan kekuasaan oleh militer ini sedikit berbeda. Ada salah satu isu yang nampaknya menjadi perhatian Sandaogo selaku pimpinan kudeta, yaitu permasalahan dimana negara tidak mampu memberikan keamanan bagi warga negara dari ancaman-ancaman para kelompok ekstremis yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan Da&#8217;ish (<em>Islamic State</em> atau ISIS). <a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> Ancaman serangan oleh para ekstremis yang terkait dengan al Qaeda dan ISIS telah menewaskan ribuan orang, dan mengakibatkan terlantarnya sekitar 1,5 juta orang di Burkina Faso sejak 2015. Terutama di bagian utara dan timur Burkina Faso, wilayah yang bergejolak dekat dengan Nigeria dan Mali rentan terhadap serangan teroris oleh Nusrat al-Islam (cabang Al Qaeda) dan kelompok ISIS di Greater Sahara. Sekitar tahun 2015 dan 2018, serangan teroris menargetkan ibukota Ouagadougu dan basis-basis pertahanan Burkina Faso. Sebagian besar serangan oleh kelompok ini menargetkan desa-desa pinggiran di wilayah timur hingga menewaskan sekitar 2000 orang baik dari kalangan sipil dan anggota militer pada 2020 lalu. Hal ini menyebabkan penduduk ketakutan dan melakukan perpindahan massal. Secara rentang waktu, berikut merupakan alur dinamika kekerasan oleh kelompok ekstremis atau jihadis di Burkina Faso: <a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a></p>
  401. <ul style="text-align: justify;">
  402. <li>Pada 15 Januari 2016, 30 orang tewas dalam serangan teroris yang dilakukan oleh al Qaeda di Maghreb Islam di Hotel Splendid dan restoran Cappuccino di Ouagadougou. Banyak dari korban adalah ekspatriat Barat.</li>
  403. <li>Pada 2 Maret 2018, delapan kematian di antara pasukan keamanan dilaporkan setelah serangan yang menargetkan kedutaan Prancis dan Angkatan Bersenjata Burkinabe.</li>
  404. <li>Pada 1 Januari 2019, kelompok etnis Fulani, yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok teroris, menjadi sasaran etnis Mossi, dan etnis lain sehingga terjadi penyerangan yang menewaskan 72 orang suku tersebut, menurut perkiraan resmi. 6.000 lainnya terpaksa mengungsi.</li>
  405. <li>Pada 19 Agustus 2019, 24 tentara tewas dalam serangan di pangkalan militer di Koutougou di utara negara Burkina Faso. Tentara menjadi sasaran lagi pada bulan Desember dalam serangan berikutnya oleh teoris bersenjata berat di sekitar kota Arabinda, sebuah kota dekat perbatasan dengan Mali.</li>
  406. <li>Pada 25 Januari 2020, 39 warga sipil dibunuh di pasar desa Silgadji di utara negara Burkina Faso. Sekitar 40 warga sipil terbunuh seminggu sebelumnya di desa-desa dekat Nagraogo dan Alamou.</li>
  407. <li>Pada Maret hingga Juni 2021, serangkaian pemberontakan mengguncang ibu kota Burkinabe: 566 tentara dinonaktifkan dan seorang panglima militer baru dicalonkan oleh presiden.</li>
  408. <li>Pada 5 Juni 2021, setidaknya 160 orang tewas dalam aksi serangan teroris tersebut. Banyak korban adalah anggota Relawan yang membantu pertahanan negara.</li>
  409. <li>Pada 14 November 2021, 57 orang tewas dalam serangan di kantor polisi di Inata, 54 di antaranya adalah anggota polisi.<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a></li>
  410. </ul>
  411. <p style="text-align: justify;">Atas serangkaian serangan-serangan yang dilakukan kelompok ekstremis yang mengancam, tentu warga negara yang menjadi merasa tidak aman dalam beraktifitas. Hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan negara, khususnya pemerintahan Roch Kabore dalam mengatasi ancaman-ancaman serangan terorisme atau ekstremisme. Ini merupakan salah satu alasan dari Letnan Sandaogo melakukan kudeta di Burkina Faso pada Januari awal tahun 2022 lalu. Selain faktor dari korupsi dalam politik, dan ketidakmampuan memberikan kesejahteraan kepada rakyat baik dalam ekonomi, sosial, dan berbagai sektor lainnya. Fenomena ini sejalan dengan alur pikiran Armos Perlmutter dalam melihat dua kondisi yang mengakibatkan militer untuk melakukan intervensi dalam pemerintahan, yaitu: kondisi sosial dan politik suatu negara itu sendiri. Pertama, kondisi sosial. Dalam suatu negara yang kondisi sosialnya lemah, maka kepentingan kelompok akan tersebar dalam frekuensi yang tinggi. Kalau struktur negara lemah maka institusi-institusi politik tidak berfungsi efektif. Dengan demikian kontrol sosial menjadi tidak efektif. Sebab saluran-saluran komunikasi terhambat, kemudian membuat militer berkesempatan untuk melakukan intervensinya. Kedua, kondisi politik. Intervensi militer muncul dari persoalan-persoalan sipil. Seringkali pemerintah sipil sengaja merapat kepada militer untuk mencari dukungan. Ketika struktur politik sipil terfragmentasi dengan militer, maka akan muncul faksi-faksi politik ketika perangkat konstitusi tidak berjalan semestinya. Hal ini dapat dilihat dalam kondisi sosial masyarakat Burkina Faso, sebagai negara yang masuk dalam ketegori miskin diantara negara miskin kawasan Afrika Barat, kondisi ini diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi ancaman kelompok-kelompok teroris sehingga menyebabkan korban jiwa.</p>
  412. <h2 style="text-align: left;"><strong>Kesimpulan</strong></h2>
  413. <p style="text-align: justify;">Pada Januari 2022 kembali terjadi kudeta militer di negara Burkina Faso, kudeta ini didalangi oleh Letnan Kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba pada 23 Januari lalu terhadap pemerintahan Roch Kabore. Presiden Roch Kabore merupakan presiden terpilih Burkina Faso pada tahun 2015 lalu, kemudian kembali memenangkan pemilihan umum pada 2020. Adapun dalam kudeta yang dilakukan oleh Letnan ini banyak didukung oleh rakyat Burkina Faso. Dalam kudeta 23 Januari lalu, motif dari penggulingan kekuasaan oleh militer ini sedikit berbeda. Ada salah satu isu yang nampaknya menjadi perhatian Sandaogo selaku pimpinan kudeta, yaitu permasalahan dimana negara tidak mampu memberikan keamanan bagi warga negara dari ancaman-ancaman para kelompok ekstremis yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan Da&#8217;ish (Islamic State atau ISIS). Ancaman serangan oleh para ekstremis yang terkait dengan al Qaeda dan ISIS telah menewaskan ribuan orang, dan mengakibatkan terlantar nya sekitar 1,5 juta orang di Burkina Faso sejak 2015.  Selain itu, faktor terjadinya kudeta ini dilatari oleh perbedaan kepentingan, terjadinya korupsi dalam politik, kurangnya lapangan pekerjaan yang menimbulkan pengangguran massal, dan berbagai masalah internal lainnya yang belum bisa diselesaikan presiden Roch Kabore.</p>
  414. <h2 style="text-align: left;"><strong>Referensi</strong></h2>
  415. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><a href="#_ftnref1">[1]</a> “Kudeta Di Burkina Faso, Militer Putuskan Kekuasaan Presiden Tamat,” www.jpnn.com, January 25, 2022, https://www.jpnn.com/news/kudeta-di-burkina-faso-militer-putuskan-kekuasaan-presiden-tamat.</p>
  416. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a><a href="#_ftnref2">[2]</a> “Burkina Faso Geography,” CountryReports, accessed April 6, 2022, https://www.countryreports.org/country/BurkinaFaso/geography.htm.</p>
  417. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a><a href="#_ftnref3">[3]</a> Kenneth Kimutai too, “Largest Ethnic Groups in Burkina Faso,” WorldAtlas (WorldAtlas, June 7, 2018), https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-burkina-faso.html.</p>
  418. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4">[4]</a> “Burkina Faso Population 2022 (Live),” Burkina Faso Population 2022 (Demographics, Maps, Graphs), accessed April 6, 2022, https://worldpopulationreview.com/countries/burkina-faso-population.</p>
  419. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a><a href="#_ftnref5">[5]</a> “Burkina Faso Country Profile,” BBC News (BBC, January 25, 2022), https://www.bbc.com/news/world-africa-13072774.</p>
  420. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"></a><a href="#_ftnref6">[6]</a> Edward P. Thompson. 1981. The Making of The English Working Class, dalam Eric A. Nordlinger. 1994. Soldiers and Politics (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 113-114.</p>
  421. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"></a><a href="#_ftnref7">[7]</a> AfricaNews, “1960 – 2022: The Long History of Coups D&#8217;état in Burkina Faso,” Africanews (Africanews, January 25, 2022), https://www.africanews.com/2022/01/25/1960-2022-the-long-history-of-coups-d-etat-in-burkina-faso//.</p>
  422. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"></a><a href="#_ftnref8">[8]</a> Larry Diamond dan Marc F. Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 4</p>
  423. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"></a><a href="#_ftnref9">[9]</a> A. Malik Haramain, Gus Dur, militer, dan Politik (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 330- 331.</p>
  424. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"></a><a href="#_ftnref10">[10]</a> Amos Perlmutter, Militer dan Politik, h. 144-145</p>
  425. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"></a><a href="#_ftnref11">[11]</a> S. F Finer, The Man on Horseback, The Role of the Military in Politics (Colorado: Westview Press, 2002) h. 20-24.</p>
  426. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12"></a><a href="#_ftnref12">[12]</a> “Burkina Faso Geography,” CountryReports, accessed April 6, 2022, https://www.countryreports.org/country/BurkinaFaso/geography.htm.</p>
  427. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"></a><a href="#_ftnref13">[13]</a> AfricaNews, “Burkina Faso: De 1960 à 2022, Une Histoire Jalonnée De Coups D&#8217;etat,” Africanews (Africanews, January 25, 2022), https://fr.africanews.com/2022/01/25/burkina-faso-de-1960-a-2022-une-histoire-jalonnee-de-coups-d-etat/.</p>
  428. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14"></a><a href="#_ftnref14">[14]</a> Daniel Miles McFarland, Historical Dictionary of Burkina Faso, pp. 90. https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/daniel_miles_mcfarland_historical_dictionary_of_book4you.pdf</p>
  429. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"></a><a href="#_ftnref15">[15]</a> Daniel Miles McFarland, Historical Dictionary of Burkina Faso, pp. 92. https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/daniel_miles_mcfarland_historical_dictionary_of_book4you.pdf</p>
  430. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16"></a><a href="#_ftnref16">[16]</a> Elliott P. Skinner, “Sankara and the Burkinabe Revolution: Charisma and Power, Local and External Dimensions” The Journal of Modern African Studies, Vol. 26, No. 3, Sep., 1988, pp. 441. doi:10.1017/S0022278X0001171X</p>
  431. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"></a><a href="#_ftnref17">[17]</a> Godfrey Mwakikagile, Military Coups in West Africa Since the Sixties, New York, Nova Science Publishers, 2001, pp. 19.</p>
  432. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"></a><a href="#_ftnref18">[18]</a> Prairie, Thomas Sankara Speaks: The Burkina Faso Revolution 1983-1987, pp. 20. https://doi.org/10.1177/030639688903100220</p>
  433. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19"></a><a href="#_ftnref19">[19]</a> Daniel Miles McFarland, Historical Dictionary of Burkina Faso, pp. 108. https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/file%20uploads%20/daniel_miles_mcfarland_historical_dictionary_of_book4you.pdf</p>
  434. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20"></a><a href="#_ftnref20">[20]</a> “The Chronology of Military Coup d &#8230; &#8211; Dergipark.org.tr,” accessed April 6, 2022, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844858.</p>
  435. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21"></a><a href="#_ftnref21">[21]</a> Adam Nossiter, “Protesters Demand President&#8217;s Ouster in Burkina Faso,” The New York Times (The New York Times, April 30, 2011), https://www.nytimes.com/2011/05/01/world/africa/01burkina.html.</p>
  436. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22"></a><a href="#_ftnref22">[22]</a> “How the People of Burkina Faso Foiled a Military Coup,” The Guardian (Guardian News and Media, September 25, 2015), https://www.theguardian.com/world/2015/sep/25/burkina-faso-foiled-military-coup.</p>
  437. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23"></a><a href="#_ftnref23">[23]</a> FRANCE 24, “Burkina Faso&#8217;s Kaboré Wins Re-Election, According to Full Preliminary Results,” France 24 (France 24, November 26, 2020), https://www.france24.com/en/africa/20201126-burkina-s-kabor%C3%A9-wins-re-election-according-to-full-preliminary-results.</p>
  438. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24">[24]</a> Al Jazeera, “Who Is Paul-Henri Damiba, Leader of the Burkina Faso Coup?,” Military News | Al Jazeera (Al Jazeera, January 25, 2022), https://www.aljazeera.com/news/2022/1/25/burkina-faso-coup-leader-paul-henri-sandaogo-damiba.</p>
  439. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25"></a><a href="#_ftnref25">[25]</a> “Who Is Burkina Faso Coup Leader Lt-Col Damiba?,” BBC News (BBC, January 26, 2022), https://www.bbc.com/news/world-africa-60141195.</p>
  440. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26"></a><a href="#_ftnref26">[26]</a> CNEWS avec AFP, “Coup D&#8217;etat Au Burkina Faso : CE Que L&#8217;on Sait,” CNEWS (CNews, January 25, 2022), https://www.cnews.fr/monde/2022-01-24/coup-detat-au-burkina-faso-ce-que-lon-sait-1174732.</p>
  441. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27"></a><a href="#_ftnref27">[27]</a> Person, “Burkina Faso Ex-President Roch Kabore Allowed out of Detention,” Reuters (Thomson Reuters, April 6, 2022), https://www.reuters.com/world/africa/burkina-faso-ex-president-roch-kabore-allowed-out-detention-2022-04-06/.</p>
  442. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28"></a><a href="#_ftnref28">[28]</a> “Another Domino Falls to the Military,” Another domino falls to the military | Article Preview | Africa Confidential, accessed April 7, 2022, https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/13781/Another_domino_falls_to_the_military.</p>
  443. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29"></a><a href="#_ftnref29">[29]</a> David GORMEZANO, “Burkina Faso: A History of Destabilisation by Jihadist Insurgencies,” France 24 (France 24, January 25, 2022), https://www.france24.com/en/africa/20220125-burkina-faso-a-history-of-destabilisation-by-jihadist-insurgencies.</p>
  444. <p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30">[30]</a> David GORMEZANO, “Burkina Faso: A History of Destabilisation by Jihadist Insurgencies,” France 24 (France 24, January 25, 2022), https://www.france24.com/en/africa/20220125-burkina-faso-a-history-of-destabilisation-by-jihadist-insurgencies.</p>
  445. ]]></content:encoded>
  446. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/culture/perubahan-rezim-politik-dan-kudeta-militer-di-burkina-faso/feed/</wfw:commentRss>
  447. <slash:comments>0</slash:comments>
  448. </item>
  449. <item>
  450. <title>G20 dan Uni Eropa dalam Pemulihan Krisis Ekonomi Global</title>
  451. <link>https://penstudi.id/world/g20-dan-uni-eropa-dalam-pemulihan-krisis-ekonomi-global/</link>
  452. <comments>https://penstudi.id/world/g20-dan-uni-eropa-dalam-pemulihan-krisis-ekonomi-global/#respond</comments>
  453. <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ghufran Akbar]]></dc:creator>
  454. <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:19:17 +0000</pubDate>
  455. <category><![CDATA[Economy]]></category>
  456. <category><![CDATA[Pandemic]]></category>
  457. <category><![CDATA[World]]></category>
  458. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2571</guid>
  459.  
  460. <description><![CDATA[KTT G20 tahun 2020 telah memfasilitasi perekonomian global melalui penyediaan dana dan diskusi untuk membangun perekonomian yang sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE). G20 telah menjadi instrumen yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efisien sejak mulai berlaku pada tahun [&#8230;]]]></description>
  461. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>KTT G20 tahun 2020 telah memfasilitasi perekonomian global melalui penyediaan dana dan diskusi untuk membangun perekonomian yang sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. G20 adalah forum internasional yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE). G20 telah menjadi instrumen yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efisien sejak mulai berlaku pada tahun 2008 pada saat krisis keuangan global. G20 dimulai pada tahun 1999, pada saat itu diciptakan untuk menanggapi krisis keuangan di Asia Timur. Namun, G20 tidak aktif selama beberapa tahun sampai tahun 2008.</em></p>
  462. <p>oleh: <strong>Ahmad Ghufran Akbar</strong></p>
  463. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  464. <hr />
  465. <p style="text-align: justify;">Pada tahun 2008, G20 dibangkitkan kembali serta memainkan peran utama dalam krisis keuangan global dengan bertindak sebagai forum krisis darurat bagi para pemimpin dunia yang bersama-sama berjanji untuk menginvestasikan $ 1,1 triliun ke dalam ekonomi untuk membantu negara-negara dan bisnis di seluruh dunia untuk terus bergerak bahkan pada saat krisis. G20 memainkan peran penting dalam menciptakan dan memungkinkan lingkungan yang efektif dalam pertumbuhan dan perkembangan global yang inklusif. Pekerjaannya adalah untuk memastikan stabilitas keuangan, mendorong pertumbuhan, serta menghindari dan mengelola krisis (Siddiqui, 2021).</p>
  466. <p style="text-align: justify;">Pertanyaan sering diajukan terkait dengan relevansi abadi G20. Didirikan sebagai forum tingkat pemimpin untuk mengatasi krisis keuangan global, kelompok ini sejak saat itu telah bertransformasi serta mengambil agenda yang luas. Pertanyaan untuk 2020 ini, pada dasarnya adalah dapatkah G20 mengangkat dirinya dari satu dekade dan memfokuskan kembali untuk mengatasi krisis yang benar-benar global? Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi global diperlukan kerjasama secara meluas di tiap-tiap negara yang ada di dunia. Untuk itu, G20 melalui forum internasional bersama-sama mencoba untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi tersebut (Watson-Lynn, n.d.).</p>
  467. <p style="text-align: justify;">Setelah penyebaran awal dari China, Eropa dengan cepat menjadi pusat pandemi global pada akhir Maret dan awal April 2020. Meskipun penyebaran virus sekarang sudah mulai dibatasi, negara-negara di dunia baru saja perlahan-lahan muncul dari berbagai tahapan lockdown. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah menerapkan langkah-langkah dukungan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengurangi dampak kontraksi drastis ekonomi benua itu (Blackwell, 2020).</p>
  468. <p style="text-align: justify;">Sementara ekonomi global pulih dari kedalaman krisis awal tahun ini, momentum melambat di negara-negara dengan tingkat infeksi yang meningkat kembali, pemulihannya tidak merata dan pandemi kemungkinan akan meninggalkan bekas luka yang dalam. Terutama yang rentan adalah negara-negara miskin dan sangat berhutang budi di negara berkembang, yang &#8220;berada di jurang kehancuran finansial dan meningkatnya kemiskinan, kelaparan dan penderitaan yang tak terhitung.</p>
  469. <p style="text-align: justify;">Sadar bahwa roda perputaran ekonomi dunia terhambat, Uni Eropa diwakili oleh presiden Komisi Eropa (Charles Michel) dan Dewan Eropa (Ursula von der Leyen) melalui forum G20 mengusulkan bahwa &#8220;perjanjian internasional tentang pandemi&#8221; akan membantu mencegah dan mempercepat respons terhadap pandemi di masa depan. Michel menyarankan perjanjian semacam itu harus dinegosiasikan dengan semua negara anggota G20, PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia.</p>
  470. <p style="text-align: justify;">Uni Eropa menyarankan insentif serta peluruhan atau penundaan pembayaran hutang masing-masing negara dalam rangka negara-negara untuk fokus dalam pemulihan ekonomi negaranya (Koumettou, 2020). Komisi Uni Eropa memperingatkan bahwa pandemi ini mungkin bukan yang terakhir, karena ia menyerukan &#8220;International Treaty on Pandemics&#8221; untuk membantu meningkatkan respons masyarakat global. (Armstrong et al., 2020). Selain itu menanggapi pandemi serta krisis lingkungan, Uni Eropa akan mendorong G20 untuk menyetujui standar global umum tentang apa yang merupakan investasi &#8220;hijau&#8221;. Hal ini akan membantu menarik investasi swasta besar-besaran yang dibutuhkan karena banyak dana investasi tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan, tetapi tidak ada cara yang disepakati untuk memilihnya. Uni Eropa sudah mengerjakan standar tersebut dan berencana untuk merampungkan nya pada tahun 2022. Melalui hal tersebut Uni Eropa berperan dalam perencanaan serta sebagai haluan dalam investasi “hijau” dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan insentif serta penundaan pembayaran hutang masing-masing negara yang terlibat di dalam G20 untuk membantu peningkatan ekonomi secara parsial baik dalam lingkup regional maupun internasional.</p>
  471. <p style="text-align: left;"><strong>References</strong></p>
  472. <p style="text-align: justify;">[1] Blackwell, S. (2020, July). Strategic Trends (2): The European Unions Role. TRENDS Research &amp; Advisory Center. https://trendsresearch.org/wp-content/uploads/2020/07/Strategic-Trends-2-The-European-Unions-role.pdf</p>
  473. <p style="text-align: justify;">[2] Armstrong, M., Koutsokosta, E., &amp; Dell’Anna, A. (2020, November 22). G20 leaders call for worldwide coordinated response to COVID-19 pandemic. Euro News. Retrieved November 25, 2021, from https://www.euronews.com/2020/11/22/g20-leaders-call-for-worldwide-coordinated-response-to-covid-19-pandemic</p>
  474. <p style="text-align: justify;">[3] Koumettou, J. (2020, November 21). G20 to discuss post-pandemic world, back debt relief. In-Cyprus. Retrieved November 25, 2021, from https://in-cyprus.philenews.com/g20-to-discuss-post-pandemic-world-back-debt-relief/</p>
  475. <p style="text-align: justify;">[4] Siddiqui, J. (2021, June 29). How G20 under Saudi Presidency equipped World Economies to efficiently face Pandemic. The Milli Chronicle. Retrieved November 25, 2021, from https://www.millichronicle.com/2021/06/how-g20-under-saudi-presidency-equipped-world-economies-to-efficiently-face-pandemic/</p>
  476. <p style="text-align: justify;">[5] Watson-Lynn, E. (n.d.). Prospects for a G20 “pandemic treaty.” The Interpreter. Retrieved 202`-11-25, from https://www.lowyinterpreter.org.au/the-interpreter/prospects-g20-pandemic-treaty</p>
  477. ]]></content:encoded>
  478. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/world/g20-dan-uni-eropa-dalam-pemulihan-krisis-ekonomi-global/feed/</wfw:commentRss>
  479. <slash:comments>0</slash:comments>
  480. </item>
  481. <item>
  482. <title>Hubungan Uni Eropa dan Organisasi Multilateral</title>
  483. <link>https://penstudi.id/cooperation/hubungan-uni-eropa-dan-organisasi-multilateral/</link>
  484. <comments>https://penstudi.id/cooperation/hubungan-uni-eropa-dan-organisasi-multilateral/#respond</comments>
  485. <dc:creator><![CDATA[Ahmad Ghufran Akbar]]></dc:creator>
  486. <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 15:01:48 +0000</pubDate>
  487. <category><![CDATA[Cooperation]]></category>
  488. <category><![CDATA[Multilateral Organization]]></category>
  489. <category><![CDATA[Regime]]></category>
  490. <guid isPermaLink="false">https://penstudi.id/?p=2564</guid>
  491.  
  492. <description><![CDATA[Uni Eropa merupakan sebuah institusi regionalisme yang mewadahi negara-negara berdaulat yang berada pada cakupan wilayah geografis di Eropa. Sebagai sebuah intitusi regionalisme, Uni Eropa merupakan institusi yang paling terintegrasi terhadap negara anggotanya apabila dibandingkan dengan institusi regional lainnya, baik didalam struktural maupun fungsional. Sebagai sebuah institusi regional, Uni Eropa berupaya untuk mengintegrasikan pada segala bidang [&#8230;]]]></description>
  493. <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Uni Eropa merupakan sebuah institusi regionalisme yang mewadahi negara-negara berdaulat yang berada pada cakupan wilayah geografis di Eropa. Sebagai sebuah intitusi regionalisme, Uni Eropa merupakan institusi yang paling terintegrasi terhadap negara anggotanya apabila dibandingkan dengan institusi regional lainnya, baik didalam struktural maupun fungsional. Sebagai sebuah institusi regional, Uni Eropa berupaya untuk mengintegrasikan pada segala bidang didalam aspek kehidupan, salah satunya mencapai integrasi penuh pada bidang perekonomiannya. Selama bertahun-tahun, Uni Eropa telah menjadi pemain kunci di kancah internasional di banyak daerah, dari perannya dalam urusan ekonomi dan keuangan hingga pentingnya kebijakan pembangunannya, komitmen untuk memerangi perubahan iklim dan keterlibatannya untuk membela hak asasi manusia. Dalam tonggak sejarah pengembangan negara asing UE yang independen dan kebijakan keamanan, mereka sudah mendedikasikan seluruh bagian untuk pentingnya &#8216;tatanan internasional&#8217; berdasarkan multilateralisme yang efektif. Organisasi-organisasi regional, seperti UE, merupakan aktor kunci dalam sistem multilateral dan memperkuat tata kelola global. Dengan demikian, multilateralisme tidak hanya menjadi landasan kebijakan eksternal Eropa, seperti yang ditekankan lagi oleh Strategi Global Uni Eropa 2016, tetapi itu adalah &#8216;faktor identitas&#8217; nyata bagi UE.</em></p>
  494. <p>oleh: <strong>Ahmad Ghufran Akbar</strong></p>
  495. <blockquote><p><em>Konten ini awalnya ditulis untuk program sarjana atau magister. Ini diterbitkan sebagai bagian dari misi kami untuk menampilkan makalah yang dipimpin oleh rekan yang ditulis oleh mahasiswa selama studi mereka. Karya ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan latar belakang dan penelitian, tetapi sebaiknya tidak dikutip sebagai sumber ahli atau digunakan sebagai pengganti artikel/buku ilmiah.</em></p></blockquote>
  496. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>DOWNLOAD PDF</strong></span></p>
  497. <hr />
  498. <h2 style="text-align: left;"><strong>Latar Belakang</strong></h2>
  499. <p style="text-align: justify;">Integrasi UE dalam tatanan multilateral tidak pernah mudah di dunia yang didominasi oleh negara aktor. Saat ini, lanskap internasional yang kompleks menimbulkan banyak tantangan bagi Uni, mulai dari risiko runtuhnya sistem perdagangan multilateral ke strategi baru yang didukung oleh pemain global utama seperti seperti Amerika Serikat dan Cina. Inti dari UE adalah untuk mempromosikan struktur dan sistem yang mendukung elaborasi bertahap dan implementasi aturan umum di semua bidang ekonomi aktivitas. Dalam pengertian itu, UE bergerak dengan Zeitgeist pada paruh kedua abad ke-20. Namun, kemunculan kembali politik kekuatan besar yang lebih tradisional dan lebih transaksional Pendekatan negosiasi bilateral dan multilateral mengancam untuk mengubah aturan main. Sifat <em>sui generis</em> UE telah lama diakui oleh para sarjana dan praktisi. Untuk selama beberapa dekade, UE telah menjadi teka-teki bagi pendekatan hukum diplomatik dan internasional tradisional.</p>
  500. <p style="text-align: justify;">Mendefinisikan secara tepat <em>&#8216;objet politique non identifié&#8217;</em> ini, menggunakan kata-kata Jacques Delors, tetap tidak berubah. hari ini tugas yang kompleks. Jauh dari sekadar masalah teoretis, keunikan UE sebenarnya telah implikasi yang sangat praktis dalam dunia politik internasional. Secara khusus, sifat kompleks dari UE secara langsung menantang forum multilateral utama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), <em>World Trade Organization</em> (WTO), G7/G20 atau lembaga keuangan internasional. Lembaga-lembaga ini secara bergantian berusaha untuk mengintegrasikan UE sebagai raksasa ekonomi dan kekuatan politik yang sedang tumbuh dan menurunkannya ke peran sekunder sebagai organisasi regional sederhana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di awal, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan Uni Eropa dengan organisasi &#8211; organisasi multilateral?&#8221;</p>
  501. <h2 style="text-align: left;"><strong>Pembahasan</strong></h2>
  502. <h3 style="text-align: left;"><strong>Multilateralisme</strong></h3>
  503. <h4 style="text-align: left;"><strong>Definisi Multilateralisme</strong></h4>
  504. <p style="text-align: justify;">Multilateralisme, proses pengorganisasian hubungan antara kelompok-kelompok dari tiga negara atau lebih. Di luar aspek kuantitatif dasar itu, multilateralisme umumnya dianggap terdiri dari unsur-unsur atau prinsip-prinsip kualitatif tertentu yang membentuk karakter pengaturan atau kelembagaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah kepentingan yang tidak dapat dibagi di antara para peserta, komitmen untuk menyebarkan timbal balik, dan sistem penyelesaian sengketa yang dimaksudkan untuk menegakkan mode perilaku tertentu.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></p>
  505. <h4 style="text-align: left;"><strong>Urgensi Multilateralisme</strong></h4>
  506. <p style="text-align: justify;">Para pendukung multilateralisme (salah satu varian di atas) mengandalkan penalaran mereka pada tiga asumsi yang saling terkait: mengenai besarnya tantangan global yang akan datang; kegigihan tren menuju difusi kekuasaan dalam politik dunia; dan potensi besar kerja sama multilateral. Asumsi pertama, menurut Maull, tidak perlu pembenaran terperinci. Beberapa tantangan global — mulai dari perubahan iklim dan kemungkinan bencana lingkungan hingga pengembangan teknologi baru yang tidak terkendali dan ancaman perang nuklir global — mempertanyakan keberadaan umat manusia yang berkelanjutan.<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></p>
  507. <p style="text-align: justify;">Hal lain yang sama jelasnya: banyak dari tantangan ini menempatkan tuntutan yang sangat tinggi pada kualitas tata kelola global, termasuk tidak hanya kerja sama antar negara tetapi juga keterlibatan pemain non-negara &#8211; bisnis swasta, organisasi internasional dan masyarakat sipil. Kerja sama yang konstruktif, bahkan antara negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat, tidak akan dengan sendirinya cukup untuk menyelesaikan masalah. Dalam kerangka sistem internasional Westphalian yang didominasi saat ini, mencapai kualitas baru tata kelola global tampaknya tidak layak.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>z</p>
  508. <p style="text-align: justify;">Difusi kekuatan kemungkinan akan terus berlanjut. Konsolidasi dunia berdasarkan kebangkitan sistem bipolar unipolar atau bahkan kaku tampaknya tidak mungkin. Negara-bangsa akan tetap menjadi pemain utama dalam politik dunia, dengan pelestarian (setidaknya secara formal) prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Pada saat yang sama, jumlah dan aktivitas internasional pemain non-negara akan terus bertambah, merusak hierarki dalam politik dan ekonomi dunia. Format tradisional kerja sama internasional akan semakin terbukti tidak efektif dan kebutuhan akan format multilateral dan multi-level baru yang kompleks akan tumbuh. Banyak skema multilateral muncul dalam hubungan internasional, yang tidak mungkin ada bahkan secara teoritis sepanjang sejarah manusia.</p>
  509. <p style="text-align: justify;">Para pendukung multilateralisme menyarankan bahwa transisi ke tingkat baru tata kelola global akan memungkinkan untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien, merampingkan strategi dan prioritas, menghindari duplikasi upaya, dll. Maull, bagaimanapun, menghibur keraguan serius tentang asumsi ini. Pertama, mentransfer bahkan beberapa fungsi negara nasional ke struktur multilateral sudah sulit karena negara-negara itu sendiri telah lama menjadi jauh lebih tidak mahakuasa di wilayah mereka sendiri. Kedua, efektivitas struktur multilateral yang ada — dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa hingga Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia — juga kontroversial. Tata kelola global yang didasarkan pada multilateralisme belum membuktikan nilainya.</p>
  510. ]]></content:encoded>
  511. <wfw:commentRss>https://penstudi.id/cooperation/hubungan-uni-eropa-dan-organisasi-multilateral/feed/</wfw:commentRss>
  512. <slash:comments>0</slash:comments>
  513. </item>
  514. </channel>
  515. </rss>
  516.  

If you would like to create a banner that links to this page (i.e. this validation result), do the following:

  1. Download the "valid RSS" banner.

  2. Upload the image to your own server. (This step is important. Please do not link directly to the image on this server.)

  3. Add this HTML to your page (change the image src attribute if necessary):

If you would like to create a text link instead, here is the URL you can use:

http://www.feedvalidator.org/check.cgi?url=https%3A//penstudi.id/feed/

Copyright © 2002-9 Sam Ruby, Mark Pilgrim, Joseph Walton, and Phil Ringnalda